Riau Ganti Plt Lagi: Kursi-Kursi Panas di Pemprov Kembali Bergeser

ILustrasi mutasi jabatan pemprov riau

PEKANBARU, Oketimes.com - Belum genap sepekan menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto tampaknya ingin memastikan semua kursi di lingkaran pemerintahannya tetap hangat — bahkan kalau perlu, diganti bantalnya. Sebanyak 12 posisi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau resmi dirombak.

Alasannya sederhana dan klasik: ada kekosongan jabatan yang perlu diisi. Namun, publik tentu boleh bertanya-tanya, mengapa banyak yang “kosong” justru di saat yang ramai?

Di antara pergeseran tersebut, nama-nama lama berganti dengan yang tak kalah familiar. Plt Biro Umum kini bergeser dari Ade Syahputra ke Herman. Biro Kesejahteraan Rakyat berpindah tangan dari Zulkifli Syukur ke Jenri Salmon Ginting. Sementara Thomas Larfo Dimeira, yang sebelumnya memegang Biro Pengadaan Barang dan Jasa, kini memberi jalan kepada Gunawan Agus Riyanto — meski Thomas sendiri tak kehilangan kursi karena justru mendapat tugas baru sebagai Plt Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau.

Satu naik, satu geser, satu gantian. Begitu ritmenya.

Nama-nama lain ikut terseret dalam arus rotasi yang tampak lebih sibuk daripada jalan protokol di jam pulang kantor: dari Dody Saputra Dinata ke Andreas Ilahargon di Biro Administrasi Pimpinan, dari Zul Anshari ke Indra di BKD, dan dari Widodo ke Heri Permana di Dinas Kesehatan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga tak luput dari perombakan, dari Embiyarman ke M Job Kurniawan. Dinas Kelautan dan Perikanan kini dipimpin Wiwik Puji Rahayu menggantikan Salman, sementara Dinas ESDM berpindah ke tangan Sakinah, menggantikan Ismon Diando Simatupang. Tak ketinggalan, Dr Roni Bowo Leksono kini menakhodai Dinas Pangan menggantikan Wiwik Suryani.

Sebagai penutup daftar panjang ini, posisi Plt Inspektur Daerah kini dipegang oleh Ir Agus Rianto.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menegaskan bahwa rotasi ini murni upaya “memaksimalkan kinerja”. “Untuk mengisi kekosongan, sesuai arahan pimpinan. Kemudian, juga melakukan penggantian Plt Kepala OPD agar kinerjanya lebih maksimal,” ujarnya dengan nada yang sudah terdengar akrab di setiap perombakan birokrasi.

Publik tentu berharap, di balik deretan nama yang bergeser ini, ada yang benar-benar bergerak — bukan hanya tanda tangan di atas SK. Karena jika kursi berganti tapi pelayanan tetap di tempat, maka yang berubah hanyalah papan nama di depan pintu kantor.***