Home / Peristiwa / Konflik Lahan PT GII Vs Edi Surianto CS di Tenayan Industri Simpan Historis Legalitas Hukum yang Belum Tuntas

Konflik Lahan PT GII Vs Edi Surianto CS di Tenayan Industri Simpan Historis Legalitas Hukum yang Belum Tuntas

PH : Besok Kita Akan Laporkan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum PT GII

Konflik Lahan PT GII Vs Edi Surianto CS di Tenayan Industri Simpan Historis Legalitas Hukum yang Belum Tuntas
(Istimewa)
Putusan Perkara Kasasi TUN Mahkamah Agung Nomor 341 K/2010 yang dimenangkan oleh Edi Surianto CS, lewat penasehat hukumnya pada tanggal 31 Januari 2011 lalu, yang menyatakan perkara BPN Kota Pekanbaru melawan Penasehat hukum Edi Surianto CS.

Pekanbaru, Oketimes.com - Konflik lahan antara PT Gerindo Investa Internasional (GII) dan Edi Surianto CS, seluas 109 hektar di Kelurahan Tenayan Industri Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru, ternyata masih menyimpan historis legalitas hukum yang hingga saat ini belum tuntas dilaksanakan kedua belah pihak sejak tahun 1992 lalu.

Permasalahan legalitas hukum lahan tersebut, terkait atas terbitnya Putusan Perkara Kasasi TUN Mahkamah Agung Nomor 341 K/2010 yang dimenangkan oleh Edi Surianto CS, lewat penasehat hukumnya pada tanggal 31 Januari 2011 lalu, yang menyatakan perkara BPN Kota Pekanbaru melawan Penasehat hukum Edi Surianto CS, putusan MA menyimpulkan bahwa;  

1) Mengabulkan gugatan penggugat (Penasehat Hukum Edi Surianto Cs, red) untuk seluruhnya,

2) Menyatakan batal surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (kini BPN/ATR Pekanbaru), berupa penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No 01 tanggal 16 Juli 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No.04/1997 tanggal 27 Juni 1997 dengan luas 109,602 hektar atas nama Perseroan Terbatas (PT) Gerindo Investa Internasional,

3) Memerintahkan kepada tergugat Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru (kini BPN/ATR Pekanbaru) untuk mencabut surat keputusan berupa Surat Keputusan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No 01 tanggal 16 Juli 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No.04/1997 tanggal 27 Juni 1997 dengan luas 109,602 hektar atas nama Perseroan Terbatas (PT) Gerindo Investa Internasional, dan

4) Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebesar Rp 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

"Namun setelah putusan MA tersebut diterima, pihak BPN Kota Pekanbaru bersama PT GII tidak mengindahkan secara keseluruhan putusan MA tersebut dengan sepenuhnya. Malahan keduanya, malah 'mengangkangi' putusan tersebut antara oknum BPN Kota dengan PT GII," kata Ray Hartawan TP. Bolon And Partners selaku penasehat hukum Edi Surianto CS pada oketimes.com di Pekanbaru, Senin 24 September 2018 siang.

Putusan yang dikangkangi itu, dilakukan oknum BPN dan PT GII tersebut lanjut Rai TP Bolon, sesuai dengan adanya penerbitan SK Sertifikat HGB PT GII dari BPN Kota Pekanbaru, No 01. tertanggal 16 Juli 1997 yang sudah dirubah atas sertifikat awal HGB dari luasan lahan 109.602 hektar menjadi seluas 104 hektar kepada PT GII.

Hal tersebut dilakukan BPN Kota, seolah-olah agar BPN Kota menjalankan putusan MA sepenuhnya dengan mengeluarkan luas lahan HGB seluas 51.700 M2 atau kurang lebih 5 hektar dari luas lahan sertifikat HGB PT GII yang semula 109 hektar menjadi 104 hektar.

"Artinya hanya seluas 5 hektar saja yang dimiliki oleh Edi Surianto Cs diatas lahan yang berperkara, tanpa mengindahkan putusan Mahkamah Agung Nomor 341 K/2010 yang dimenangkan oleh pengugat secara keseluruhan, lewat penasehat hukum Edi Surianto CS, pada tanggal 31 Januari 2011 lalu," ungkap Rai.

Semestinya lanjut Rai TP Bolon, pihak BPN Kota Pekanbaru membatalkan atau memusnahkan secara keseluruhan Sertifikat HGB PT GII seluas 109.602 hektar atau seluas 104 hektar yang diterbitkan BPN tersebut. Bukan malah menerbitkan atau mengubah Sertifikat HGB PT GII untuk mengusai lahan.

"Perbuatan itu sama saja melawan hukum yang sudah berkekuatan hukum yang lebih tinggi, sebab putusan yang dimiliki klien kami dari Mahkamah Agung, bukan dari putusan pengadilan negeri biasa," ulas Rai.

Yang lebih parah lagi lanjut Ray, sudah tidak mengindahkan putusan MA tersebut, pihak PT GII malah mencoba mengusai lahan tersebut saat ini, dengan memasukkan alat berat diatas lahan yang selama ini sudah ditanami kebun sawit oleh kliennya (edi surianto Cs) seluas kurang lebih 30 hektar di lahan tersebut.

"Mereka datang merusak dan membawa alat berat serta segerombolan orang yang tidak jelas asal usulnya untuk merusak dan memasuki lahan kebun sawit milik klien kami seluas puluhan hektar tanpa seizin pemilk lahan klien kami. Ini adalah perbutan premanisme dan tidak pantas dilakukan oleh PT GII dalam mengusai lahan ala preman," papar Rai.

Terkait hal itu jelas Rai Tp Bolon, dalam waktu dekat ini pihaknya akan melaporkan perbuatan PT GII yang saat ini sudah merusak, mengintimidasi pekerja kebun sawit milik kliennya dengan membawa segerombolan orang yang tidak jelas asal usulnya ke Polda Riau.

"Kita saat ini sedang mengumpulan bukti-bukti atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT GII. Besok kita akan melapor mereka ke Polda Riau," tegas Rai.

Dikatakan Rai, perbuatan semena-mena yang dilakukan PT GII bukan pertama kali, sebab perbuatan yang sama juga pernah dilakukan PT GII pada tahun 2015 lalu dan peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke Polresta Pekanbaru saat itu. "Tapi perkembangan penyelidikannya belum tuntas hingga saat ini," ulas Rai.

Meski begitu, jika tidak ada aral melintang sambung Rai Tp Bolon, pihaknya bersama Tim Penasehat Hukum, besok akan mendatangi Mapolda Riau, untuk melaporkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT GII terhadap kliennya tersebut. (ars)

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.