Home / Hukrim / Kasus Pencemaran Nama Baik RW vs RT, Besok Jaksa Bacakan Tuntutan di PN Bankinang

Kasus Pencemaran Nama Baik RW vs RT, Besok Jaksa Bacakan Tuntutan di PN Bankinang

Kasus Pencemaran Nama Baik RW vs RT, Besok Jaksa Bacakan Tuntutan di PN Bankinang
mah
Aras Akso SH selaku Penasehat hukum dari LBH Laskar Merah Putih bersama terdakwa Suib foto bersama usai menjalani sidang lanjutan Pencemaran nama baik dan fitnah terkait UU ITE pada Kamis (27/09/18) lalu di Pengadilan Negeri Bangkinang, Kab Kampar, Riau.

Bangkinang, Oketimes.com -  Sidang lanjutan pencemaran nama baik dan fitnah terkait UU ITE terdakwa Suib kepada Suyono, besok Kamis (04/10/2018) akan kembali digelar. Kasus itu melibatkan Ketua RW dan RT di Perumahan Kualu Damai (BKD), Kualu Kampar, akan mendengarkan pembacaan tuntutan jaksa di PN Bangkinang oleh jaksa Deddy Iwan Budiono SH dari surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-400/KPR/08/2018.

Mengulas ketika sidang pekan lalu Kamis (27/09/18) lalu di Pengadilan Negeri Bangkinang, majelis hakim yang dipimpin Cecep Mastafa SH LLM dan hakim anggota Meni Warlia SH MH dan Ahmad Fadil SH mengatakan penerapan Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak tepat digunakan kepada terdakwa Suib selaku Ketua RW (terdakwa) dan Suyono selaku Ketua RT (Pelapor).

Menurut majelis, seharusnya aparat dibawah melakukan terlebih dahulu mediasi dengan baik, karena keduanya menjalankan tupoksi jabatan RW dan RT.

Sementara Aras Akso SH selaku Penasehat hukum dari LBH Laskar Merah Putih menyebutkan bahwa dalam fakta persidangan sebelumnya ketika RT Suyono dipanggil ke meja majelis hakim dan ditunjukkan bukti tanda terima pungutan uang siskamling ditandatangani Suyono dan Suyono membenarkannya, jadi apa yang disampaikan oleh Suib benar adanya, artinya tidak ada pencemaran nama baik.

"Ya seharusnya itu bukan fitnah, dan tidak cocok dijerat dengn UU ITE, karena itu sesuai dengan fakta persidangan," ulas Aras Akso SH pada awak media pada saat itu.   

Menanggapi hal itu, H. Darmawi aktvis Badan Pekerja Nasional ICI, Investigation Corruption Indonesia, Wilayah Riau dan Kepri saat di kontak lewat ponselnya Rabu 3 September 2018 siang, memberikan pendapat tentang kasus Suib.

Ia mengatakan sebenarnya jaksa sudah mendengar 3 kali majelis hakim di Persidangan mengatakan bahwa tujuan dibuatkan UU ITE ini bukan dimaksudkan untuk kasus seperti ini, jaksa sudah menangkap maksud majelis hakim.

"Jaksa harus mengerti dan paham, masih banyak kasus besar menanti di Kampar, jaksa jangan habiskan energi untuk kasus seperti ini," tutur Darmawai singkat menanggapi kasus tersebut. (mah)

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.