Home / Hukrim / Perusakan Kawasan Hutan Sinepis Marak, Aktivis IPSPK3-RI Laporkan Perambah ke Polda Riau

Perusakan Kawasan Hutan Sinepis Marak, Aktivis IPSPK3-RI Laporkan Perambah ke Polda Riau

Perusakan Kawasan Hutan Sinepis Marak, Aktivis IPSPK3-RI Laporkan Perambah ke Polda Riau
Ist
Foto Inset: Ir Ganda Mora, Ketua Umum LSM IPSPK3-RI dan Bukti Laporan Perusakan Kawasan Hutan di Sinepis ke Ditreskrimsus Polda Riau pada 19 Mei 2017 lalu.

Pekanbaru, Oketimes.com - Aksi perambahan masih marak di kawasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) atau dulu dikenal dengan istilah Hak Penguasaan Hutan (HPH) PT Diamond Raya Timber (DRT) yang lokasinya berada di wilayah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dan Kota Dumai, Riau.

Maraknya aksi perambahan di bekas Hutan Margasatwa Senipis itu, telah dilaporkan pihak aktivis lingkungan dari Lembaga Independen Pembawa Suara Pemberantas Korupsi, Kolusi dan Kriminal Ekonomi Republik Indonesia (IPSPK3-RI) ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Riau.

"Kita sudah laporkan hasil investigasi terkait maraknya aksi perambahan kawasan ini ke Ditrekrimsus Polda Riau pada 19 Mei 2017 lalu. Ketika itu laporannya diterima Pak Eko, salah seorang staf di kantor itu. Namun hingga kini laporan tersebut tidak ada progress nya," kata Ir Ganda Mora, Direktur Eksekutif IPSPK3-RI kepada sejumlah wartawan, Kamis (24/05/2018).

Dikatakannya, perambahan kawasan itu sangat memprihatinkan, karena bentangan lahan yang telah dirambah mencapai ribuan hektare.

Padahal kawasan IUPHHK-HA PT Diamon Raya Timber merupakan paru paru dunia, karena penyuplai oksigen. Di samping itu, kawan eks Senepis ini selama ini dikenal sebagai ekosistem satwa dilindungi, yakni Harimau Sumatera.

"Pihak kepolisian dan Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mesti bertindak cepat," tukas mahasiswa pasca sarjana Lingkungan Universitas Riau ini.

Apalagi, ucapnya, aksi perambahan di kawasan itu cukup memprihatinkan. Dibuktikan diamankannya operator dan satu unit eskavator dari kawasan tersebut.

"Yang memprihatinkan lagi di dalam kawasan HPH PT Diamon itu kini berdiri usaha kilang kayu atau sawmill, ada perkampungan dan perkebunan sawit ilegal. Salah satu penggarap lahan itu diduga anggota DPRD Riau yang masih aktif," sebutnya.

Menurut Ganda, pihak PT DRT sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah meluasnya aksi perambahan. Beberapa pelaku pernah di "meja hijaukan". Tetapi upaya itu tidak membuat jera para perambah.

Hal senada dikemukakan Superleni, Direktur Eksekutif Pilar Bangsa. Dihubungi terpisah, pria yang akrab disapa Pepen ini mendesak aparat Kepolisian dan Gakkum KLHK untuk segera mengusut dan menangkap para pelaku perambahan.

"Kalau sudah ada temuan pelanggaran hukum segera ditindak. Apalagi beberapa waktu lalu pihak Polres Rokan Hilir pernah menangkap operator bersama eskavator saat menggarap kawasan itu," tukasnya.

Sebelumnya, Komisaris Utama (Komut) PT DRT Brigjen Pol (Purn) Drs Rahyono WS juga mengaku kewalahan menghadapi maraknya aksi perambahan tersebut.

Ditemui di salah satu hotel berbintang baru baru ini, dia menegaskan, pihak perusahaan tetap berkomiten untuk menjaga kawasannya untuk tidak dirambah. Penegasan itu sekaligus untuk membantah tudingan segelintir pihak yang menyebut PT DRT melakukan pembiaran.

Karena, menurut Rahyono, sebagai pemegang izin yang sudah mendapat legalitas dari pemerintah pusat melalui Kemen-LHK, pihaknya mesti menjaga kepercayaan yang telah diberikan pemerintah. Apalagi Izin PT Diamond sendiri sudah diperpanjang hingga tahun 2073.

Diterangkannya, akvititas perambahan dan alih fungsi kawasan itu bermula sejak dibukanya Jalan Sinaboi, yang menghubungkan Desa Mekar Sari yang masuk di dalam kawasan Dumai dengan Desa Darusaalam yang wilayahnya merupakan wilayah administrasi Kabupaten Rohil.

Pembangunan jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil, melabrak aturan dengan membangun Jalan Sinaboi sepanjang 27 kilometer dan lebar 100 meter. Pihak PT DRT sendiri, tambah Rahyono, telah melayangkan protes terhadap pihak pihak terkait. Tetapi aksi perambahan kawasan hutan serta alih fungsi lahan tetap berlangsung.

"Saat membuka lahan yang membelah kawasan hutan itu, oknum Pemkab Rohil tidak pernah membicarakan dengan kami selaku pemegang izin. Apalagi dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," katanya dengan nada kecewa.***

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.