Home / Pendidikan / Delisis : Eksistensi Forkom SMAN-SMKN dan SLBN, Miliki Visi Perbaikan Sistim Pendidikan di Riau

Delisis : Eksistensi Forkom SMAN-SMKN dan SLBN, Miliki Visi Perbaikan Sistim Pendidikan di Riau

Delisis : Eksistensi Forkom SMAN-SMKN dan SLBN, Miliki Visi Perbaikan Sistim Pendidikan di Riau
Ist
Ketua Umum Forum Komite SMA/SMK/SLB Negeri Riau Ir. H. Delisis Hasanto saat mengukuhkan Forum Komite Sekolah Kab. Indragiri Hilir Riau pada Rabu 7 Maret 2018.

Pekanbaru, Oketimes.com - Eksistensi keberadaan Forum Komite Sekolah SMAN, SMKN dan SLBN Provinsi Riau, kini mulai hangat diperbincangkan kalangan masyarakat Riau saat ini. Termasuk kalangan orang tua murid, komite sekolah dan pihak sekolah serta lapisan masyarakat lainnya.

Guna ingin mengetahui lebih lebih lanjut seperti apa tugas dan fungsi keberadaan Forum tersebut, awak media ini pun mencoba menyambangi Pengurus Forkom SMAN, SMKN dan SLBN Provinsi Riau pada Rabu 25 Juli 2018 di Pekanbaru, guna meminta penjelasan seputar kebaradaan Forum tersebut.

Kepada oketimes.com dan riaueditor.com, dalam bincang-bincangnya pada Rabu 25 Juli 2018 di Pekanbaru, Ketua Umum Forum Komite Sekolah SMAN, SMKN dan SLBN Provinsi Riau, Ir H Delisis Hasanto mengatakan bahwa Forum tersebut merupakan salah satu organisasi masyarakat yang berkaitan langsung denga penyelenggaraan Sekolah tingkat Menengah Atas Negeri, dalam rangka perbaikan mutu dan kualitas sekolah sebagaimana mestinya kearah yang lebih baik.

Dalam penjelasannya, Delisis Hasanto yang juga pengurus inti Kadin Provinsi Riau ini, mengutarakan sekelumit permasalahan dunia pendidikan yang dihadapi oleh SMAN, SMKN dan SLBN di Riau selama ini. Termasuk soal penafsiran yang disalah artikan masyarakat terhadap keberadaan Forkom SMAN SMKN dan SLBN provinsi Riau yang sudah dibentuk sejak tahun 2016 lalu ini.

Secara gamblang, Delisis Hasanto menegaskan bahwa keberadaan organisasi tersebut, merupakan salah satu wadah Komite Sekolah yang didalamnya tergabung sejumlah wali murid atau orang tua dari siswa/i, pengurus sekolah dan tokoh masyarakat sekitar sekolah. Lantaran di tiap sekolah masih banyak permasalahan yang dihadapi wali murid dan pengelola sekolah yang dinilai melenceng dari aturan dan ketentuan dalam penerapannya.                           

"Sehingga orang tua murid bersama pengurus komite sekolah, perlu melakukan musyawarah dalam mengelola sekolah dengan baik dan mendapat jaminan terhadap peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di sekolah dengan benar dan baik," terang Dilisis seraya diamini Iva Desman selaku Wakil Ketua Umum Forkom Sekolah SMAN, SMKN dan SLBN Provinsi Riau.

Pada kesempatan itu, Delisis Hasanto menceritakan latar belakang berdirinya Forum Komite SMAN, SMKN dan SLBN provinsi Riau, yang saat ini sudah terbentuk dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Ham serta mendapat SK dari Dinas Pendidikan Provinsi dan sudah terbentuk di Sembilan Kabupaten kota di Riau, selain di kabupaten Siak, Pelalawan dan Kuansing.

Delisis menyebutkan, selama ini banyak lapisan masyarakat dari berbagai kalangan yang sudah menafsirkan bahwa, pelaksanaan tingkat Sekolah Menegah Atas Negeri (SMAN) sudah layak mendapatkan Pendidikan Secara Gratis kepada siswa/i yang selama ini digembar-gemborkan oleh program pemerintah.

"Dimana sekolah SMAN itu harus digratiskan dan tidak ada pungutan di sekolah, sehingga pihak sekolah sendiri tidak bisa berbuat lebih banyak dan tidak bisa berbuat apa-apa yang mengakibatkan program sekolah terancam lumpuh dan tidak bisa menjalankan program sekolah sebagaimana mestinya yang sudah disusun pihak sekolah sebelumnya," ulas Delisis.

