Home / Nasional / Jelang Putusan MK, 47 Ribu Personel Gabungan Diterjunkan

Jelang Putusan MK, 47 Ribu Personel Gabungan Diterjunkan

Jelang Putusan MK, 47 Ribu Personel Gabungan Diterjunkan
Int
ILustrasi, Personel Gabungan TNI-POLRI

Jakarta, Oketimes.com - Dalam rangka pengamanan jelang pembacaan putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konsititusi (MK) sebelum 27 Juni 2019, sebanyak 47 ribu personel gabungan TNI-POLRI dan Satpol PP siap diterjunkan. Sesuai jadwal, MK akan membacakan putusan pada 28 Juni, namun kemudian MK mengonfirmasi mempercepat putusan sehari sebelumnya.

"Ada sekitar 17 ribu personel TNI, 28 ribu personel Polri dan 2.000 personel pemerintah daerah. Total personel mencapai 47 ribu," kata Kepala Biro Penerangan Masyarkat (Karo Penmas) Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, pada awak media Senin 24 Juni 2019 di Jakarta.

Dedi menuturkan, personel gabungan hanya diterjunkan untuk melakukan pengamanan di sekitar gedung MK. Pengamanan juga dilakukan di berbagai objek vital, mulai dari Istana Negara, KPU, Bawaslu, serta kantor Kedutaan Besar sembari menegaskan bahwa area di sekitar Gedung MK adalah area steril. Artinya tidak boleh dijadikan sebagai tempat untuk menggelar aksi massa.

"Demonstrasi tidak diperbolehkan, berdasarkan pertimbangan peristiwa 21-22 Mei dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998," ujarnya.

Dedi membenarkan bahwa pihak kepolisian memperkuat jumlah pasukan pengamanan jelang putusan MK. Salah satu pertimbangannya adalah beredar poster Halal Bihalal 212 yang digelar di sekitar Gedung MK pada 24-28 Juni.

"Polisi tidak boleh meremehkan (informasi yang beredar soal aksi massa), sebab rangkaian kegiatan di MK adalah masa rawan," ucap Dedi.

Terkait Halal Bihalal 212 lanjut Dedi, bahwa sampai saat ini Polda Metro Jaya masih belum menerima surat pemberitahuan aksi. Informasi itu, lanjutnya, baru diketahui dari media sosial saja.

"Namun dari Polda Metro masih belum mendapat surat pemberitahuan, dari beberapa pihak yang akan melakukan kegiatan demo atau menyampaikan aspirasi di beberapa wilayah di Jakarta," tuturnya.

Lebih lanjut, Dedi menyampaikan pihaknya juga melakukan pencegahan terhadap massa dari luar daerah yang akan bergerak masuk ke Jakarta. Dalam upaya pencegahan itu, kata Dedi, pihaknya berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat, Polda Banten, serta tokoh masyarakat. "Penyekatan sifatnya juga dalam rangka persuasif dan edukasi ke masyarakat," katanya.***


Source  : Detik.com  
Editor    : Van Hallen

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.