Home / Pemerintahan / Lima Alasan Ini Jadi Pedoman LAM Riau Berikan Gelar Adat ke Jokowi

Lima Alasan Ini Jadi Pedoman LAM Riau Berikan Gelar Adat ke Jokowi

Lima Alasan Ini Jadi Pedoman LAM Riau Berikan Gelar Adat ke Jokowi
Setkab.go.id
Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Datuk Seri Al Azhar bersama Ketua Harian LAMR Datuk Seri Syahril Abu Bakar bersama rombongan diterima langsung oleh Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 4 Desember 2018.

Jakarta, Oketimes.com - Rencana Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) untuk memberikan gelar adat sebagai Datuk Seri Setia Amanah Negara kepada Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi tampaknya bakal terkabulkan.

Hal itu terkonfimasi sesuai dengan kehadiran Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Datuk Seri Al Azhar bersama Ketua Harian LAMR Datuk Seri Syahril Abu Bakar bersama rombongan yang diterima langsung oleh Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 4 Desember 2018.

"Beliau adalah seorang yang besar, petinggi, datuk yang berseri-seri, bercahaya, untuk memegang amanah negara yang dibebankan kepada beliau," kata Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Datuk Seri Al Azhar kepada wartawan seperti dilansir dari tempo.co selasa siang.

Ketua Harian Lembaga Adat Melayu Riau Datuk Seri Syahril Abu Bakar mengatakan, Jokowi bersedia menerima gelar adat tersebut pada 15 Desember mendatang saat kunjungan ke Riau.

Dia mengungkapkan sejumlah alasan pemberian gelar itu kepada Jokowi dilakukan lantaran keberhasilan Jokowi dalam mengatasi asap di kawasan Riau, yang sudah tiga tahun tidak muncul setelah 17 tahun sebelumnya, Riau selalu dihampiri musibah asap.

Selanjutnya, Syahril juga mengutarakan Lembaga Adat Melayu Riau mengapresiasi kebijakan Jokowi yang mengembalikan pengelolaan Blok Rokan kepada bangsa Indonesia.

"Blok Rokan adanya di Provinsi Riau di 6 kabupaten, kota, hari ini telah kembali kepada bangsa Indonesia, di kelola oleh Pertamina. Dan alhamdulillah pemerintah daerah melalui perusahaan daerah bersama-sama mengelola Blok Rokan," ulasnya.

Selain itu, Syahril juga menyebutkan lahirnya Penetapan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tanah Objek Reforma Agraria di mana tanah milik bersama diakui dan sekaligus dapat disertifikatkan yang selama hampir 20 tahun diperjuangkan oleh masyarakat Riau.

"Di luar dugaan kami, pengakuan hari ini Tuan Presiden telah mengembalikan ke masyarakat adat dan sekaligus memberikan status sertifikat kepada tanah wilayah ini," katanya.

Tak sampai disitu sambung Syahril, pasca keluarnya Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penataan Kembali Perkebunan Kelapa Sawit membuka peluang sekitar 2 juta hektare lahan kebun kelapa sawit di Riau bisa dikelola masyarakat adat bersama pengusaha setempat. Begitu juga dengan pengelolaan Blok CPP yang kini murni dikelola masyarakat Riau.

"Ini yang menjadi dasar kami di samping adanya jalan tol, dan sebagainya membuat kami ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pemerintah pada hari ini yang kebetulan dijabat oleh Bapak Ir. Joko Widodo bersama Pak Jusuf Kalla," papar Syahril.

Meski begitu sebelumnya juga Jokowi telah menerima sejumlah gelar adat, diantaranya gelar Raja Balak Mangkunegara dari Masyarakat Adat Komering, Sumatera Selatan. Kemudian gelar adat "Biji Nagara Madafalo" atau Yang Dipertuan Agung Anak Negara dari Kesultanan Tidore, Maluku Utara.

Gelar adat kehormatan "Upu Kalatia Kenalean Da Ntul Po Deyo Routnya Hnulho Maluku, gelar Kapiteng Lau Pulo dari lembaga adat Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan, nama adat Kambepit dari masyarakat suku Asmat, dan gelar Tuanku Sri Indera Utama Junjungan Negeri dari Kesultanan Deli.

Tak ketinggalan, jika tidak aral melintang, dalam waktu dekat ini Jokowi bakal mendapat gelar adat dari Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) yang akan dinobatkan sebagai Datuk Seri Setia Amanah Negara kepada Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi yang tampaknya bakal terkabulkan.***


Sumber       : Tempo.co

Editor          : Richarde

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.