Guna mengantisipasi kejadian tersebut lanjut Delisis, pihaknya pada akhir tahun 2016 lalu, mengumpulkan beberapa komite sekolah SMAN, SMKN dan SLBN di kota Pekanbaru, untuk membahas hal-hal yang menyangkut soal pengelolaan sekolah yang sudah terlanjur menyusuan program-program sekolah masing-masing yang dihadiri oleh beberapa kepala sekolah serta pihak Dinas Pendidikan itu sendiri.

Dalam rapat tersebut, pihak Komite Sekolah SMAN bersama Kepala Sekolah serta di hadiri Dinas terkait, menemukan sebuah kesepahaman pemikiran bersama, untuk memperjuangkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat, bahwa adanya rencana Pendidikan Gratis di tingkat SMAN, SMKN dan SLBN belum dapat benar-benar diterapkan di sekolah. Sebab anggaran yang dikucurkan pemerintah belum-benar 100 persen diterapkan sebagaiman mestinya.

"Setelah menyepakati kesepahaman tersebut, kita juga melakukan rapat untuk membahas hal yang sama yang dihadiri oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Komite Sekolah yang saat itu masih beberapa MKKS, Komite se kota Pekanbaru," papar Delisis.

Sehingga pada rapat itu sambung Delisis, disimpulkan dibutuhkannya sebuah organisasi atau Forum Pendamping dari Komite Sekolah, guna menyusun rencana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa penerapan pendidikan gratis di tingkat SMAN belum bisa diterapkan secara utuh, lantaran sistem pendanaan di sekolah yang disediakan oleh pemerintah, belum seutuhnya benar-benar menjamin pengelolaan sekolah berjalan dengan baik, tanpa adanya support dari stakeholder.

"Sehingga dalam rapat itu, kita bersama MKKS, Komite Sekolah dan instansi terkait, sepakat untuk membentuk Forum Komite SMAN, SMKN dan SLBN yang pada saat itu masih dilingkup se Kota Pekanbaru saja dan belum terbentuk secara menyeluruh di kabupaten kota pada akhir tahun 2016 lalu," urai Delisis.

Setelah terbentuk di Kota Pekanbaru lanjut Delisis, pihaknya pun melakukan sosialisasi dan mediasi kepada semua pihak, termasuk kepada orang tua murid, instansi pemerintah terkait dan stakeholder yang ada. Termasuk kepada Ditjen Investigasi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang saat itu dijabat oleh Sujadi saat itu.

Pada pertemuaan itu lanjut Delisis, pihaknya mendapat pencerahan bahwa duduk persoalan menyangkut soal pendanaan pendidikan di tingkat SMAN, SMKN dan SLBN tidak ada yang bisa menyatakan bahwa pihak sekolah tidak bisa melakukan pemungutan. Akan tetapi yang ada larangan Komite Sekolah tidak benarkan melakukan pemungutan untuk kebutuhan sekolah itu sendiri.

"Dalam pembicaraan kami kala itu, pihak Ditjen Investigasi Kemendikbud RI menyatakan tidak ada aturan atau pasal yang menyatakan pihak sekolah tidak bisa melakukan pungutan. Yang ada jutsru pihak Komite Sekolah tidak dibenarkan melakukan pemungutan untuk kebutuhan internal sekolah. Bahkan itu pun diputarbalikkan sejumlah kalangan kepada masyarakat," ujar Delisis menirukan pernyataan Ditjen Investigasi Kemendikbud RI.

Mendegar pernyataan tersebut, pihak Forkom SMAN pun merasa puas mendapat pencerahan atau pun masukan, sehingga pihak Forkom  merasa jelas dengan keterangan yang disampaikan pihak Kemedikbud itu sendiri.

Meski begitu lanjut Delisis, pihak Forkom SMAN, SMKN dan SLBN Kota Pekanbaru, belum mendapat jawaban yang pasti terkait soal pungutan sekolah tersebut dan berharap meminta penjelasan kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, dari bidang Pencegahan Korupsi untuk meminta Fatwa atau petunjuk seperti apa soal pencegahan korupsi di sekolah.

Apalagi, pihaknya saat ini juga sedang membentuk Komite Advokasi Dearah Anti Korupsi, yang nantinya bisa berfungsi sebagai perpanjangan tangan KPK di daerah yang saat ini juga dibentuk oleh Kadin Riau, termasuk upaya pencegahan di bidang dunia pendidikan nantinya.

