Home / Pemerintahan / Proses Hukum Belum Tuntas, Lelang TPA Kuansing Berlanjut dan Menangkan Perusahaan tak Sesuai KD

Proses Hukum Belum Tuntas, Lelang TPA Kuansing Berlanjut dan Menangkan Perusahaan tak Sesuai KD

Proses Hukum Belum Tuntas, Lelang TPA Kuansing Berlanjut dan Menangkan Perusahaan tak Sesuai KD
Int
Ilustrasi

Pekanbaru, Oketimes.com - Belum tuntas permasalahan lelang yang dilakukan Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Riau Kemen-PUPR, terkait masalah hukum antara Pokja PPK, ULP dan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Satker PSPLP Riau dengan PT Noor Lina Indah (NLI) di Polda Riau.

Kini Satker PSPLP Riau, bersama PPK, ULP Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Satker PSPLP Riau, kembali berulah melakukan kesalahan yang tak jauh beda dengan PT NLI.

Kesalahan tersebut, diantaranya, Penetapan dan Pengumuman Pemenang lelang ulang tender pada Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kecamatan Sentajo Jaya Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, yang kini dimenangkan PT. Tunas Tehnik Sejati sesuai hasil pengumuman di https://lpse.pu.go.id/eproc/lelang/pemenang/42597064.

Penetapan pemenang lelang tersebut dinilai melenceng dari kaidah aturan dan ketentuan yang dilakukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perubahan dari Perpres 54 Tahun 2010.

Sebagai bukti, informasi yang di himpun dari beberapa rekanan yang ikut lelang tersebut, penetapan pemenang dalam tender ulang Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kecamatan Sentajo Jaya Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, yang dilakukan Pokja ULP Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Satker PSPLP Riau jelas melenceng dari kaidahnya.

"Hal ini tampak dari ketidak transparanan ULP Pokja Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Satker PSPLP Riau yang tidak bersedia mengumumkan jumlah panitia pasca tender ulang yang dinilai cacat hukum yang saat ini masih di proses di Polda Riau. Diduga panitia sengaja melakukan hal tersebut, untuk menutupi borok keselahan panitia," ujar salah satu rekanan yang tidak ingin disebutkan identitasnya pada awak media ini, Rabu (8/8/2018) siang.

Dijelaskan sumber, Panitia Lelang ULP Pokja Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Satker PSPLP Riau, masih ngotot melakukan lelang, tanpa terlebih dahulu dilakukan audit, atas kesalahan Satker PSPLP Riau, bersama PPK, ULP Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Satker PSPLP Riau, yang memenangkan, meneken kontrak, dan memberikan uang muka sebesar Rp 2,5 dari harga penawaran kepada PT NLI yang melakukan tender dengan membuat dokumen palsu KD alias bodong yang saat ini di proses penyelidikan Polda Riau.

"Belum tuntas permasalahan lama, kini permasalahan baru sudah muncul lagi. Yakni Satker PSPLP Riau, bersama PPK, ULP Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Satker PSPLP Riau, kembali melakukan tender ulang proyek tersebut. Tanpa memenuhi aturan dan ketentuan pelaksanaan anggaran pemerintah dan proses lelang yang benar dan transparan sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," papar sumber.

Satker dan ULP Pokja jelas melanggar Pasal 89 Perpres 16 Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa dengan berlakunya Perpres ini (Perpres 16 Tahun 2018), dalam ayat (1) menyebutkan, jika persiapan dan pelaksanaan lelang dilakukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 dapat dilakukan berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010,"‎ jelas sumber.

Sementara, lelang ulang TPA Kuansing digelar 20 Juli 2018 yang seharusnya berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 bukan berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 yang sudah tidak berlaku lagi.

Yang paling menarik lagi, ULP Pokja Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Satker PSPLP Riau, tetap melakukan tender ulang, hingga menetapkan pemenang lelang baru, yang kini di menangkan PT. Tunas Tehnik Sejati beralamat di Jalan Baji Ateka Makassar (Kota) - Sulawesi Selatan dengan nilai tawar Rp 10.270.282.000,00 dari HPS Rp, 12.116.000.000.

Informasi yang berkembang lanjut sumber, Kemampuan Dasar (KD) yang dimiliki PT Tunas Tehnik Sejati disinyalirt hanya menyertakan KD dengan nilai tertinggi hanya 3,3 miliar dikalikan 3 NPT hanya 9, 9 saja yang diterbitkan berdasarkan data pengalaman badan usaha yang diterbitkan LPJK pusat.

Artiya, tidak memenuhi KD dari nilai HPS Rp. 12.116.000.000 yang dilelang. Sehingga muncul dugaan terjadi pengaturan penetapan pemenang lelang pada pelaksanaan tender ulang Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kecamatan Sentajo Jaya Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.

Terkait hal ini, Ketua Pokja Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Satker PSPLP Riau, M Noor saat dikonfirmasikan lewat ponselnya, Rabu sore, mengatakan pihaknya sudah melakukan prosedural tender lelang dengan benar. Dengan alasan, proses lelang tender ulang dilakukan berdasarkan SK yang diterbitkan ULP, sehingga ia melakukan proses tender ulang TPA Kuansing.

