Home / Peristiwa / Pelaksanaan Rehab Kantor Walikota 'Amburadul', Pemeran Utama Lakukan Pembiaran

Pelaksanaan Rehab Kantor Walikota 'Amburadul', Pemeran Utama Lakukan Pembiaran

Pelaksanaan Rehab Kantor Walikota 'Amburadul', Pemeran Utama Lakukan Pembiaran
Disediakan Oketimes.com
Lokasi Proyek rehabilitasi Kantor Walikota Pekanbaru di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru.

Pekanbaru, Oketimes.com - Terkait pelaksanaan proyek rehab Kantor Walikota Pekanbaru, yang saat ini masih berjalan dilaksanakan PT. Angsana Cipta Pratama selaku kontraktor pelaksana yang diduga melenceng dari spesifikasi teknis (Bestek) masih berjalan mulus tanpa pengawasan yang berarti dilakukan pihak terkait.

Pihak-pihak pengawasan tersebut, mulai dari Pejabat Pembuat Komitemen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) hingga Konsultan Pengawas Kegiatan dan Tenaga Pembantu Teknis (TPT) dari pihak PUPR Kota.

Sepertinya keempat pemeran utama suksesnya pelaksanaan proyek tersebut, sengaja melakukan 'pembiaran' atas ketidak beresan pelaksanaan proyek tersebut hingga kini dan rawan untuk dilakukan pencurian atau pengurangan bahan materil pelaksanaan kegiatan yang menguntungkan pihak rekanan.

Menanggapi hal itu, Ketua Pusat Advokasi dan Bantuan Hukum Riau (PABHR), Edwar Pasaribu SH, meminta pihak rekanan tidak mengurangi atau mencuri bahan materil spesifikasi teknis yang ada dalam kontrak, karena perbuatan tersebut bisa melanggar UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Jika indikasi kerugian negara ada ditemukan, sepatutnya kita meminta kepada aparat hukum untuk menindak tegas para pelaku, karena bangunan tersebut menyangkut untuk pelayanan publik," kata Edwar Pasaribu pada oketimes.com di Pekanbaru Minggu (7/10/2018) siang.

Ia juga berharap kepada pihak rekanan dan penyelenggara kegiatan benar-benar harus melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik, karena dana yang menunggunakan dana yang berasal dari keringat rakyat alias APBD lewat Pemko Pekanbaru.

"Sebab jika tidak dilaksanakan dengan baik, masyarakat akan kecewa dan meminta aparat hukum menindak tegas kepada penyelenggara kegiatan dan rekanan untuk diusut tuntas sebagaimana mestinya," tegas Edwar Pasaribu.

Sebagaimana diberitakan, pelaksanaan kegiatan rehap Kantor Walikota Pekanbaru di Jalan Jenderal Sudirman menyedot anggaran sebesar Rp 8,7 miliar dari APBD Pemko Pekanbaru tahun 2018, ternyata masih menyisahkan sejumlah problema dalam pelaksanaannya hingga saat ini.

Problema tersebut diantaranya, mulai dari soal kurang transparansinya pelaksanaan proyek, hingga soal dugaan ketidak pahaman PPK dan PPTK dalam melaksanakan proyek yang diduga sebagai 'balas jasa' kepada rekanan 'tameng' lewat penyandang dana pendukung Firdaus MT yang berpasangan dengan Rusli Effendi saat ikut menjadi salah satu kontestan pada Pilkada Gubernur Riau pada 27 Juni 2018 lalu.

Sebagai bukti, dari hasil penelusuran awak media ini selama beberapa pekan terakhir ini di lokasi proyek, pelaksanaan rehap kantor walikota terkesan asal jadi dan diduga melenceng dari spesifikasi teknis kegiatan, terutama terkait pemasangan tiang penyangga balok besi baja di depan kantor walikota Pekanbaru.

Dari hasil penelusuran awak media ini, pemasangan tiang penyangga balok besi baja balok terlalu pendek dilakukan pihak rekanan PT. Angsana Cipta Pratama selaku kontraktor pelaksana.

Untuk memuluskan hal tersebut, pihak rekanan malah meninggikan tapak tiang penyangga hingga mencapai 1,5 meter, sehingga diragukan kekuatan tiang penyangga balok baja untuk menahan beban mall bangunan bagian atas.

Yang parah lagi, meski tiang penyangga mall besi baja balok sudah berdiri tegak di lokasi, namun pengikat mall rentang horizontal ditiap sisi mall belum juga dilakukan penyambungan, sehingga rawan bagi tiang balok baja penyangga lainnya untuk berdiri kokoh tegak lurus kebawah yang ditopang oleh tapak tiang penyangga untuk menahan beban tiang mall lainnya sebanyak 12 tiang balok besi baja lainnya.      

Terkait hal itu, awak media ini meminta penjelasan kepada para pekerja tersebut di lokasi, tapi tidak bersedia memberikan keterangan. "Saya tidak bisa memberikan komentar pak soal itu, tanya saja pada kontraktornya atau pejabat teknis kegiatannya," ujar salah satu pekerja saat disambangi di lokasi proyek.

Meski begitu, awak media ini mencoba mengkonfirmasikan kepada PPTK proyek tersebut bernama Zulkifli pada Jumat 28 September 2018 lalu di kantor Walikota, namun ia menolak untuk dikonfirmasi awak media ini, dengan alasan bahwa dirinya sedang sibuk dan tidak bisa memberikan penjelasan terkait pelaksanaan proyek itu.

"Aduh maaf pak, saya sedang sibuk ni pak, lagi ngeprin surat penting untuk pimpinan," elak Zulkifli saat ditemui di ruang kerjanya Jumat siang kemarin.

