Home / Parlemen / DPRD Inhu Minta, Usut Tuntas PT BIP dan PT RPJ

Terkait Alih Fungsi Lahan Kawasan Hutan

DPRD Inhu Minta, Usut Tuntas PT BIP dan PT RPJ

DPRD Inhu Minta, Usut Tuntas PT BIP dan PT RPJ
Ist
Ilustrasi

Rengat, Oketimes.com - Ketua Banggar DPRD Inhu, Suharto, SH meminta kepada aparat penegak hukum, baik itu Kepolisian dalam hal ini Polda Riau, maupun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, untuk dapat segera mungkin melakukan penyidikan terhadap perusahaan yang nekat mengalih fungsikan lahan kawasan hutan menjadikannya kebun sawit tanpa izin.

Menurut Politisi Partai berlambang Ka'bah ini, sebenarnya dalam permasalahan pembabatan kawasan hutan yang sudah jelas tidak ada izin pelepasan kawasan hutan untuk dilakukannya alih fungsi lahan hingga menjadikannya perkebunan kelapa sawit dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, penyidik sudah bisa melakukan pemeriksaan dan penyidikan.

Selain itu juga ada aturannya dalam pembangunan kebun kelapa sawit sebagaimana yang dilakukan PT Bagas Indah Perkasa (BIP) di Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap dan PT Runggu Prima Jaya (RPJ) di Desa Pauhranap Kecamatan Peranap, Inhu, Riau, yang melebihi luasan dari 25 hektar wajib memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU).

Apalagi, pembabatan kawasan hutan ini sudah dilakukan kedua perusahaan ini sejak tahun 2008 dan seperti PT BIP sudah memiliki izin lokasi dari Bupati Inhu tahun 2011, meski ada keanehan terhadap PT BIP ini, yang seharusnya lebih dulu memiliki izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian LHK, baru bisa memiliki IUP-B dari Bupati Inhu, ini malahan menjadi terbalik.
        
Yang menjadi Suharto heran, kenapa PT BIP bisa memiliki izin IUP-B hingga UKL-UPL, sementara belum diketahui bagaimana status kawasan hutan yang akan dialih fungsikan, dalam hal ini Kementerian LHK RI mempunyai kewenangan penuh dalam pemberian izin pelepasan kawasan hutan atau pinjam pakai kawasan hutan hingga penggantian kawasan hutan itu sendiri.

"Ini sudah kerja gila, masak iya kejadian pembabatan kawasan hutan ini sudah berlangsung sejak tahun 2008 dilakukan PT BIP dan PT RPJ yang sama sekali tidak memiliki izin apapun juga, lantas dibiarkan begitu saja tanpa ada berupa tindakan apapun juga dari Pemkab Inhu," keluh Suharto.

Yang lebih ironisnya lagi, dan membuat tidak habis pikir, PT Runggu Prima Jaya (RPJ) membabat kawasan hutan lindung hingga mencapai 3.247 Ha, tanpa dilandasi berupa surat apapun juga, malah dibiarkan saja berlangsung dan hingga saat ini perusahaan itu bisa memanen kelapa sawit yang ditanamnya.
        
Malahan, pihak Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru pimpinan Aditia B Santoso sudah melaporkannya ke Penyidik Polda Riau, bahkan pihak pelapor sudah dimintai keterangan oleh penyidik Polda Riau, namun hingga saat ini belum ada realisasinya yang nampak secara konkrit, “Ini ada apa” Tanya Suharto.

Malah belakangan ini, PT RPJ membuat tameng dengan mengatasnamakan perkebunan sawit yang luasannya 3.247 Ha yang sudah produksi itu dengan nama Koperasi Apkasindo Kab Inhu, artinya membuat seolah olah PT RPJ itu hanya sebagai kontraktor pembangunan kebun sawit, sedangkan penguasanya adalah masyarakat yang bernaung di Koperasi Apkasindo, ini sudah pembohongan public namanya, Tambah Suharto.

"Siapa yang menjadi sutradara dalam pembabatan hutan lindung Bukit Batabuh di Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap dan membabat kawasan hutan di Desa Pauh Ranap Kecamatan Peranap, Inhu ini, perlu dibongkar dan diadili, sebab ini merupakan kerugian Negara dalam pembantaian kawasan hutan," ujar Suharto.
        
Sebelumnya Ketua Komisi B DPRD Inhu yang membidangi masalah kehutanan, Nopriadi, SE mengatakan, akan melakukan “Hearing” (Dengar pendapat) dan memanggil Bupati Inhu terkait penerbitan izin lokasi, IUP-B hingga dan UKL-UPL yang diterbitkan Pemkab Inhu, tentu saja dalam hal ini berikut instansi yang terkait seperti Dinas Perkebunan Inhu, Dinas Kehutanan Inhu (Kala itu) dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Inhu dan yang lainnya.
        
Menurut Nopriadi, saat ini DPRD Inhu masih disibukkan dengan pembahasan APBD Inhu tahun 2018 yang jadwalnya masih padat, jadi diutamakan masalah pembahasan APBD Inhu ini saja dulu, dan setelah itu akan menindak lanjuti terkait masalah pembabatan hutan lindung di Batang Peranap itu, dan masalah perijinan yang sudah pernah diterbitkan terhadap kedua perusahaan yang dinilai bermasalah.
        
Selaku Menejer PT BIP, Andi Sinaga masih tetap bersikukuh bahwa, perusahaan yang dipimpinnya sudah melengkapi perijinan yaitu berupa izin lokasi, IUP-B dan UKL-UPL yang diterbitkan Pemkab Inhu, malahan setiap bulannya Andi harus membayar pajak mencapai sekitar Rp.350 juta per bulan di Dispenda Pemkab Inhu.
        
Andi Sinaga mengaku, memang belum memiliki izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian LHK RI, karena permohonannya ditolak, hingga untuk pengurusan HGU di BPN tidak dapat dilakukan, namun kepemilikan HGU tidak diperlukannya karena sudah memiliki SKGR dari Kepala Desa Pauhranap, Amri RF dan diketahui Camat Peranap.
        
Sedangkan Menejer PT Runggu Prima Jaya (RPJ) memang tidak berkenan melayani wartawan, hal ini dibuktikan berulang kali dihubungi selulernya, meski nada deringnya masuk, namun TJ Purba tidak berkenan mengangkatnya dan tidak bersedia membalas sms wartawan, bahkan saat dikunjungi awak media ini ke kantornya di Peranap, dikatakan pegawainya TJ Purba sedang keluar kota. (Zul)

 

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.