Gubri: Jangan Anak Tirikan Riau

Foto : Gubri Annas Maamun

PEKANBARU, oketimes.com- Gubernur Riau, H Annas Maamun mengeluarkan curahan hatinya di hadapan pemerintah pusat melalui Dirjen Badan perencanaan dan pembangunan nasional (Bappenas) dan Kemendagri. Sejauh ini menurut Gubri, pembangunan dan infrastruktur Riau seperti di anaktirikan oleh pemerintah pusat.

Hal ini disampaikan Gubri dalam sambutannya saat membuka acara Musyawarah pembangunan daerah (Musrenbangda) di Hotel Aryaduta Pekanbaru. Dikatakannya, saat ini 3 jalan nasional di Riau perlu mendapatkan perhatian pemerintah pusat yakni Jalan Riau-Jambi, Riau-Sumbar dan Riau-Sumut.

"Kalau di Jawa pak, banyak jalan-jalan yang sudah bertingkat. Tetapi kami disini (riau, red) satu tingkat itupun karena berlobang,"kata Gubri kepada Dirjen Bappenas RI, Rudianto, Rabu (11/6).

Pada kesempatan itu, Gubri juga meminta kepada pemerintah pusat untuk memperhatikan pembangunan di Provinsi riau. Di Jawa saja, contohnya, infrastruktur ataupun jalan tol sudah banyak sementara Riau sangat jauh ketinggalan di bandingkan Provinsi-provinsi lain.

"Di jawa itu pak, jalan tol banyak sekali. Tapi di Riau sebijik (satu) pun tidak ada,"bebernya disambut tepuk tangan undangan. Sekitar tahun 2005 lalu, lanjut mantan Bupati Rohil itu, Riau telah mengajukan program jalan tol Pekanbaru- Dumai. Namun karena terkendala Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang belum selesai di Kementrian kehutanan hal tersebut belum terealisasi hingga sekarang.

"Kalaulah RTRW itu sudah selesai, jalan tol Pekanbaru-Dumai bisa kita segera selesaikan dan perjalanan pekanbaru dumai yang saat ini 9 jam bisa putus 1,5 jam," sebutnya.

Tim percepatan tersebut terus melakukan progres dengan menemui Kementrian Pekerjaan Umum (PU) untuk membuat jalan tol sepanjang 126 kilometer dan lebar 100 meter tersebut. Namun ketika dicek ke Kementrian kehutanan (Kemenhut) RI, jalan tersebut masih kawasan hutan dan hingga sekarang izin pembangunan tak kunjung dikeluarkan.

"Padahal disekitar jalan tol pekanbaru dumai iu sudah ada beberapa ruko dan pabrik sawit tapi masih dianggap kawasan hutan. Untuk itu, kami minta tolong Bappenas untuk menyelesaikan ini," tukasnya.(dea)