Home / Pemerintahan / Oknum Anggota Dewan, Disebut-sebut Back-Up Proyek Properti Pemko

Oknum Anggota Dewan, Disebut-sebut Back-Up Proyek Properti Pemko

Oknum Anggota Dewan, Disebut-sebut Back-Up Proyek Properti Pemko
Istimewa
ILustrasi

Pekanbaru, Oketimes.com - Terkait pelaksanaan proyek Pengadaan Meubelair Property Kantor Walikota Pekanbaru, berpagu dana Rp 7 miliar dari APBD 2018 Pemko yang dilaksanakan Bagian Umum Setdako Kota Pekanbaru bersama rekanan titipan itu, diduga ada campur tangan dari kalangan tertentu.

Kalangan tertentu itu, disebut-sebut dari oknum Anggota dewan kota Pekanbaru yang saat ini aktif dan duduk di DPRD Pekanbaru. Hanya saja, saat awak media ini memintai penjelasan kepada salah satu anggota dewan yang tidak mau disebutkan jati dirinya itu, sudah barang tentu sejumlah oknum anggota dewan di Pekanbaru, mempunyai andil besar dalam suatu kegiatan atau proyek yang berlebel Pemko Pekanbaru.

"Aduh kalau jaman sekarang ini, mana ada anggota dewan yang tidak main proyek. Semuanya punya kepentingan. Apalagi saat memasuki musim Pileg tahun ini, sudah barang tentu bermain barang itu," ujar salah anggota dewan yang tidak ingin disebutkan identitasnya pada awak media ini Selasa 10 Juli di Pekanbaru.       

Menurutnya lagi, kegiatan adanya 'makelar proyek' di kalangan anggota dewan sudah lama terjadi selama ini di kota Pekanbaru. "Akan tetapi kegiatan tersebut masih mulus-mulus aja, sebab penegak hukum di Pekanbaru atau Riau khususnya sudah "nina bobo-kan, jadi mau dibilang apa, hanya tuhanlah yang tahu," pungkas sumber.

Sebegaimana diberitakan, Proyek Pengadaan Meubelair Property Kantor Walikota Pekanbaru, berpagu dana Rp 7 miliar dari APBD 2018 Pemko dilaksanakan Bagian Umum Setdako Kota Pekanbaru bersama rekanannya itu, patut dicurigai dan layak dipertanyakan masyarakat luas saat ini.

Mengapa tidak, bayangkan saja dari proses lelang hingga penetapan pemenang saja sudah ditemukan bibit - bibit kecurangan. Apalagi hingga proses pelaksanaan pekerjaan yang saat ini belum rampung dikerjakan rekanannya.

Proyek tersebut dinamai Proyek Pengadaan Meubelair Property Kantor Walikota, berpagu dana Rp 7 miliar yang dikerjakan oleh perusahaan kecil yakni CV. Jaya Mandiri dengan nilai tawar Rp6,9 miliar beralamat di Jalan Cipta Sari Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru.

Informasi yang dirangkum dari LPSE kota Pekanbaru, salah satu penyedia rekanan sudah memberikan penawaran yang rendah, dengan kata lain selisih penawaran jika dibandingkan dengan penawaran CV. JM selisihnya cukup besar mencapai Rp 1.166.432.749.

Dimana PT Gorga Mitra Bangunan memberikan penawaran terendah dan berupaya memberikan keuntungan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru sebesar Rp 1.166.432.749. Akan tetapi pihak ULP seolah membuat alasan untuk menggugurkan perseroannya.

Penawaran yang diberikan PT GMB sudah rendah, dan sesuai dengan yang dilelangkan. Lantaran banyak alasan ULP Pemko untuk mengeliminasi, padahal dengan penawaran itu keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru terselamatkan sebesar Rp 1.166.432.749 dari penawaran CV JM senilai Rp 6.903.528.500,00.

Yang lebih parah lagi, alamat pemenang lelang CV. JM tidak memiliki plang nama sama sekali, bahkan pihak RT tempat domisilinya tidak tahu kalau rumah tersebut adalah penyedia barang/jasa atau rekanan alias kontraktor.

Informasi tambahan, terkait perusahaan pendukung yang diajukan CV. JM dalam syarat kontrak, yaitu PT. Wira Kencana, hingga kini masih menemui jalan buntu. Dimana pihak PT. Wira Kencana yang bergerak dibidang distributor meubel dan furniture menepis kebenaran kalau pihaknya memberikan dukungan kepada CV. JM.

Kepala Bagian Umum Setdako Pekanbaru Edi Suherman MSi saat dikontak lewat ponselnya Senin 9 hingga Selasa 10 Juli 2019, siang selalu tidak aktif, sehingga belum bisa memberikan penjelasan seputar pelaksanaan proyek pengadaan 'gate' tersebut kepada awak media ini hingga berita dimuat. (ars)                          

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.