Home / Parlemen / Soal Keluhan PO Bus, Empat Anggota DPRD Kota Tinjau dan Minta Klarifikasi Korsatpel Terminal BPRS

Soal Keluhan PO Bus, Empat Anggota DPRD Kota Tinjau dan Minta Klarifikasi Korsatpel Terminal BPRS

Soal Keluhan PO Bus, Empat Anggota DPRD Kota Tinjau dan Minta Klarifikasi Korsatpel Terminal BPRS
Disediakan oketimes.com
Klarifikasi : Empat Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PDI-P disambut oleh Korsatpel Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS) oleh Henry Tambunan dan beberapa staf dan personil Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IV Prov Riau-Kepri serta beberapa perwakilan PO saat mendatangi dan minta klarifikasi kondisi operasional terminal BPRS Pekanbaru, Jumat (20/09/19) sore.

Pekanbaru, Oketimes.com - Menindaklanjuti laporan masyarakat atas dugaan sikap 'diskriminatif' yang dilakukan oleh Korsatpel Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS), kepada sejumlah perwakilan Perusahaan Otobus (PO), empat anggota DPRD Kota Pekanbaru periode 2019-2024, mendatangi dan meninjau kondisi operasional terminal BPRS Pekanbaru, Jumat (20/09/19) sore.

Keempat anggota dewan kota yang baru itu, adalah Robin Eduar, David Marihot Silaban, Heri Kawi Hutasoit dan Viktor Parulian.

Kehadiran mereka, disambut oleh Korsatpel Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS) oleh Henry Tambunan dan beberapa staf dan personil Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IV Prov Riau-Kepri serta beberapa perwakilan PO.

Selain meninjau dan mendatangi terminal BPRS Pekanbaru, mereka juga sekaligus mempertanyakan dugaan sikap diskriminatif yang dilakukan Korsatpel kepada perusahaan PO, atas kebijakan sepihak yang dinilai memberatkan para PO.

Dari hasil pertemuan tersebut, Kordinator Satuan Pelayanan (Korsatpel) Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS) Pekanbaru Henry Tambunan, menjawab pertanyaan empat anggota dewan Pekanbaru itu, soal dugaan sikap diskriminatif kepada para perwakilan PO di terminal.

Dalam pertemuan itu, Henry menyebutkan tudingan adanya unsur pemaksaan atas pemindahan loket PO dan Tempat Peristirahatan Penumpang PO yang sudah disediakan atau ditempati oleh para pengelola Bus AKAP dari belakang terminal ke arah depan gedung utama tidak ada sama sekali mereka lakukan pemaksaan selama ini.

Menurut Henry, para pengelola PO Bus dinilai salah mengartikan atas kebijakan yang dilakukan pihaknya. Dimana Korsatpel hanya meminta kepada para PO untuk mentaati SOP yang ada, agar para penumpang yang hendak berangkat ke Kota Tujuan tidak di benarkan naik di loket tempat penurunan penumpang yang sudah ada.

"Karena kami hanya meminta kepada para PO, agar penumpang dan bus keberangkatan yang hendak berangkat ke kota tujuan, agar wajib standby di peron keberangkatan yang sudah disediakan di depan terminal. Sehingga mana penumpang yang baru datang dari kota tujuan dan yang hendak berangkat tidak saling berdesakan di waktu bersamaan," papar Henry.

Akan tetapi lanjut Henry, pihak pengelola Bus, malah berkehendak lain dan tidak mengindahkan aturan SOP yang sudah ada dalam penerapan pengelolaan Teminal Tipe A tersebut.

"Memang tidak semua para pengelola bus AKAP itu yang mau mengikuti kebijakan itu, bahkan ada juga yang masih bertahan," pungkas Henry.

Meski begitu lanjut Henry, pihaknya akan tetap berupaya memberikan penjelasan atas persoalan tersebut kepada para pihak PO yang tidak mengindahkan SOP tersebut secara humanis dan obyektif.

Hanya saja, sebelum menuju kesana, pihaknya terlebih dahulu melakukan pendekatan secara persuasif dan humanis.

Tak sampai disitu, Henry juga menepis adanya dugaan pembiaran kepada para PO Bus AKAP yang masih belum mau masuk ke terminal BPSR Pekanbaru.

Menurutnya, tudingan tersebut tidaklah benar, sebab selama peralihan pengelolaan terminal dilakukan, pihaknya terus melakukan penertiban kepada para PO yang masih membandel untuk segera masuk ke terminal hingga kini.

"Kita rutin melakukan penertiban dan pengawasan di lapagan bagi para PO yang memandel itu, bahkan tidak sedikit para PO yang sudah kita tindak atau sanksi tilang," ulas Hendri.

