Home / Pemerintahan / Kepala Desa Bukit Selanjut, Mengaku Tidak Terima Surat Inspektorat Inhu

Kepala Desa Bukit Selanjut, Mengaku Tidak Terima Surat Inspektorat Inhu

Kepala Desa Bukit Selanjut, Mengaku Tidak Terima Surat Inspektorat Inhu
int
Ilustrasi, Pengawasan Dana Desa

Rengat, Oketimes.com - Kepala Desa Bukit Selanjut Kecamatan Kelayang, Inhu, Guspan Ardodi menyebutkan hingga kini dirinya belum pernah merasa ada menerima surat dari Inspektorat Inhu dalam bentuk apapun.

"Kalau diperiksa oleh Inspektorat memang ada, tapi hasil pemeriksaan itu, belum ada saya terima dan seperti apa bunyi surat tersebut," ujar Kades Guspan Ardodi saat dihubungi awak media ini baru ini.

Dari penjelasan yang disampaikanya, dia tidak ada korupsi dana desa sebagaimana yang dituduhkan tiga Kepala Dusunnya ke Kejati Riau. Jika dia ada memakan dana desa dan atau mengkorupsinya, tentu sudah disidik oleh penegak hukum.

"Saya siap mempertanggungjawabkan dana desa Bukit Selanjut selama kepemimpinan saya, dan siap menanggung segala resikonya, meski harus ke penjara jika memang terbukti ada tindak pidana korupsi," tegas Guspan.

Kepada awak media ini, ia tidak ada masalah jika dirinya tengah diberitakan oleh wartawan soal tuduhan tiga Kepala Dusunnya itu, terkait indikasi tindak pidana korupsi penggunaan dana desa itu, dan menurutnya sudah banyak juga para wartawan yang mengkonfirmasi terkait masalah ini, namun tidak ada dampaknya baginya.

Sebelumnya, Plt Inspektur Inspektorat Inhu, Boyke Sitinjak membenarkan kepada awak medi bahwa salah satu klausul di undang-undang nomor 23 tahun 2014, menyebutkan perlunya koordinasi antara Inspektorat dengan Kejaksaan atau Polri sebelum dilakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat atas dugaan korupsi.

Bahkan, kata Boyke, di PP Nomor 12 tahun 2017 tentang pemerintah daerah disebut, seseorang yang dilaporkan diduga melakukan pidana korupsi, diberikan kesempatan pengembalian kerugian negara paling lama 60 hari, setelah laporan penyidikan diterbitkan Inspektorat.

Dengan demikian, kata Boyke, laporan dugaan korupsi ADD yang dilakukan oknum Kepala Desa Bukit Selanjut Kecamatan Kelayang sejak tahun 2015 - 2017 sudah dilakukan pemeriksaan.

"Laporan hasil pemeriksaan sudah terbit dan kepada terlapor diberi waktu mengembalikan kerugian negara dari kegiatan ADD," sambung Boyke yang mengaku selanjutnya Inspektorat akan berkoordinasi dengan Penyidik Jaksa.

Berdasarkan bukti surat lapor nomor 002/2030/BS/VII/2017 tertanggal 22 Juli 2017, Kepala Bukit Selanjut Guspan Ardodi, dilaporkan tiga orang Perangkat Desa ke Kejati Riau.  

Laporan tersebut, memuat tiga belas item kegiatan dugaan penyalahgunaan ADD ratusan juta rupiah sejak tahun 2015 hingga tahun anggaran 2017. Diantaranya, pembangunan Kantor Desa tahun 2016 Rp 340 juta tapi masih mangkrak, dugaan markup infrastruktur jalan Dusun III Rp 485. 790.000 dan pembangunan drainase Dusun III Rp.350 juta.

"Mewakili ratusan masyarakat, tiga orang Kadus melaporkan Kades Guspan Ardodi atas dugaan korupsi ADD ke Kejati Riau," ungkap Kadus I,  Alpizar dan Kadus III, Kalkausar pada awak media saat dihubunyi lewat ponselnya di Pematangreba belum lama ini.

Pemerhati Hukum di Inhu, Dody Fernando, SH, MH dimintai tanggapannya terkait dugaan korupsi sebagaimana laporan sejumlah tokoh masyarakat tempatan yang diduga dilakukan oleh Kades Bukit Selanjut, Guspan Ardodi ada beberapa tahapannya.

Diantaranya, dari laporan masyarakat itu, pihak Inspektorat Inhu lazimnya membentuk tim dan melakukan audit terhadap terlapor, apapun hasil audit itu lazim diberitahukan kepada pelapor, terlapor dan kepada penyidik apakah Jaksa maupun Polisi jika ada indikasi tindak pidananya.

Jika ternyata hasil audit itu terdapat kerugian Negara yang terindikasi korupsi, diberi waktu kepada terlapor selama 10 hari untuk mengembalikannya kepada Negara, dan jika tidak dikembalikan maka kasus indikasi korupsi itu disampaikan kepada penyidik Jaksa dan atau Polisi untuk ditindak lanjuti secara hukum, Jelas Dody yang juga dikenal sebagai Pengacara ini.

Dalam MoU tiga pejabat Negara yaitu Kemendagri, Jaksa Agung dan Kapolri sudah cukup jelas bahwa, Inspektorat itu hanya menyelesaikan masalah indikasi kesalahan administrasi, jika ada indikasinya terhadap korupsi, ya itu tadi diberi waktu 10 hari untuk mengembalikannya dan jika tidak dikembalikan diproses secara hukum hingga sampai ken pengadilan, tambah pengacara ini.

Menurut Dody, belum pernah mendengar ada Kepala Desa yang indikasinya menyalah gunakan dana desa dan sampai diadili di pengadilan, apalagi masuk penjara, sementara kasus dugaan korupsi itu sangat banyak, bahkan sejumlah media terus memberitakannya, dan tidak sedikit masyarakat yang melaporkannya ke pihak penegak hukum.

Kejadian sebagaimana laporan masyarakat dan sejumlah aparat desa Bukit Selanjut yang sampai melapor ke Kejati Riau, sebagai bukti bahwa masyarakat itu kurang kepercayaannya jika laporan itu disampaikan di daerah ini, meski laporan tersebut toh turun juga ke daerah, namun sudah berbeda bargeningnya, tutup Dody.

Ketua MPR BerNas Inhu, H Munir kembali angkat bicara terkait maraknya penyimpangan penggunaan dana desa yang diduga pelakunya para Kepala Desa yang bersangkutan mengatakan, kuat dugaan Pemkab Inhu terindikasi menutup nutupi borok ini, sehingga perjalanan dana desa itu seakan tepat sasaran dan tidak ada masalah apapun.

Padahal, banyak sekali kasus penyalahgunaan dana desa itu yang terjadi di lapangan, indikasinya nyaris sama yaitu dugaan korupsi tadi, sayang pihak Pemkab Inhu sendiri tidak geregetan untuk membasmi tindakan yang diduga ada indikasi korupsi terkait penggunakan dana desa itu, Kata H Munir. (zul)

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.