"Saya hanya meneruskan proses lelang yang dibatalkan iyu pak, sebab SK saya sebagai Ketua Panitia sudah dikeluarkan oleh ULP Satker PSPLP Riau," ujar M Noor beralasan.

Ditanya, kenapa proses lelang tender ulang dilanjutkan oleh Pokja, sementara proses hukum terkait pemalsuan Dokumen Lelang yang dilakukan PT NLI belum tuntas di Ditreskrimum Polda Riau. Bahkan uang muka yang diberikan Satker PSPLP belum juga dikembalikan kepada Satker sebagaimana mestinya.

M Noer menyebutkan bahwa persoalan tersebut bukan menjadi kewenangannya untuk memberikan pejelasan, dengan dalil pelaksanaan lelang sebelum itu diserahkan kepada ketua Pokja yang lama, yakni saat itu di Ketui Raja Qausar dan Rio selaku Sekretaris Pokja lama.

Kembali ditanya, apakah pihak Satker PSPLP Riau, sudah mendapat surat persetujuan dari Kementrian PUPR untuk melanjutkan tender ulang proyek TPA Kuansing, pasca bermasalah pada tender sebelumnya? Lagi, M Noor tidak bisa memberikan penjelasan dengan benar, dengan alasan bahwa kewenangan tersebut berada pada Kasatker PSPLP Riau yang saat ini dijabat oleh Yani Mulyadi.

Ditanya lagi, kenapa pihak Pokja Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Satker PSPLP Riau berani melakukan proses tender ulang, sementara beberapa anggota Pokja masih menggunakan anggota lama untuk ikut melakukan tender ulang?

M Noor pun, kembali menjawab, bahwa itu dilakukan sesuai surat yang dikeluarkan Kasatker PSPLP Riau, sehingga dirinya tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa menjalan kan proses lelang dengan SK yang diteken Kasatker.

Terkait proses lelang yang masih mengacu ke Perpres 54 tahun 2010, tanpa mengikuti pelaksanaan lelang sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang seharusnya dilakukan setiap panitia lelang atau satkert di Indonesia, terutama Pokja Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Satker PSPLP Riau.

Lagi, M Noor tidak bisa menjawab dengan rinci soal proses lelang tersebut, dengan dalil bahwa dirinya hanya meneruskan proses lelang yang sempat dibatalkan dan dilanjutkan olehnya, sesuai SK dan arahan Kasatker PSPLP Riau.

Disinggung soal penetapan pemenang tender ulang yang dimenangkan PT Tunas Tehnik Sejati, yang diduga tidak sesuai persyaratan Kemampuan Dasar (KD), yang hanya memiliki kemampuan 3,3 miliar dikali 3 NPT yang hanya berjumlah 9,9 miliar dalam KBLI. M Noor tidak bisa menjawab pertanyaan awak media ini, dengan menyebutkan bahwa segala ketentuan persyaratan lelang yang dilakukan sudah dilakukan pemenang lelang dengan benar.

"Semua persyaratan yang dilelang sudah dilengkapi pak, kita selaku panitia sudah melakukan verifikasi dengan aturan dan ketentuan dalam menetapkan pemenang lelangnya," pungkas M Noor.

Sebelumnya, Penggiat Anti Korupsi Dewan Pimpinan Nasional (DPN) LSM Gerhana Tunas Bangsa mendesak, agar dilakukan audit dan meminta seluruh Satker, PPK, ULP dan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan pekerjaan jasa konstruksi di Satker PSPLP Kemen PUPR di Provinsi Riau, untuk diganti.

Gerhana 'mencium' ada dugaan penyalahgunaan wewenang proyek pembangunan TPA Kuansing yang bersumber dari APBN tahun 2018 berupa ‎dugaan pengaturan lelang yang dimenangkan PT Noor Lina Indah (NLI). Atas desakan itu, ternyata hanya Ketua dan Sekretaris Pokja yang diganti. Namun, lelang tetap berlanjut.

LSM Gerhana menemukan fakta baru dalam proses lelang ulang ini. "Alhamdulilah. Satu per satu tabir lelang di Satker ini mulai terlihat. Kita ulas dari awal. ‎Pertama, mereka batalkan kontrak perusahaan yang mereka menangkan karena diusut Polisi lantaran diduga dokumen lelangnya palsu," ungkap Ketua DPN LSM Gerhana Tunas Bangsa, Riko Rivano SH, saat jumpa persnya di Pekanbaru, Kamis 2 Agustus 2018.

Kedua, lanjut Riko, dilakukan lelang ulang tanpa proses audit dan tanpa mengganti seluruh Satker dan jajarannya. Ketiga, Uang Muka yang sudah digelontorkan ke PT NLI sekitar Rp2,5 Milyar, hingga kini belum kembali. Belakangan, sebut Riko, pengembalian uang muka itu melibatkan perusahaan Jaminan Kredit milik plat merah, yakni PT Jamkrindo Cabang Batam.