"Tak sampai disitu, kita juga mendatangi tim Saber Pungli Polri, yang meminta penjelasan tentang adanya pengeluaran beberapa item tentang pungli di sekolah. Kalau gak salah ada 58 item sebagai katagori pungli di sekolah. Kita pun pada saat itu tidak sepakat tentang 58 item yang dikatakan itu dalah bentuk pungli di sekolah. Sebab kami menjelaskan seperti apa kewenangan sekolah bersama komite secara fulgar dalam memahami soal pungli tersebut," ulasnya.

Setelah pihaknya memberikan penjelasan soal pungli tersebut, pihak tim Saber Pungli tersebut akhirnya bisa memahami seperti apa katagori pungli yang tidak bisa dilakukan di sekolah. Usai memberikan penjelasan tersebut, pihak Forkom SMAN SMKN dan SLBN memberikan penjelasan kepada pihak Eksekutif, Legislatif dan masyarakat lainnya, bahwa soal pungutan tersebut tidak serta merta bisa dikonotasikan sebagai pungli.          

"Alhamdulilah, gambaran dan penjelasan yang kita sampaikan kepada dinas terkait dan anggota dewan pun sudah bisa memahami dan menarik omongan yang pernah dilontarkan akibat salah penafsiran. Sebab Peraturan Pemerintah (PP) 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan bahwa pendidikan itu merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Sementara Permendikbud No 75 tahun 2016 Tentang Komite Sekolah," paparnya.

Delisis juga mengatakan penerapan antara PP 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan dengan Permendikbud 75 tahun 2016 Tentang Komite Sekolah, sudah jelas dapat dipahami bersama seperti apa penerapannya. Sehingga tidak bisa disatukan secara bersamaan oleh masyarakat, karena kolerasinya sudah berbeda untuk diterapkan.

Setelah itu lanjut Delisis, sesudah pihaknya memberikan penjelasan dan meyakinkan tentang penerapan PP Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan dan Permendikbud 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah itu kepada instansi terkait, pihak anggota dewan dan kalangan masyarakat.

Kemudian, pihaknya pun melakukan evaluasi dan terus membuahkan pikiran-pikiran yang baru, untuk melakukan berbagai pembahasan apakah keberadaan Forum Komite SMAN, SMKN dan SLBN tersebut berguna bagi masyarakat dan sekolah untuk terus dilanjutkan.  

"Akhirnya pun kita mengundang para dinas terkait, MKKS, Ketua Komite, dan Forkom SMAN serta pemerhati pendidikan itu sendiri untuk memberikan masukan apa penting atau tidaknya keberadaan Forkom SMAN, SMKN dan SLBN ini dibentuk saat ini. Akan tetapi para yang hadir saat itu, lebih banyak menyatakan bahwa keberadaan Forkom ini sangat dibutuhkan dan bisa menjadi pendamping dalam pengelolaan komite dan sekolah sesuai kondisi ril yang terjadi saat ini," ungkap Delisis.

Mengingat betapa pentingnya adanya peran Forkom SMAN SMKN dan SLBN terhadap kelangsungan pengelolaan sekolah kedepannya, sehingga masukan para audiance yang hadir pada saat itu, sepakat untuk mengembangkan eksistensi organisasai Forkom yang tadinya masih di level kota ditingkatkan pengurusannya untuk menjadi level provinsi Riau.

Yakni, Forum Komite SMAN, SMKN dan SLBN Provinsi Riau yang kini sudah di SK-kan Dinas Pendidikan Provinsi Riau serta dikukuhkan oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman pada bulan Februari 2018 lalu.

"Kita pun mendapatkan pengesahan dari pihak Kementerian Hukum dan Ham Riau yang sudah kita dapatkan begitu juga ADRTnya. Itulah latar belakang awal berdirinya Forkom ini. Dan kini kita sudah memiliki 9 pengurus cabang Forkom di kabupaten Kota di Riau. Sedangkan kabupaten Siak, Pelalawan dan Kuansing akan segera menyusul, sebab personelnya sudah siap dan tinggal kita kukuhkan," papar Delisis.

Disinggung soal sistem pendanaan untuk eksistensi keberadaan Forkom tersebut, Delisis yang juga Pengurus Inti AKLI Provinsi Riau ini, mengatakan bahwa sumber dana penyelenggaraan Forkom, kini belum ada sama sekali bisa terhimpun dengan baik, meskipun pihaknya tengah mewajibkan setiap sekolah untuk membayar iuran anggota komite ke pengurus Forkom.

