Home / Nasional / Aloisius : Mendagri Jangan Buat Kasus Ijazah Palsu Bupati Mimika Jadi Rumit

Aloisius : Mendagri Jangan Buat Kasus Ijazah Palsu Bupati Mimika Jadi Rumit

Aloisius : Mendagri Jangan Buat Kasus Ijazah Palsu Bupati Mimika Jadi Rumit
int
ILustrasi

Jakarta, Oketimes.com - Maraknya penggunaan ijazah palsu yang melibatkan kepala daerah merupakan bentuk pelecehan terhadap dunia pendidikan. Praktik demikian tentu saja bukan hal baru melainkan sudah sekian lama dan terus menerus terjadi, ironis jika tidak ada ketegasan dari aparat penegak hukum dan pemerintah.

Sebagaimana kasus dugaan Ijazah palsu Eltinus Omaleng Bupati Mimika Periode 2014-2019, merupakan hal yang fantastis berdasarkan data yang didapat secara update dari berbagai sumber.

Eltinus mendaftar calon bupati menggunakan ijazah SLTPN 9 Jayapura, tetapi Eltinus tidak pernah mengenyam pendidikan pada tahun pelajaran 1991 di sekolah tersebut, karena sekolah pada masa itu belum berdiri bahkan Kepala sekolah yang menandatangani ijazah Eltinus baru menjabat sebagai Kepala Sekolah pada 1993.

Putusan Mahkamah Agung juga menyatakan Eltinus tidak pernah sekolah di SMAN 3 Jayapura, MA menyatakan nomor induk ijazah SMA Eltinus tidak sesuai dengan data yang ada. Jadi semua persyaratan administrasi Eltinus yang diajukan ke KPU untuk pencalonan Bupati Mimika adalah palsu!

Pemakzulan Eltinus dicetuskan DPRD Kabupaten Mimika pada September 2016, rapat paripurna DPRD Kabupaten Mimika mengusulkan pemakzulan Eltinus pada 24 November 2016.

Untuk mendapat legitimasi hukum, usulan pemakzulan itu dikirim ke MA untuk dinilai, apakah sudah sesuai hukum atau tidak. Hasilnya, MA menyatakan pemakzulan tersebut sah.

Seolah kebal hukum hingga hari ini Eltinus masih menduduki kursi Bupati Mimika periode 2014-2019, dugaan Ijazah palsu sudah masuk ranah hukum bahkan sudah ada putusan Mahkamah Agung sejak 09 maret 2017.

Disayangkan Kementerian Dalam Negeri belum juga menindaklanjuti putusan MA yang memakzulkan Bupati Mimika Eltinus Omaleng terkait dugaan kasus ijazah palsu tersebut.

"Putusan MA sudah jelas tetapi eksekusinya lamban, Mendagri jangan membuat kasus Ijazah palsu bupati Mimika ini jadi rumit," tegas praktisi hukum Aloisius Renwarin.

Menurutnya lambannya eksekusi putusan MA membuat masyarakat bingung terutama menjelang Pilkada serentak 2018 ini.

"Harus ada kepastian hukum untuk status Bupati Mimika seperti apa, ini penting untuk jalannya pemerintahan dan pelaksanaan Pilkada Mimika 2018," ungkapnya.

Dalam keterangan terpisah Dirjen Otonomi Daerah, Sonny Soemarsono mengatakan akan kembali mengirim surat kepada Gubernur Papua. "Secara administratif kami masih menunggu usulan Gubernur Papua, kami sudah menyurati sebulan lalu namun masih belum ada balasan," katanya.

"Koordinasi sudah beberapa kali dilakukan dengan Gubernur Papua, Forkominda Papua, Forkominda Mimika, maupun dengan DPRD Mimika untuk menyelesaikan masalah ini agar stabilitas tetap terjaga," imbuh Sonny.

Hans Magal tokoh muda Timika beserta aktivis peduli generasi berharap Kementrian Dalam Negeri segera melakukan tindakan yang nyata dalam eksekusi putusan supaya bisa menjadi pelajaran dan efek jera bagi generasi yang akan datang. (Bw/Rambe)

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.