Awak media ini pun juga mencoba mengkonfirmasikan kepada Kabag Umum Setdako Pekanbaru yang saat ini dijabat Edi Suherman lewat ponselnya, pada Jumat 28 September 2018 lalu.

Saat dibubungi lewat ponselnya yang dalam keadaan aktif tidak menjawab panggilan awak media ini. Pesan pendek pertanyaan yang dikirimkan lewat ponselnya juga tidak berbalas hingga berita ini dimuat.

Informasi yang dirangkum dilapangan, Edi Suherman diangkat menjadi PPK pelaksanaan tersebut, terkesan dipaksakan lantaran banyak pejabat pemko yang tidak sudi untuk diangkat menjadi PPK dan PPTK di lingkungan Pemko Pekanbaru selama beberapa bulan terakhir ini.

Issu sumir lagi, PPK dan PPTK proyek rehap Kantor Walikota Pekanbaru tersebut diduga tidak memiliki kompetensi sebagai PPK atau PPTK, lantaran tidak pernah mengikuti Bimtek Diklat Nasional SKPD dari Lembaga Pengembangan Pelatihan Akuntansi Keuangan dan Pemerintahan Daerah (LPPAKPD) dan diduga juga tidak memiliki sertifikasi ISO 9001: 2015 atau Ems ISO 14001: 2015 dan OHSAS 18001: 2007.

Menutup Diri

Terkait pelaksanaan kegiatan rehap Kantor Walikota Pekanbaru, yang menelan APBD Pemko sebesar Rp 8,7 miliar tahun anggaran 2018, Pejabat Pembuat Komiten (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek tersebut, hingga kini masih bertahan 'berdiam diri' untuk memberikan penjelasan persoalan pelaksanaan proyek itu.

Pejabat yang menutup diri itu, adalah Kabag Umum Setdako yang saat ini di jabat oleh Edi Suherman sebagai PPK dan Kasubag Rumah Tangga bernama Zulkifli yang dipercayakan sebagai PPTK rehab gedung Kantor Walikota di Jalan Jend Sudirman Pekanbaru ini.

Kedua pejabat ini memilih bungkam atau menutup diri, ketika dikonfirmasikan perkembangan pelaksanaan proyek yang dinilai banyak menyimpan sejumlah permasalahan selama proyek itu berjalan.  

Sebagai bukti, selama beberapa pekan terakhir ini, oketimes.com sudah berulang kali menyambangi kantor atau tempat ruangan kerja kedua pejabat ini, guna mengkonfirmasikan pelaksanaan proyek tersebut, namun kedua pejabat ini selalu tidak berada di ruang kerjanya meski jam kantor masih berlangsung.

Yang ada di ruangannya tersebut, hanya beberapa staf honorer yang sibuk berbincang-bincang dengan rekan lainnya, bahkan ada pula yang sedang main geme oline dan sibuk chatting lewat ponsel androidnya masing-masing.

Meski begitu, awak media mencoba menanyakan ke salah satu staf di bagian umum tersebut, namun stafnya itu menjawab bahwa kedua pimpinannya itu memang jarang duduk di ruang kerjanya dengan alasan keluar kantor dan tidak mengetahui kemana perginya kedua pimpinannya itu.

"Aduh saya tidak tahu pak kemana perginya kedua orang itu, sebab keduanya kan pejabat penting di ruangan ini, jadi suka-suka merekalah mau masuk kantor atau ruang kerjanya, apalagi mereka pimpinan kami mau gimana lagi," tukas salah satu staf yang tidak ingin ditulis namanya oleh awak media ini.

Ditanya apakah kedua pejabat itu sering melakukan hal demikian selama ini pasca kantor walikota pekanbaru itu sedang di rehap? Stafnya itu pun menyebutkan bahwa kedua pejabat itu memang sering melakukan hal demikian, dengan alasan ruang yang kerja yang mereka tempati belum tertata dengan baik dan masih acakan.

"Mungkin saja karena ruangan pejabat tersebut belum presentatif, sehingga keduanya lebih memilih ngantor ke luar ruangan," ulas stafnya itu.

Meski demikian, awak media ini mencoba menghubungi kedua pejabat ini lewat ponselnya masing-masing, diantaranya Kabag Umum Setdako di nomor 08127726XXX.

Saat dihubungi ke ponsel tersebut dalam keadaan aktif, pemilik nomor tersebut selalu tidak menjawab panggilan awak media ini. Pesan pendek pertanyaan yang dikirimkan juga tak kunjung berbalas, meski beberapa kali di kontak.

Hal yang sama juga demikian dilakukan Kasubag Rumah Tangga yang saat ini dijabat bernama Zulkifli yang sekaligus PPTK proyek rehab kantor walikota itu. Saat dikontak lewat ponselnya ke nomor 081275099XXX selama dua hari terakhir ini, meski dalam keadaan aktif, namun tak kunjung menjawab panggilan awak media ini, pesan pendek lewat ponsel dan WA pertanyaan juga tidak dibalas.

Sepertinya kedua pejabat ini lebih suka berdiam diri dan menutup diri ketimbang harus memberikan penjelasan terkait soal proyek rehap Kantor Walikota Pekanbaru yang diduga penuh masalah itu.

Tak mau ketinggalan awak media ini pun melayangkan surat konfirmasi kepada Kabag Umum Setdako Pekabaru itu, sejak tanggal 5 September 2018 lalu, namun lagi-lagi balasan surat konfirmasi tak kunjung berbalas hingga kini. (ars)    

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.