"Kalau soal iuran itu, adalah kewajiban tiap anggota. Sebab hal itu sudah kesepakatan bersama dengan para anggota. Dimana tiap anggota wajib membayarkannya. Itupun sesuai kemampuan sekolah, dimana per komite hanya dibebankan dalam setahun satu orang siswa per anggota yang hanya Rp100 hingga 200 ribu per tahun," ungkap Delisis.

Apalagi lanjut Delisis, pembayaran iuran tersebut hanya berlaku untuk di tiap anggota Komite Sekolah yang ada di Kota Pekanbaru. Sementara untuk kabupaten kota lainnya, pengurus provinsi tidak berhak mewajibkan aturan iuran itu untuk diterapkan di masing-masing kabupaten kota di Riau. Lantaran, kewenangan kewajiban membayar iuran tersebut tergantung pengurus kabupaten Kota yang ada di Riau, dan bukan kewenangan oleh provinsi untuk menghimpun iuran tersebut.     

"Jadi bisa dibilang, kita saat ini bekerja tanpa adanya support dana dari iuran tersebut, sebab kita bekerja saat ini memang murni atas kepedulian kita terhadap dunia pendidikan yang saat ini masih terzolimi. Jadi tidak benar kita harus membebani tiap anggota komite untuk melakukan konsilidasi dan menjalankan program Forkom saat turun ke kabupaten kota di Riau," ucap Delisis.

Ia pun tidak setuju dikatakan dengan adanya Forkom tersebut menjadi ajang untuk meraih keuntungan dengan keberadaan Forkom tersebut, sebab latar belakang finansial para pengurus inti Forkom SMAN, SMKN dan SLBN Provinsi Riau saat ini sudah cukup mumpuni yang sebagian besar memiliki latar belakang para pengusaha dan tidak memiliki anak SMAN untuk di sekolah tersebut.

"Kalau soal itu (uang iuran-red), tidak ada kaitannya dengan kami. Sebab anak-anak kami sudah lepas semua dari sekolah. Kita mendirikan organisasi ini, hanyalah untuk kepedulian terhadap karut-marut dunia pendidikan yang saat ini masih terzolimi dimata masyarakat. Dan kita punya komitmen untuk menyelamatkan anak didik dan tidak berpihak kepada sekolah atau pun pengurus komite," tegasnya.

Pada kesempatan itu, Delisis juga memaparkan beragam permasalahan yang dihadapi sekolah antara internal sekolah, Komite Sekolah dan orang tua murid kepada pihak sekolah yang selama ini simpang siur terjadi. Termasuk soal pelaksanaan masalah kewajiban dan komitmen orang tua siswa kepada pihak sekolah.

"Sebab peran orang tua siswa kepada sekolah harus saling memberi dukungan atau support, demi kelangsungan mutu dan kualitas sekolah tersebut kearah yang lebih baik. Misalnya juga orang tua siswa harus mentaati aturan dan ketentuan sekolah dalam menjalankan kewajiban, seperti membayar uang SPP atau kegiatan program sekolah yang lainnya yang sudah disepakati bersama orang tua siswa dan pihak sekolah," pungkasnya.

Yang parah lagi lanjutnya Delisis, ada sebuah komite sekolah yang sudah diangkat Kepala Sekolah, akan tetapi kewenangan Ketua Komite Sekolah melebihi kewenangannya, sehingga menyimpang dari koridor seutuhnya fungsi dan tugas dari komite sekolah itu sendiri.

"Hal ini terjadi pada SMAN 14 Pekanbaru. Dimana Ketua Komite menjadi berubah fungsi bak ibarat lembaga pengawasan atau auditor yang menjustice pemberi mandat, yang menyebabkan harmonisasi antara Kepala Sekolah dan Ketua Komite menjadi beda tafsir, yang berimbas kepada anak didik dan orang tua siswa terhadap kelangsungan proses belajar dan mengajar di sekolah," ungkapnya.

Terkait hal itu, pihaknya selaku pengurus Forkom SMAN, SMKN dan SLBN provinsi Riau, merasa prihatin terhadap kejadian tersebut, sehingga pihaknya dalam waktu dekat ini akan memfasilitasi seperti apa solusi yang terbaik untuk menuntaskan 'problema' yang terjadi saat ini di sekolah itu.               

Lebih jauh, Delisis juga menegaskan keberadaan Forkom SMAN, SMKN dan SLBN provinsi Riau saat ini, memiliki misi dan visi, dalam memperbaiki sistem penyelenggaraan pendidikan sebagaimana harapan masyarakat lainnya. Termasuk soal penyelenggaraan sistem pelayanan anak didik SMAN dalam penerapan PPDB dan berbagai masalah yang timbul di sekolah.

