Home / Hukrim / Ketua Bawaslu RI, Buka Rokorda Sentra Gakkumdu Riau

Sekaligus Penandatangaan MoU Gakkum

Ketua Bawaslu RI, Buka Rokorda Sentra Gakkumdu Riau

Ketua Bawaslu RI, Buka Rokorda Sentra Gakkumdu Riau
Disediakan oketimes.com
Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Abhan, SH membuka secara resmi Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) se-Provinsi Riau, Sabtu 10 Pebruari 2018 di hotel Grand Elite Pekanbaru.

Pekanbaru, Oketimes.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Abhan, SH membuka secara resmi Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) se-Provinsi Riau.

Rakorda Sentra Gakkumdu itu, dihadiri langsung Kapolda Riau Irjen Pol Drs Nandang, MH, Kejati Uung Abdul Syakur, MH, Ketua KPU Nurhamin, Ketua Bawaslu Riau Rusidi Ruslan, Gubernur Arsyadjuliandi Rachman yang datang terlambat serta 220 peserta yang hadir dari kabupaten kota di Riau.

Rakorda tersebut berlangsung selama 2 hari, yang dimulai sejak Sabtu 10 hingga Minggu 11 Februari 2018 bertempat di hotel Grand Elite Pekanbaru. Acara tersebut juga dilakukan penandatanganan Gakkumdu antara pihak Bawaslu, Polda Riau dan Kejati Riau, terkait penanganan penegakan hukum pada pelaksanaan pilkda Riau 2018.  

Ketua Bawaslu RI, Abhan dalam sambutannya, menyebutkan tujuan diadakannya acara tersebut guna menyatukan persepsi dan sinergitas antara anggota Sentra Gakkumdu yang berasal dari Bawaslu, Polda dan Kejati Riau.

Apalagi penindakan pelanggaran Pilkada memiliki limitasi waktu yang pendek. Yakni di Panwas 3 + 2, di Kepolisian 14 + 3 hari, di kejaksaan cukup 5 hari dan sidang atau di pengadilan, cukup 7 hari.

"Maka jika tidak ada sinergitas, tidak ada kesepahaman, susah kita menegakkan aturan pelanggaran Pilkada. Dan untuk kita pahami bersama, tidak ada lembaga lain untuk menegakkan hukum Pilkada selain Sentra Gakkumdu," tegasnya.

Kapolda Riau Irjen Pol Nandang menambahkan, pihaknya dalam penyelenggaraan Pilkada memiliki 2 fungsi sekaligus. Selain fungsi penegakan hukum, pihak kepolisian juga harus melakukan pengamanan kegiatan proses dari tahapan hingga penyelenggaraan.

"Sentra Gakkumdu ini ibaratnya KPK. Semua unsur penegak hukum ada di dalamnya. Cuma kita minus pengadilannya aja," ucapnya.

Nandang berharap proses di tingkat Bawaslu dan Panwas tidak terlalu lama. Dia mengisyarakan saat dirinya pernah bertugas di Sulbar, bahwa pihak Bawaslu terkesan lamban untuk melakukan proses mulai penyidikan, sehingga ditingkat penyidkan kepolisian tak kunjung dilakukan proses penyidokan lebih lanjut.  

"Karena pengalaman saya di Sulbar dulu, biasanya kelamaan 'diskusi' di Bawaslu. Jadi saya berharap seluruh anggota Gakkumdu kepentingannya dan pandangan kita fokus kepada kepentingan nasional," tegasya.(ars)

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.