Home / Nasional / Dulu Terabaikan Kini Jadi Perhatian Dunia, Kabupaten Penajam-Kutai Resmi Jadi Ibu Kota Negara RI

Dulu Terabaikan Kini Jadi Perhatian Dunia, Kabupaten Penajam-Kutai Resmi Jadi Ibu Kota Negara RI

Dulu Terabaikan Kini Jadi Perhatian Dunia, Kabupaten Penajam-Kutai Resmi Jadi Ibu Kota Negara RI
Disediakan oketimes.com
Foto Inset : Peta Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kartanegara, serta Siteplan Pusat Kantor Pemerintahan RI.

Jakarta, oketimes.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi), akhirnya secara resmi mengumumkan kepada masyarakat luas, bahwa Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terpilih sebagai ibu kota negara Republik Indonesia (RI) yang baru. Sedangkan untuk lokasi kawasan pusat Pemerintahan bakal dibangun di daerah yang diapit dua kabupaten, yakni kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara.

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi dalam siaran persnya yang diumumkan secara langsung dari Istana Negara Jakarta Senin 26 Agustus 2019 pagi.

Dalam pengumuman itu, Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri ATR Sofyan Djalil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Kaltim Isran Noor.

Menurut Jokowi pengumuman ibu kota negara itu dilakukan, usai menerima dua kajian berupa hasil kajian struktur tanah dan dampak ekonomi dari pembangunan ibu kota baru. Sebanyak dua kajian itu, diberikan oleh Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro pada Jumat tanggal 23 Agustus 2019.

Apalagi lanjut Joowi sebelumnya, dua kajian sempat disampaikan oleh Menteri ATR Sofyan Djalil dan mengungkapkan bahwa ibu kota negara alias pusat pemerintahan yang baru di Kalimantan Timur.

Namun, Presiden Jokowi sempat mengungkapkan belum ada keputusan, karena masih menunggu dua kajian lagi dari Bappenas. Sekarang pemindahan ibu kota sudah diputuskan di Kaltim oleh orang nomor satu di Indonesia ini.

Dulu Dianaktirikan Kini Jadi Perhatian Dunia

Selaras dengan itu, Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Masud mengatakan, PPU telah siap 100 persen untuk mendukung keputusan Presiden Jokowi memindahkan ibu kota ke sebagian wilayah PPU, Kalimantan Timur.

"Kami melihat antusiasme masyarakat sangat welcome ada perubahan di PPU. Seperti yang kita tahu PPU adalah daerah yang tertinggal, bukan seperti kota. Kami ini seperti kabupaten yang dianaktirikan. Saat disebut PPU pemindahannya, kami sangat bersyukur," kata Abdul pada awak media pada Senin (26/8/2019).

Dilansir dari kompas.com, Abdul mengatakan, dengan pemindahan ibu kota negara itu, dibutuhkan penyatuan pemikiran antara eksekutif, legislatif dan yudikatif di PPU untuk mendukung rencana pemindahan ini. Selain itu, pihaknya mulai mengamankan lahan di sekitar lokasi yang merupakan tanah negara.

"Ada punya masyarakat paling sedikit saja, dan itu Insya Allah aman. Ini bukan pemindahan ibu kota provinsi, ini pemindahan ibu kota negara. Jadi kami pastikan amankan semua," tegasnya.

Menurutnya, semua masyarakat PPU menerima dengan baik keputusan tersebut dan mendukung rencana pemindahan. Pihaknya telah menyiapkan 300.000 hektar lahan untuk pemindahan ibu kota negara.

"Itu tidak ada permukiman, tapi ada kebun warga sedikit-sedikit. Infonya dibutuhkan pusat sekitar 40.000 hektar, tapi kita plot sampai 300.000 hektar," ungkapnya Abdul.

Abdul menjelaskan luas PPU, 3.333,06 kilometer persegi. Jadi, kabupaten termuda kedua di Kaltim ini memiliki lahan luas. Namun, jumlah penduduk hanya berkisar 160.000-170.000 dibagi dalam empat kecamatan.

Sementara, ketersediaan infrastruktur di PPU pun memadai, kini pembangunan Jembatan Pulau Balang Balikpapan sedang dalam pengerjaan dan diperkiraan tahun depan proyek ini selesai dikerjakan.

Selain itu ada proyek pembangunan jembatan tol penghubung dari titik Nipah-nipah, Kabupaten PPU menuju Melawai, Kota Balikpapan. Tak lupa pemerintah daerah, juga harus mendorong pembangunan sumber daya manusia di PPU, sebagaimana proyek nasional Jokowi lima tahun ke depan.

"Tak ketinggalan kami juga pacu pembangunan sumber daya manusia (SDM)," pungkas Abdul dengan meyakinkan sembari bersyukur.***


Source  : Kompas
Editor    : Van Hallen

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.