Home / Citizen Journalism / Soal Kebebasan ABB, Mahfud MD : Tidak Mungkin Bebas Murni

Soal Kebebasan ABB, Mahfud MD : Tidak Mungkin Bebas Murni

Soal Kebebasan ABB, Mahfud MD : Tidak Mungkin Bebas Murni
ist
Foto Inset, Abu Bakar Basyir dengan Mahmud MD.

Jakarta, Oketimes.com - Ramainya pemberitaan media tentang adanya rencana Pemerintah, untuk mengabulkan pembebasan narapidana teroris Abu Bakar Basyir yang ramai saat ini didebatkan sejumlah kalangan, ternyata mengunggah pendapat hukum dari mantan Ketua MK, Mahfud MD.

Dilansir dari tribunnews.com, lewat twitternya Mahfud MD memberikan tanggapan melalui media sosial Twitter pribadinya @mohmahfudmd pada Selasa (22/1/2019). Dia menjelaskan jika Abu Bakar Baasyir tidak mungkin bebas murni.

Menurut Mahfud MD, Abu Bakar Baasyir hanya bisa bebas dengan diberi bebas bersyarat, atau dibebaskan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.

"Tak mungkin Abu Bakar Baasyir (ABB) dikeluarkan dengan bebas murni sebab bebas murni hny dlm bentuk putusan hakim bhw ybs tak bersalah. Yg mungkin, sesuai dgn hukum yg berlaku, ABB hanya bs diberi bebas bersyarat. Artinya dibebaskan dgn syarat2 tertentu yg hrs dipenuhi," cuit @mohmahfudmd.

Lebih lanjut Mahfud MD juga menjelaskan jika Abu Bakar Baasyir tidak bisa menerima grasi presiden. Pasalnya Abu Bakar Baasyir hingga kini tidak mau mengaku bersalah.

"Beda antara grasi, bebas murni, dan bebas bersyarat. ABB tak pernah minta grasi krn tak mau mengaku bersalah shg Presiden tak bs memberi grasi. Dia jg tdk bebas murni krn nyatanya sdh diputus bersalah oleh pengadilan. Jd yg mungkin bagi ABB hanya bebas bersyarat," jelas Mahfud MD lagi.

Kemudian Mahfud MD menjawab pertanyaan netter yang menanyakan apakah pemerintah bisa membebaskan Abu Bakar Baasyir dengan alasan kemanusiaan.

"Selain syarat2 administrarif lainnya, bebas besyarat hrs dimulai dgn terpenuhinya keadaan:

1) Menurut hukum positif hrs sdh menjalani 2/3 dari masa hukumannya atau;

2) Mnrt konvenvensi internasional ybs hrs sdh berusia 70 thn," cuit lagi akun @mohmahfudmd.

Terakhir Mahfud MD juga menanggapi sikap Australia yang mengaku tidak terima jika Abu Bakar Baasyir akan dibebaskan.

"Terserah dan boleh saja Australia mencak2, tapi Indonesia adalah negara berdaulat," tulis @mohmahfudmd.

Sebagaiman diberitkan kebebasan Abu Bakar Baasyir masih akan dikaji ulang oleh pemerintah. Pada Senin (21/1/2019) petang, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan, pembebasan Baasyir membutuhkan pertimbangan dari sejumlah aspek terlebih dahulu.

Keluarga Baasyir memang telah mengajukan permintaan pembebasan sejak tahun 2017. Alasannya, Baasyir yang divonis 15 tahun hukuman penjara sejak 2011 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu sudah berusia sepuh (tua).

"Oleh karena itu, Presiden memerintahkan kepada pejabat terkait untuk segera melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehensif guna merespons permintaan tersebut," ujar Wiranto.

Setelah Wiranto selesai membacakan naskah siaran pers, wartawan meminta ketegasan soal apakah pemerintah jadi membebaskan Baasyir atau tidak.

Wiranto menjawab, "Kamu dengarkan enggak penjelasan saya?"

"Jangan berdebat dengan saya. Tapi inilah penjelasan resmi, setelah saya melakukan kajian, rapat koordinasi bersama terkait," lanjut dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyetujui pembebasan tanpa syarat untuk terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir, dengan alasan kemanusiaan dan faktor kesehatan yang rencananya akan dibebaskan pada minggu ini, ditegaskan oleh kuasa hukum Presiden Joko Widodo (Jokowi), Yusril Ihza Mahendra pada Sabtu (19/1/2019) yang lalu. Abu Bakar Baasyir bebas melalui kebijakan Presiden Joko Widodo dengan syarat yang ditiadakan.

"Statusnya bebas tanpa syarat," kata Yusril di kantor The Law Office of Mahendradatta di Jalan Fatmawati Jakarta Selatan pada awak media, Sabtu (19/1/2019).***

Sumber  : Tribunnews.com  / Editor   : Richarde

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.