Home / Parlemen / Empat Bulan Karyawan Tidak Dapat Gaji, Komisi V DPRD Riau Minta Keterangan PT Rickry

Empat Bulan Karyawan Tidak Dapat Gaji, Komisi V DPRD Riau Minta Keterangan PT Rickry

Empat Bulan Karyawan Tidak Dapat Gaji, Komisi V DPRD Riau Minta Keterangan PT Rickry
Fin
Suasana pertemuan dengan manajemen PT Rickry dipimpin oleh Ketua Komisi V DPRD Riau Aherson, Kamis (11/1/2018).

Pekanbaru, Oketimes.com - Meski sempat karyawan melakukan aksi demo menuntut gaji belum lama ini, manajemen PT Rickry akhirnya bisa hadir atas undangan Komisi V DPRD Riau, Kamis (11/10/18).

Kehadiran manajemen PT Rickry itu, dimaksudkan untuk dimintai keterangan sekaligus pertanggungjawaban pihak perusahaan atas gaji karyawan yang sudah 4 bulan tak dibayar.

Mengawali keterangannya di depan Ketua Komisi V DPRD Riau Aherson, Dirut PT Rickry Suputra mengaku sangat sedih, karena perusahaan yang dia pimpin itu sudah empat bulan tak beroperasi.

"Saya sangat sedih, karena karena tak bisa kerja. Jujur saya katakan bahwa ini terjadi karena saya dikibulin oleh oknum oknum perusahaan. Kalau saya yang menyeleweng tangkap saya. Itu tolong bàpak selidiki juga", ucapnya di depan anggota Komisi V DPRD Riau dan Kadisnakertrans Riau Rasidin Siregar mengawali keterangan dengan nada tinggi.

Ia mengatakan, Wiliyono telah mengambil uang dari BCA Rp 40 miliar dan kemudian dia memasukkan uang tersebut ke rekening pribadinya. "Kalau dia balikkin itu uang Rp 40 miliar itu ya sudah selesai", ujar Suputra.

Merasa dituding maling oleh Suputra, Direktur PT Rickry lainnya Wiliyono yàng duduk berdampingan dengannya, balik menyerang dengan menyeràhkan dokumen yang mereka tandatangani kepada Ketua Komisi V DPRD Riau Aherson.

Menurut Wiliyono, secara pribadi dirinya sudah mengucurkan Rp 1,2 miliar untuk bayar gaji karyawan. Menyikapi hal itu anggota Komisi V DPRD Riau Yusuf Sikumbang menuding kedua direktur itu bersandiwara.

"Itu urusan internal Rickry, perusahaan bapak tidak bangkrut kan. Jangan main main dengan persoalan ini. Saya minta sekarang gaji karyawan dikasih," imbaunya.

Sedangkan anggota Komisi V DPRD Riau lainnya Siswaja Mulyadi menyarankan kedua direktur yang berseteru itu, agar menyelesaikan secara internal.

"Silahkan saja masalah perusahaan diselesaikan secara hukum. Kami tak ingin masuk terlalu jauh soal internal termasuk asset perusahaan yang bisa. Sekarang selesaikan gaji karyawan yang belum dibayar", tegas Siswaja Mulyadi yang biasa disapa Aseng.

Seolah tak dihiraukan Suputra menolak saran anggota DPRD Riau itu, dengan dalih masalah internal perusahaaan itu sedang bergulir ke ranah hukum.

Menyikapi perdebatan kedua pimpinan perusahaan yang tak kunjung mendàpat titik temu itu, Ketua Komisi V DPRD Riau Aherson melakukan perundingan.

Hingga berita ini ditulis perundingan yang diinisiasi oleh Aherson di ruang khusus komisi V DPRD Riau itu dan dihadiri kedua manajemen perusahaan, Disnaker, Kepolisian serta anggota dewan lainnya masih berlangsung.

Sebelumnya, 360 karyawan PT Rickry kota Pekanbaru melakukan aksi demo ke Gedung DPRD Riau, Senin (8/10/2018). Mereka meminta agar DPRD Riau membantu menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi.

Adapun tuntutan karyawan yang dimotori PUK SPSI PT Rickry itu diantaranya, gaji 4 bulan yang belum dibayar senilai Rp 3,8 miliar dan jaminan kecelakaan kerja BPJS. (fin)

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.