Home / Pemerintahan / 1,5 Bulan Surat Konfirmasi tak Dibalas, Edi Suherman Tetap Membisu

1,5 Bulan Surat Konfirmasi tak Dibalas, Edi Suherman Tetap Membisu

1,5 Bulan Surat Konfirmasi tak Dibalas, Edi Suherman Tetap Membisu
Disediakan Oketimes.com
Foto inset : Kabag Umum dan Perlengkapan Setdako dan Pelaksanaan Rehab Kantor Walikota Pekanbaru.

Pekanbaru, Oketimes.com - Meski Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), berulang kali memberikan instrumen kepada aparatur pemerintah daerah, agar selalu memberikan pelayaanan terbaik kepada masyarakat lewat tata kelola pemerintahan yang baik secara transparan dan berkelanjutan. Sepertinya tidak berlaku di Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru.

Sebagai bukti sejak tanggal 5 September 2018 lalu, redaksi oketimes.com melayangkan surat konfirmasi kepada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdako Pemko Pekanbaru, terkait Pelaksanaan Kegiatan Rehab Kantor Walikota Pekanbaru di Jalan Jend Sudirman Pekanbaru.

Surat tersebut ditujukan kepada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdako Pekanbaru, yang kini dijabat oleh Edi Suherman yang sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Rehab Kantor Walikota Pekanbaru. Namun hingga memasuki 48 hari atau kurang lebih 1,5 bulan surat konfirmasi yang dilayangkan media ini, tidak kunjung dapat balasan dari yang bersangkutan.

Meski begitu, awak media ini mencoba mendatangi ruangan Kabag Umum dan Perlengkapan Setdako Pekanbaru, selama beberapa minggu terakhir, untuk mempertanyakan surat konfirmasi tersebut kepada salah satu stafnya penerima surat yang bernama Cindy.

Namun stafnya itu, tidak bisa berbuat banyak, lantaran surat konfirmasi tersebut sudah disampaikan kepada Kabag Umum dan Perlengkapan, namun surat tersebut tidak kunjung dibalas oleh Edi Suherman, tanpa memberikan alasan yang jelas.

Kendati demikian, awak media ini berupaya untuk menyampaikan kepada stafnya tersebut, agar surat konfirmasi tersebut segera dibalas, guna kepentingan updating informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan proyek tersebut.

Akan tetapi upaya tersebut tidak mendapat respon yang baik dari pimpinannya itu, sehingga diduga Edi Suherman sengaja menahan dan tidak membalas surat konfirmasi tanpa alasan yang jelas.

Meski begitu, awak media ini berupaya untuk mendatangi ruangan kerja sementara Edi Suherman di Lantai III eks Aula Kantor Walikota Kota pekanbaru, pasca rehab kantor walikota tersebut. Namun keberadaan pejabat tersebut tidak pernah berada di ruang kerjanya, meski awak media ini berulang kali mendatangi ruang kerja tersebut pada saat jam kantor berlangsung.

Dari pantauan awak media ini selama mendatangi ruang kerja sementara Edi Suherman tersebut, selalu terlihat kosong, meski jam kantor masih berlangsung, yakni sekira pukul 10.30 pagi hingga 14.30 WIB siang. Justru yang terlihat di ruangan tersebut, hanya beberapa stafnya yang keluar masuk kedalam ruangan tersebut untuk sekedar duduk-duduk seraya memegang handphone androitnya sambil cenge-ngesan.

Pemandangan tersebut, acapkali terjadi saat awak media memastikan keberadaan Edi Suherman di ruang kerjanya tersebut. Sepertinya kebiasaan tersebut sudah tidak tabu lagi bagi stafnya itu, lantaran pimpinannya itu memang jarang masuk ke ruang kerjanya tersebut meski jam kantor masih berlangsung.