Mendengar jawaban Korsatpel tersebut, empat anggota dewan Pekanbaru yang baru dilantik itupun dapat memaklumi persoalan tersebut.

Hanya saja pihak anggota dewan memberikan masukan kepada Korsatpel, agar bersedia memberikan penjelasan kepada para PO tersebut, secara humanis dan penuh pendekatan dengan kekeluargaan.

"Karena setiap kebijakan itu, tidaklah sepenuhnya mendapat dukungan atau persetujuan secara seksama. Pasti ada pro dan kontra. Dengan kedatangan kami ini, setidaknya kami bisa mendengarkan secara langsung klarifikasi dari Korsatpel atas dugaan diskriminatif itu," pungkas Robin Eduar.

Usai mendengarkan penjelasan Korsatpel Terminal BPRS Pekanbaru, ke empat anggota dewan yang berasal dari Partai PDI-P itu pun melakukan peninjauan terhadap loket-loket PO yang sudah disediakan oleh Korsatpel. Bahkan anggota dewan itu, sempat berbincang-bincang dengan pengelola PO Bus lainnya.

"Menurut saya sudah bagus juga ni pengelolaan terminal BPSR saat ini, hanya saja harus perlu lebih di tata ulang dan mempercantik areal terminal dan fasilitas lainnya," imbuh Heri Kawi menimpali hasil pengamatannya di lokasi terminal BPRS.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah Pengelola Perusahaan Otobus (PO) Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS) Kota Pekanbaru, mengaku mendapatkan sikap diskriminatif atas kebijakan Pengelola Satuan Pelayanan (Satpel) yang dinilai meresahkan pengelola PO.

Terminal yang kini di bawah kendali Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IV Prov Riau-Kepri itu, dinilai bertindak diskriminatif dan terkesan 'menginjak' PO yang sudah taat aturan.

"Kami telusuri selama beberala minggu bersama Relawan Jokowi. Satpel Terminal ini terkesan diskriminatif. Sebab, hanya PO Bus tertentu yang disuruh masuk ke terminal. Sedangkan yang lain malah dibiarkan di luar tanpa ditindak," kata Perwakilan Ikatan Keluarga Besar Terminal Payung Sekaki, Freddy, pada Wartawan Sabtu (14/09/2019) di Pekanbaru.

Lanjut Freddy, Pengelola PO yang sudah masuk terminal, justru diperlakukan semena-mena oleh Satpel. Termasuk untuk merehap tempat nongkrong sementara para sopir, kernet dan penumpang PO.

"Yang sudah patuh malah ditekan dan dipermainkan. Mereka disuruh masuk, setelah masuk, mereka disuruh rehab tempat nongkrong Pengelola dengan dana sendiri. Akhirnya para Pengelola PO, pinjam duit sana sini untuk merehab. Tapi, setelah direhab, malah disuruh pindah lagi ke lokasi depan. Padahal, Korsatpel itu yang awalnya menyuruh di belakang," kesal Freddy.

Alasannya kata Freddy, untuk meramaikan Peron supaya nampak ramai. Tak hanya merehab, bahkan ada yang membangun dari nol tempat mereka. Ia hawatir, sikap Kepala Terminal ini bisa memancing keributan.

"Ada yang merehab, ada juga yang bangun dari nol. Nah, setelah jadi, kok malah di suruh pindah lagi ke depan. Kalau mau meramaikan Peron, kenapa tidak dari awal di suruh pindah ke depan. Kalau mau pindah, ya bangunkan lah di depan untuk PO. Ini kan jadi rugi dan memancing keributan," tegas Freddy.

"Harusnya dia berterima kasih kepada para PO yang sudah koperatif. Jadi, kalau pun Dirjen Hubungan Darat datang, dia tinggal bilang, 'Ini pak, terminal sudah ramai. Ini saya yang bujuk, akhirnya Pengelola PO mau merehab dengan dana swadaya mereka'. Kan jadi prestasi sama dia. Pencitraan Pengelola selama ini kan akibat kerja sama PO-PO yang koperatif ini," lanjut Freddy.

Namun, akibat sikap Pengelola Terminal yang dinilai diskrimintatif dan semena-mena itu, sambungnya, pihaknya akan mengajak seluruh pemangku kepentingan termasuk lembaga-lembaga lain termasuk relawan Jokowi, agar bersikap menertibkan oknum yang meresahkan industri transportasi ini.

Lebih jauh, Freddy juga mengungkapkan terkait pemindahan PO itu, ke areal depan disebut-sebut bertujuan meramaikan Warung Kopi yang ada di dalam gedung dan kebetulan pengelolanya diduga memiliki hubungan spesial dengan oknum pejabat Satpel itu.***


Pewarta   : Richarde        
Editor       : Cardova                        

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.