Home / Hukrim / Eksekusi Lahan Desa Kabun, Mantan Sekjen Yayasan Riau Madani Tuding Putusan PN Bangkinang Sarat Kepentingan

Eksekusi Lahan Desa Kabun, Mantan Sekjen Yayasan Riau Madani Tuding Putusan PN Bangkinang Sarat Kepentingan

Eksekusi Lahan Desa Kabun, Mantan Sekjen Yayasan Riau Madani Tuding Putusan PN Bangkinang Sarat Kepentingan
disediakan oketimes.com
Tommy Freddy Manungkalit, S.Kom, SH saat menggelar Konfrensi Pers, Selasa (6/2/2018) siang di Pekanbaru.

Pekanbaru, Oketimes.com - Terkait adanya putusan Pengadilan Negeri (PN) Bangkinang, yang memenangkan Gugatan Legal Standing Yayasan Riau Madani melawan Ptpn 5 atas Legalitas Kepemilikan Lahan seluas 2.823,52 hektar di Desa Sei Agung Batu Langka Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Riau, mendapat sorotan tajam dari mantan Sekjen Yayasan Riau Madani.

Sorotan tajam tersebut, disampaikan Tommy Freddy Manungkalit, S.Kom, SH dalam konfrensi Persnya, Selasa (6/2/2018) siang di Pekanbaru. Ia menegaskan, amar putusan Pengadilan Negeri Bangkinang yang memenangkan Yayasan Riau Madani untuk mengeksekusi lahan seluas 2.823,52 hektar di Desa eks Kabun yang kini menjadi Desa Sei Agung Batu Langka tersebut, dinilai sarat kepentingan dan ditunggangi oleh pihak-pihak lain untuk segera memenangkan gugatan tersebut.

"Saya ini dulu Sekjen Yayasana Riau Madani, dan mengetahui betul bagaimana ikwalnya gugatan tersebut akan kita mulai dulunya. Lantaran gugatan tersebut dinilai tengah diboncengi oleh pihak-pihak lain. Makannya saya menarik diri untuk tidak ikut terlibat dalam tim gugatan tersebut dan tidak mengikuti setiap sidang yang digelar di PN Bangkinang," ungkap Tommy mengenang.

Disebutkannya, keterlibatan pihak-pihak lain untuk mendukung gugatan legal standing yang dilakukan Yayasan Riau Madani yang di Ketuai oleh Surya Dharma Hasibuan, SAg, SH, MH, terbukti ketika dirinya masih sebagai Sekjen bersama Ketua Yayasan Riau Madani didatangi oleh salah satu petinggi Sinar Mas Group, yang menyatakan siap membantu atau mendukung biaya operasional Yayasan Riau Madani untuk melakukan gugatan tersebut hingga tuntas.

"Mendengar adanya pernyataan dari salah satu oknum petinggi Sinar Mas Group itu, saya pun sempat tidak enak hati. Kenapa sih kok harus ditunggangi oleh pihak perusahaan lain. Sebab yang saya tahu, lahan yang akan digugat tersebut merupakan lahan konsesi HTI milik PT PSPI group Surya Dumai. Kok ada perusahaan Sinar Mas Group nimrung," tanya Tommy seraya menyatakan dirinya tidak akan mengikuti sidang tersebut.                

Keputusan untuk tidak mengikuti setiap sidang gugatan yang dilakukan Yayasan Riau Madani di PN Bangkinang itu, terbukti setiap sidang hanya di hadiri oleh Ketua Yayasan saja, sementara dirinya sebagai Sekjen Yayasan Riau Madani yang sah, sama sekali tidak lagi mengikti sidang hingga putusan Pengadian Negeri Bangkinang memenangkan gugatan tersebut.

Ia menduga kuat, amar putusan yang memenangkan gugatan Yayasan Riau Madani vs Ptpn5 ada campur tangan pihak-pihak lain, sehingga putusan tersebut mulus berjalan ke Yayasan Riau Madani.                 

"Mengapa demikian, sebagai perbandingan Gugatan Yayasan Riau Madani pernah melakukan gugatan kepada PT Lorena di lokus dan material gugatan yang sama. Akan tetapi pihak Yayasan Riau Madani kalah telak di Pengadilan Negeri Bangkinang. Belakangan putusan Yayasan Riau Madani melawan Ptpn5 kok bisa dimenangkan PN Bangkinang, ada apa," tanya Tommy heran.

Oleh sebab itu, pihaknya dalam waktu dekat ini akan melakukan tindak lanjut ke pihak Kejaksaan Tinggi untuk menyelidiki amar putusan yang dinilai janggal dan berbeda dalam kasus lahan di Desa Sei Agung Batu Langka Kec Tapung Kab Kampar Riau.

"Dalam waktu dekat ini kita akan tanyakan pihak yang berkompoten terkait putusan itu, apa yang menjadi permasalahan, kenapa dalam kasus yang sama putusan pengadilan saling bertolak belakang dalam kasus tersebut," pungkas Tommy.

Sebagaimana diketahui lanjut Tommy, lahan yang digugat Yayasan Riau Madani melawan Ptpn5 merupakan lahan konsesi HTI PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT.PSPI) sesuai SK Menteri Kehutan RI bernomor: 249/KPTS-II/1998 seluas 50.725 hektar yang ditandatangani oleh Menhut Djamaluddin Suryohadikusumo.

Akan tetapi sambung Tommy, belakangan lahan tersebut tidak diurus dan diterlantarkan. Padahal dalam ketentuan sesuai SK pihak PT PSPI wajib melakukan kewajiban untuk menjaga dan memanami lahan tersebut sebagaimana rencana pihak perusahaan untuk mengelola lahan tersebut.

"Anehnya belakangan, lahan tersebut malah disalahgunakan pihak lain dan SK Menhut tersebut diduga tengah dipindah tangankan kepada pihak lain, tanpa sepengetahuan pihak Kementrian kehutanan," tutupnya. (ars)       

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.