"Dengan adanya Forkom ini, permasalahan itu bisa kita uraikan dan kita fasilitasi untuk mencari solusinya serta menyuarakan permasalahan ini kepada pemerintah. Termasuk memfasilitasi peran Komite dalam mendukung sarana dan sarana pendidikan serta sistim penyelenggaraan sekolah SMAN yang baik untuk para siswa yang bisa menghasilkan mutu dan kualitas anak didik sekolah," paparnya.

Pada kesempatan itu, Delisis juga memaparkan visi dan misinya atas keberadaan Forkom SMAN, SMKN dan SLBN provinsi Riau, antara lain misinya pertama adalah Bersama mencerdaskan anak bangsa dengan pendidikan bermutu dan kualitas. Dengan artian, bersama-sama dengan masyarakat, pemerintah daerah dan pusat serta stakeholder yang konsen terhadap dunia pendidikan untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan yang masih belum berjalan dengan baik.

Selain itu sambung Delisis Forkom tersebut juga memiliki misi sebagai wadah Komunikasi Informasi dan menyamakan persepsi serta implementasi Undang Undang dan Peraturan yang berlaku.

"Penafsiran antara UU dan Peraturan yang berlaku, inilah kerja kita. Makannya kita minta Fatwa kemana-mana, baik ke aparat penegak hukum dan lembaga negara terkait permasalahan yang timbul dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaksana tugas penyelenggaraan di sekolah, untuk meminta pentunjuk atau arahan dari pemerintah dan aparat hukum negara dalam menghadapi permasalahan hukum yang di hadapi para pelaksana tugas di sekolah," pungkasnya lagi.

Kedua lanjut Delisis, Forkom memiliki misi untuk meningkatkan perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Sebab tanggungjawab pendidikan bukan hanya pemerintah, melainkan juga tanggungjawab masyarakat. "Inilah tugas kita untuk memberikan pencerahan kepada orang tua siswa dan pemerintah," urainya.

Ketiga, melakukan sosialisasi dan pendampingan komite dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan sebagai mitra strategis sekolah. Dimana Forkom memiliki tugas untuk selalu memberikan pencerahan kepada anggota komite secara kontiniu, sebab keberadaan pengurus komite itu selalu ada pergantian pengurus, sehingga dibutuhkan masukan dan pencerahan kepada komite sekolah.

"Dalam pencerahan itu, kita mensosialisasikan tugas dan fungsi pengurus komite sekolah itu sendiri. Contohnya, pihak komite sekolah tidak berhak membelanjakan uang komite yang dipungat dengan alasan keperluan sekolah. Sebab yang berhak membelanjakan uang komite sekolah adalah pihak sekolah itu sendiri. Karena tugas komite hanya di tahap menyetujui dan mengetahui untuk belanja keperluan sekolah saja," terangnya.

Kemudian Forkom memiliki misi menampung dan menganalisa aspirasi, ide tuntutan berbagai kebutuhan pendidikan yang diusulkan masyarakat. Seperti contoh, setiap sekolah jika hendak membuat program sekolah, harus berpihak ke anak didik. Dan tidak dibenarkan pihak sekolah membuat program -program pendidikan diluar kepentingan siswa yang membebani siswa dan orang tua.

"Salah satu contoh, pihak sekolah membuat tour pendidikan, tapi membebani orang tua siswa. Itu sama sekali tidak etis dan kita larang adanya kegiatan tersebut. Atau program yang menguntungkan sepihak, juga kita larang dan coret kegiatan tersebut dalam penyusunan RKS. Sebab kita berhak melakukan pendampingan pembuata RKS sekolah, jita tidak relavan dan jauh dari kebutuhan siswa kita minta dicoret," imbuh.

Selanjutnya, Forkom SMAN, SMKN dan SLBN memilik misi memberikan pertimbangan dan rekomendasi pada pemerintah dan forum komite SMAN, SMKN dan SLBN kabupaten Kota di Riau serta Komite dan Sekolah.

"Jadi kita berhak memberikan pencerahan kepada sekolah dan komite untuk menjalankan program peningkatan mutu pendidikan secara terarah kepada tiap sekolah. Jika pihak sekolah tidak mendengarkan saran atau masukan kita, yang kita persilahkan saja kepada sekolah menerapkan atau tidak, sebab kewajiban kita sudah kita sampaikan," urainya sambil menyudahi perbincangannya. (ars)

Foto 2 : Penyerahan dokumen risalah rapat dari Ketua FORKOM SMAN se Kota Pekanbaru kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau tentang Komite Sekolah belum lama ini

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.