Home / Parlemen / Anggota DPRD Inhu Sebut Penerbitan Izin IUP-B PT BIP Langgar Hukum

Anggota DPRD Inhu Sebut Penerbitan Izin IUP-B PT BIP Langgar Hukum

Anggota DPRD Inhu Sebut Penerbitan Izin IUP-B PT BIP Langgar Hukum
Ist
Suharto SH, Anggota DPRD Indragiri Hulu (Inhu) Riau.

Rengat, Oketimes.com - Menyikapi adanya izin IUP-B yang dikeluarkan Pemkab Inhu kepada PT Bagas Indah Perkasa (BIP), untuk membuka kebun sawit seluas kurang lebih 2000 hektar diatas lahan kawasan penyangga hutan lindung Bukit Batabuh di Desa Pauh Ranap Kecamatan Peranap, Kab Inhu, Riau.  

Anggota DPRD Inhu Suharto SH, mengatakan jika kenyataannya PT BIP sudah memiliki izin IUP-B, namun belum memperoleh izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian LHK, artinya pihak Pemkab sendiri sudah menabrak banyak aturan.

"Sebab IUP-B tidak boleh terbit di kawasan hutan, sebelum diterbitkannya izin pelepasan kawasan hutan dari kementerian LHK Jakarta. Kalau izin lokai yang diterbitkan Bupati Inhu, tidak menjadi masalah, dan memang seperti itulah aturannya," kata Suharto pada awak media ini, Rabu (06/12/17) malam.

Suharto yang juga Ketua Banggar DPRD Inhu ini menyebutkan izin IUP-B yang dimiliki PT BIP jelas sangat bertentangan dengan atuarn dan ketentuan yang ada atau cacat hukum dan bisa dikatakan tidak berkekuatan hukum.

Menurutnya, jika pemkab terbukti mengeluarkan izin IUP-B kepada PT BIB, untuk melakukan pembukaan kebun diatas lahan kawasan penyangga hutan lindung Bukit Batabuh. Perbuatan tersebut sama sekali melanggar aturan dan ketentuan yang mengarah melakukan perlawanan hukum.         

"Untuk itu, siapapun yang terlibat dalam penerbitan IUP-B terhadap PT BIP, itu bisa diseret ke penjara, apalagi akibat IUP-B PT BIP membuat kehancuran kawasan hutan," tegas Suharto. (zul)

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.