"Nah, PT NLI ini, kantornya di Surabaya, menang proyeknya di Riau. ‎Tapi, proyek itu dijamin oleh Jamkrindo Cabang Batam. Luar biasa. Kami akan kawal (Jamkrindo) agar uang perusahaan plat merah tak disalahgunakan," ucapnya.

Riko pun mencermati proses lelang ulang yang saat ini berlangsung. Berdasarkan hasil penelusuran pihaknya, Ia menilai lelang tersebut cacat hukum lantaran melabrak Peraturan Presiden (Perpres).

Dari dokumen lelang TPA Kuansing tertanggal 20 Juli 2018 yang diperoleh LSM Gerhana, ternyata masih menggunakan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Padahal, Presiden RI Joko Widodo telah merubah dan mengeluarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"Mereka (Satker) jelas melanggar Pasal 89 Perpres 16 Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa dengan berlakunya Perpres ini (Perpres 16 Tahun 2018), dalam ayat (1) menyebutkan, jika persiapan dan pelaksanaan lelang dilakukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 dapat dilakukan berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010,"‎ jelas Riko.

Sementara, lanjutnya lelang ulang TPA Kuansing digelar 20 Juli 2018 yang seharusnya berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 bukan berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 yang sudah tidak berlaku lagi.

"Tidak cermat, terburu-buru dan kita duga lelang ulang ini memang sengaja dipaksakan untuk menutupi kesalahan‎. Bahkan, menabrak aturan. Kalau kemarin pengamat menyebut lelang ulang itu Cacat Integritas. Dari rakta ini, jelas lah lelang itu sudah Cacat Hukum. Segera batalkan dan audit," ucapnya.

Pelanggaran terhadap Perpres ini, terang Riko, memiliki sanksi yang tegas yang diatur dalam‎ Pasal 82 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Sanksi Administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/PjPHP/PPHP,  yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.

"Mereka semua sudah lalai. Makanya kami minta dicopot semua. Jangan makin dibiarkan dan ini sudah ada unsur untuk ditarik ke ‎Pasal 3 ‎UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor pasal 3 tentang penyalahgunaan kewenangan. Kita akan giring sampai uang negara berhasil dicegah untuk disalahgunakan," tegas Riko.

Hal senada juga disampaikan aktivis Independen Pembawa Suara Pemberantas Kolusi, Korupsi dan Krimanal Ekonomi Republik Indonesia (IPS-PK3 RI) Ir Ganda Mora pada oketimes.com Rabu siang. Ia mendesak pihak Satker dan ULP Pokja PSPLP Riau, segera membatalkan tender ulang TPA Kuansing tersebut dengan segera.

"Karena pihak Satker dan ULP Pokja Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Satker PSPLP Riau, dinilai sudah melakukan kesalahan fatal, tanpa melakukan terlebih dahulu auditor oleh pihak yang berwewenang, tapi pihak Satker dan ULP Pokja Satker PSPLP Riau, malah melakukan tender ulang, tanpa alasan yang jelas," terang Ganda Mora.

Yang menarik lanjut Ganda Mora, pada saat tender pertama pada pertengahan Juli 2018 lalu, pihak Satker dan ULP Pokja melakukan tender awal dengan menetapkan harga HPS Rp.17 miliar lebih dan sempat dimenangkan oleh PT NLI dengan nilai tawar Rp. 15, 1 miliar lebih.

Sementara saat kini pihak Satker dan ULP Pokja Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Satker PSPLP Riau, malah melelang ulang dengan harga HPS 12, 1 miliar dan memenangkan PT. Tunas Tehnik Sejati yang beralamat di Jalan Baji Ateka Makassar (Kota) - Sulawesi Selatan dengan nilai tawar Rp 10.270.282.000,00 dari HPS Rp, 12.116.000.000.

"Pertanyaannya kemana selisih harga HPS dari 17 miliar lebih itu menjadi 12,1 miliar di HPS terbaru. Artinya, kurang lebih Rp 5 Miliar lagi kemana, apa sudah dilakukan audit atau dikembalikan ke Kas Negara dan seperti apa proses pengembaliannya," tanya Ganda Mora.

Seharusnya lanjut Ganda Mora, pihak Satker dan ULP Pokja Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Satker PSPLP Riau, diminta lebih transparan dan menunda pelaksanaan lelang ulang tersebut terlebih dahulu. Agar persoalan tersebut tidak lebih membesar lagi ditengah masyarakat.

"Kita meminta pihak Satker dan ULP Pokja Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Satker PSPLP Riau, lebih terbuka dan transparan dong. Jika tidak terbuka, tidak menutup kemungkinan ada desakan dari masyarakat akan mempertanyakan hal tersebut dan mendesak pihak Satker untuk lebih terbuka," pungkas Ganda Mora. (ars)

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.