Home / Lingkungan / Tim Gakum KLHK Tinjau Pengrusakan Hutan Lindung Bukit Batabuh areal PT MAL di Inhu

Tim Gakum KLHK Tinjau Pengrusakan Hutan Lindung Bukit Batabuh areal PT MAL di Inhu

Tim Gakum KLHK Tinjau Pengrusakan Hutan Lindung Bukit Batabuh areal PT MAL di Inhu
Ist
Peta rencana tata ruang kawasan strategis nasional hutan lindung Bukit Batabuh dan Tanaman Nasional Bukit Tiga Puluh di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

Rengat, Oketimes.com - Kepala Seksi (Kasi) Penegakan Hukum (Gakkum) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Riau, Edward Hutapea menegaskan persoalan pengrusakan kawasan hutan lindung yang diduga mencapai ribuan hektar dan mengganti kawasan itu menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa izin, sudah dikunjungi oleh tim KLHK RI dalam hal ini Dirjen Pencegahan dan Pengamanan Hutan.

"Tim terdiri dari beberapa personel ikut didampingi dari KLHK Riau, melihat langsung ke lokasi Hutan Lindung Bukit Batabuh (HLBB) dan mengunjungi kawasan yang dibabat oleh PT MAL menjadikannya kebun kelapa sawit, dan dilengkapi dengan berupa peralatan seperti JPS dan yang berkenaan dengan itu," Edwar pada awak media saat dikonfirmasi Selasa 4 September 2018.

Menurutnya, sejak tanggal 1-3 September 2018, tim KLHK dari Jakarta berada di kawasan HLBB inhu, dalam rangka penelitian dan penyelidikan hingga keabsahan bahwa menyesesuaikan dengan laporan yang masuk ke KLHK RI. Sedangkan hasil kunjungan tim itu masih dalam penggodokan dan diproses di Kementerian LHK Jakarta.

Menurut Edward Hutapea, PT Mulia Agro Lestari (PT.MAL) pada tahun 2011 pernah mengajukan izin prinsip, izin lokasi hingga Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) kepada Bupati Inhu kepemimpinan Yopi Arianto.

Namun ditolak karena lokasi yang dimohonkan merupakan kawasan lindung, ternyata PT MAL tidak memperdulikan masalah perijinan sehingga membabat kawasan lindung itu dan menanaminya dengan kelapan sawit.

Jika nanti hasil penelitian penyelidikan hingga prose situ terbukti PT MAL melakukan pengrusakan HLBB, maka pemilik perusahaan itu bisa dikenai sanksi sebagaimana pada UU No 18 Tahun 2013 Pasal 17 ayat (2) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (P3H) dan Pasal 92 ayat (1 dan 2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 20 tahun dan didenda Rp 20 miliar hingga Rp 50 miliar subsidernya nanti dalam persidangan tentunya.

Sedangkan terhadap pejabatnya yang diduga terjadinya pembiaran dan atau gratifikasi, Kolusi hingga ke Nepotisme, sebagaimana diatur dalam UU No 23 Tahun 2013 tentang pembagian kewenangan pemerintahan, bisa dikaitkan kepada Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan yang berkewenangan dengan itu nantinya Kejaksaan, subjektifnya pada kejahatan kehutanan yang berkaitan dengan pembantaian kawasan lindung tadi.

Sejauh ini, tambah Edward Hutapea, yang berkewenangan dalam persoalan ini sudah diambil alih oleh KLHK RI, dan sedikit berbeda dengan kasus pembantaian kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) yang dilakukan Toton Naibaho yaitu yang bersangkutan ditangkap dan diproses oleh Kabag Reskrim Mabes Polri Jakarta, yang saat ini masih dalam proses hukum.

Sementara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru melalui Rian Sibarani, SH, ketika dikonfirmasi awak media belum lama ini, mengatakan 'Pembantaian' Kawasan HLBB Inhu, kuat dugaan dilakukan oleh PT MAL mencapai 3.713 hektar dan sudah ditanami dengan kelapa sawit, sudah dilaporkan ke Kementerian LHK RI di Jakarta dan diantar langsung oleh LBH Pekanbaru kala itu.

Ditambahkan Rian Sibarani lagi, setelah melaporkan pengrusakan kawasan lindung itu ke KLHK RI Jakarta, pihaknya juga melaporkannya ke Polda Riau dan LHK Prop Riau, jika baru sekarang ini ada tindak lanjutnya tidak menjadi masalah mengingat pekerjaan di KLHK itu cukup banyak.

Meski demikian, apa yang telah dilakukan tim KLHK RI Jakarta yang sudah turun langsung ke lokasi HLBB yang sudah berganti tanaman menjadi kelapa sawit milik PT MAL itu, LBH Pekanbaru terus mengikuti perkembangan pemrosesan permasalahan ini hingga dilakukannya proses hukum di Pengadilan. (zul )

 

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.