Helfandi : Perlu Penambahan Tenaga Guru Baru

SUNGAITOHOR, oketimes.com-- Pada hari ke 3 Pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SMP, Camat Tebing Tinggi Timur melakukan peninjauan di SMP Negeri Satu Atap Desa Lukun. Hadir mendampingi Camat pada peninjauan tersebut diantaranya Kades Lukun A Rauf K, Kasek SMPN Satu Atap Lukun Burhanudin, SPd, Kasek Mts Darul Hasanah Azmi,S.Pd, Anggota Polsek Tebingtinggi Sugiarto.
 
Camat 3T Helfandi, SE.M.Si mengatakan, siswa yang mengikuti UN tingkat SMP/MTs di Kecamatan 3T berjumlah 190 siswa. UN dilaksanakan di empat tempat yaitu di Desa Lukun Gabungan SMPN Satu Atap Lukun 26 org siswa/i dan MTs Darul Hasanah Lukun 16 Org siswa/i, Titik ke 2 Diibukota Kec 3T Desa Sungaitohor yaitu SMPN 5 Sungaitohor 38 org siswa/i, MTs Alhidayah Sungaitohor Barat 14 Org siswa/i, MTs Nurul Iman Sendanu Darulihsan 15 Org siswa/i.

Selanjutnya titik ke 3 di SMPN Atap Tanjungsari 20 Org siswa/i, dan terakhir titik ke 4 di Desa Teluk Buntal yaitu SMPN 7 Teluk Buntal 41 Org siswa/i dan MTs Darul Ulum Tg Gadai 20 Org siswa/i. Dan sebenarnya juga masih ada juga SMP Kelas Jauh SMPN 5 Sungaitohor di Desa Kepaubaru namun belum ada kelas 8, dan 9 hanya baru kelas 7 krn mereka baru 1 thn berdiri.
 
"Tentunya kedepan kita berharap jumlah siswa/i tingkat SMP/MTs ini semakin tahun semakin bertambah sesuai jumlah pertumbuhan penduduk," ujar Camat.

Sebagai daerah yang baru berkembang dan dimekarkan Kecamatan 3T ini perlu kita dorong, jangan sampai anak-anak kita tidak bersekolah, mereka wajib bersekolah supaya desa dan Kec 3T dapat mencetak SDM yang handal dan tangguh, dimulai dari SD sampai dengan Strata Satu, harapnya.
 
Gerakan wajib belajar, imbuh Helfandi, merupakan program nasional yang harus diikuti daerah, "Kami tentu berharap program nasional ini bisa berjalan baik. Namun, persoalan mendasar adalah persoalan kekurangan guru saja, banyaknya guru pindah tanpa prosedur yang jelas," ucapnya.
 
Lebih lanjut, ia menjelaskan dalam tahun 2013 ada sekitar 5 guru yang hilang dari Kecamatan 3T, "Kedepan kita berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Kepegawaian dan Pelatihan Kepulauan Meranti hendaknya benar-benar bisa lebih selektif memutasi atau menempatkan guru-guru di desa atau kecamatan," harapnya.(je)