Home / Nasional / Minta Ditahan di Mako Brimob, Ini Jawaban Jaksa Soal Permintaan Buni Yani

Minta Ditahan di Mako Brimob, Ini Jawaban Jaksa Soal Permintaan Buni Yani

Minta Ditahan di Mako Brimob, Ini Jawaban Jaksa Soal Permintaan Buni Yani
Antara
Terdakwa kasus dugaan pelanggaran UU ITE, Buni Yani mengikuti persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan di Gedung Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/10/2018).

Jakarta, Oketimes.com - Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Mukri mengatakan permintaan terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), atas nama Buni Yani yang ingin di tahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, sama seperti mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama tidak bisa dilakukan.

Menurut Mukri, status Buni Yani adalah seorang terpidana yang memang sudah sepatutnya ditahan di lembaga pemasyarakatan (LP), seperti LP Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, dan bukan di rumah tahanan (rutan) seperti Mako Brimob.

"Karena itu lapas dan statusnya sudah menjadi terpidana lapas. Saya rasa akan lebih tepat," kata Mukri kepada awak media di Kejaksaan Negeri Depok, Jumat,  1 Februari 2019.

Mukri pun belum memastikan apakah ke depannya Buni Yani akan dipindah ke LP lain atau tidak. "Kita lihat saja ke depannya, sementara ini kan kita baru saja menempatkan yang bersangkutan ke sana ( Lapas Gunung Sindur)," ulas Mukri.

Ditanya apakah nantinya Buni Yani akan diperlakukan khusus, ia berjanji tidak akan memperlakukan Buni Yani secara khusus.

Sebelumnya, Buni Yani ingin diperlakukan sama seperti Basuki Tjahaja Purnama jika dieksekusi, dengan alasan kasus yang dialami juga berkaitan dengan kasus Basuki atau Ahok.

"(Saya) ingin dapat perlakuan sama sebagai warga negara. Apalagi karena dikait-kaitkan dengan perkara Pak Ahok, kalau nanti dieksekusi untuk masuk akan minta juga ke rutan Mako Brimob biar sama dengan Pak Ahok," kata Buni pada awak media di Kompleks Parlemen, Jumat 1 Pebruari 2019 sebelum ditahan.

Seperti diberitakan, kasus yang menjerat Buni Yani bermula saat dia mengunggah potongan video Ahok, ketika masih menjabat gubernur DKI menjadi 30 detik pada 6 Oktober 2016. Adapun video asli pidato Ahok berdurasi 1 jam 48 menit 33 detik.

Pengadilan Negeri (PN) Depok menjatuhkan vonis 1 tahun dan 6 bulan penjara terhadap Buni Yani. Ia dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan melanggar Pasal 32 Ayat 1 dan Pasal 28 Ayat 2 UU ITE dengan melakukan ujaran kebencian dan mengedit isi video pidato Ahok.

Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi menguatkan putusan PN Depok. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Buni Yani, demikian dilansir dari kompas.com.***

 

Sumber  :  Kompas.com   /   Editor  : Ndanres  

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.