Panglima TNI Sebut 7 WNI Sandera Abu Sayyaf Berada di Pulau Sulu

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo kepada awak media, usai memimpin upacara Penganugrahan Tanda Kehormatan Tertinggi dari TNI kepada Kapolri Jenderal Polisi Drs. Badrodin Haiti, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (1/7/2016).

Cilangkap, oketimes.com - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyebutkan bahwa Ketujuh Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf kini tengah diketahui keberadaannya di Pulau Sulu, Filipina.

Penegasan ini disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo kepada awak media, usai memimpin upacara Penganugrahan Tanda Kehormatan Tertinggi dari TNI kepada Kapolri Jenderal Polisi Drs. Badrodin Haiti, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (1/7/2016).
 
"Hingga kini TNI terus memonitor perkembangan terkait kasus penyanderaan ketujuh WNI yang di sandera oleh kelompok teroris dan apa saja yang menjadi tuntutannya. Saat ini ke-7 WNI tersebut telah diketahui keberadaannya, hanya saja ketujuh WNI tersebut posisinya terpisah dan tidak menjadi satu," ungkap Panglima TNI.
 
Terkait Pengerahan pasukan TNI ke Filipina, Panglima TNI menyebutkan bahwa kini masih dalam tahap pembahasan. Dimana sebelumnya, Menhan RI Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu tengah berkoordinasi dengan Menhan Filipina, terkait rencana operasi yang dilakukan TNI untuk membebaskan tujuh WNI yang di sandera kelompok Abu Sayyaf.
 
Menurut Panglima TNI, ini merupakan informasi yang positif, dimana Menhan Filipina mengijinkan TNI untuk dapat melakukan operasi pembebasan tujuh WNI yang di sandera kelompok Abu Sayyaf. "Hasil koordinasi antara Menhan RI dan Menhan Filipina, nantinya akan ditindaklanjuti oleh Panglima Angkatan Bersenjata Filipina dan Panglima TNI," ucapnya.
 
Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI menegaskan bahwa Undang-Undang di Filipina tidak mengijinkan tentara dari luar untuk melakukan operasi di Filipina. Kendati demikian, dengan perkembangan yang baru terkait koordinasi antar Menteri Pertahanan kedua negara, dapat segera dilakukan loby untuk membahas aturan terkait operasi militer yang dilakukan oleh TNI di Filipina.
 
"Nantinya akan dibuat SOP (Standard Operation Procedure), karena setiap perjanjian di negara Filipina dengan negara lain harus diratifikasi oleh lembaga legislatif," kata Panglima TNI.
 
Sementara itu, terkait pengiriman Batubara yang dilakukan oleh Indonesia untuk Filipina, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, bahwa hal ini merupakan kerja sama di bidang ekonomi yang saling menguntungkan. Dimana hampir seluruh kebutuhan batubara untuk listrik di Filipina di pasok dari Indonesia. 

"Yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia, adalah bagaimana jalur kapal-kapal Indonesia yang membawa batubara ke Filipina dapat kembali dalam keadaan aman," ucapnya.
 
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengamankan jalur pengiriman Batubara dari Indonesia ke Filipina, antara lain dengan melakukan patroli bersama di wilayah perairan Filipina.

Selain itu, dapat pula perairan Filipina yang menjadi jalur pengiriman batubara diamankan oleh militer Filipina atau Kapal Indonesia yang akan melakukan pengiriman dikawal oleh TNI. "Kedua negara ini saling memerlukan, kita perlu menjual batubara untuk ekonomi kita kemudian Filipina perlu batubara untuk pasokan listrik mereka," tutup Panglima TNI.***/Puspen TNI.