Kendati demikian, awak media ini mencoba untuk menghubungi Edi Suherman Lewat Ponselnya ke nomor 0812-7726XXX dan 0823-8909-9XXX. Meski ponselnya dalam keadaan aktif pada kedua nomor tersebut saat dihubungi, namun mantan pejabat Pemkab Kampar ini tidak kunjung menjawab panggilan telepon awak media ini.

Pesan pendek yang dikirimkan lewat ponselnya dan Whatsapp untuk dimintai penjelasan tentang seputar pelaksanaan proyek tersebut dan upaya surat konfirmasi redaksi oketimes.com untuk segera dibalas yang bersangkutan tak kunjung berbalas, meski berulang kali dikirimi pesan dalam beberapa minggu terakhir ini.

Meski begitu, awak media ini tetap berupaya meminta penjelasan terhadap pelaksanaan proyek tersebut, meski dengan melakukan konsultasi ke Komisi Informasi Provinsi (KIP) Riau, sesuai dengan Undang Undang No 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dicurigai

Ketua Umum DPN LSM Gerakan Himpunan Anak Nusantara Tunas Bangsa (Gerhana Tunas Bangsa) Riko Rivano SH saat dimintai komentarnya terkait kurangnya transparansi keterbukaan informasi publik terhadap pelaksanaan kegiatan rehab kantor Walikota yang dilakukan Kabag Umum dan Perlengkapan Setdako Pekanbaru, sangat bertentangan dengan etika dan tata laksana penyelenggaraan sebuah negara atau pemerintah yang sudah terikat dalam aturan dan perundangan terhadap penyelenggaraan negara itu sendiri.

"Jika pemerintah itu bekerja dengan sendiri-sendirinya, tanpa ada keterikatan aturan dan perundangan tentang tata laksana penyelenggaraan negara dengan baik, maka penyelenggara tersebut patut dicurigai dan tidak memiliki visi dan misi untuk melayani masyarakat sebagaimana mestinya," kata Riko Rivano pada oketimes.com saat dikontak lewat ponselnya Selasa 23 Oktober 2018 malam.

Padahal menurut Riko, selama ini pemerintah pusat dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan kabinetnya sudah berupaya memberikan Pelayanan Terbaik kepada masyarakat secara transparan dan terukur serta berkelanjutan dengan masyarakat.

Semestinya lanjut Riko, Pemerintah daerah mengikuti instrumen pemerintah pusat tersebut dengan baik dan tidak mengabaikan instrumen-instrumen pemerintah pusat tersebut di daerah. Karena jika hal tersebut terjadi, pemerintah daerah tersebut tidak patuh atau tidak mengindahkan instrumen atau arahan pemerintah pusat dengan baik di daerah selama ini bisa dipertanyakan.

"Ini harus disikapi oleh pemerintah daerah atau kepala daerah yang ada di daerah, jika tidak dicermati dengan baik, bisa dibilang ada lembaga negara lain didalam penyelenggaraan negara itu sendiri," pungkas Riko Rivano.

Terkait surat konfirmasi tentang pelaksanaan proyek rehab yang sudah dikirimkan redaksi oketimes.com kepada pejabat tersebut sejak tanggal 5 September 2018 lalu, namun hingga kini tidak mendapat balasan baik dari pejabat yang bersangkutan lanjut Riko Rivano, menurutnya hal tersebut sudah kejadian yang luar biasa dilakukan oleh instansi pemerintah dan bertentangan dengan penyelenggaraan negara.

"Itu sudah kejadian luar biasa dan diduga tidak memiliki respon yang tinggi terhadap penyelenggaraan negara. Saya curiga apakah pejabat tersebut masih memiliki nalar waras atau sudah terbalik," pungkas Riko Rivano.

Dia berharap terkait kelakuan pejabat tersebut, semestinya Walikota Pekanbaru, segera mengevaluasi kinerja pejabat tersebut, sehingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat berjalan dengan baik sesuai instrumen pemerintah pusat di daerah. (ars)

Editor   : Ricard

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.