Home / Hukrim / Sukses Rusak Kawasan Penyangga Hutan Lindung dan Bodohi Aparat Negara, PT BIP Layak Terima Penghargaan

Sukses Rusak Kawasan Penyangga Hutan Lindung dan Bodohi Aparat Negara, PT BIP Layak Terima Penghargaan

Sukses Rusak Kawasan Penyangga Hutan Lindung dan Bodohi Aparat Negara, PT BIP Layak Terima Penghargaan
Zul.A.P
Kawasan Penyangga Hutan Lindung Bukit Batabuh di Desa Pauh Ranap Kecamatan Peranap, Kab Inhu, Riau, yang kini beralih fungsi menjadi kebun kelapa sawit PT Bagas Indah Perkasa (BIP).

Rengat, Oketimes.com - Sukses merusak kawasan penyangga hutan lindung di Bukit Batabuh, hingga menghilangkan ekosistim, hayati dan habitat yang ada didalamnya, serta mengalih fungsikan kawasan hutan menjadi kebun kelapa sawit tanpa mengantongi izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian LHK, PT Bagas Indah Perkasa (BIP) kian perkasa membodohi aparat penyelenggara negara.

Aparat penyelenggara negara yang dibodohi dan dicibiri itu, mulai dari tingkat Desa, Camat, Pemkab Inhu beserta instansi terkait. Hal yang sama juga dirasakan oleh aparat pemerintah provinsi dan instansi terkait, hingga aparat pemerintahan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).          

Jika demikian terjadi, semestinya PT Bagas Indah Perkasa (BIP) layak mendapatkan rekor MURI Internasional, karena sudah sukses menipu aparat pemerintahan di sebuah negara. Sehingga para pelaku perusak hutan lindung di Riau 'bebas' untuk merusak kawasan hutan, lantaran aturan dan ketentuan yang dibuat bisa dilanggar, tanpa harus menegakkan aturan dan ketentuan yang berlaku.  

Hal tersebut terbukti dilakukan PT Bagas Indah Perkasa (BIP), sebab hanya dengan mengandalkan Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B), dan Izin Lokasi hingga izin Amdal yang diterbitkan Bupati Inhu, Yopi Arianto, perusahaan ini bisa menanami kebun sawit di kawasan hutan tersebut tanpa mempedulikan aturan dan ketentuan yang berlaku di NKRI.  

Menanggapi hal ini, Kadis Pertanian dan Peternakan Inhu, Agus Widodo melalui Kabid Perkebunan, Deddy Dianto, SP saat dikonfirmasi Rabu (6/11/2017) mengakui bahwa seingatnya PT BIP memang sudah memiliki IUP-B, akan tetapi dirinya tidak bisa memperlihatkan izin yang dikeluarkan tersebut kepada awak media ini, dengan alasan datanya masih dipegang stafnya yang sedang pergi keluar kantor.

"Kalau nomor surat IUP-B itu tidak saya ingat begitu juga tanggal dan tahunnya hingga seberapa luasan yang tertera di IUP-B PT BIP. Karena datanya ada dilaptok staf saya, sebab pembukaan berkas itu diperlukan tenaga operator yang ini sedang keluar meninjau lokasi," ujar Deddy berdalih.

Hal senada juga juga dilakukan Kabag Tata Pemerintahan Setdakab Inhu, Syahrudin saat dihubungi lewat ponselnya, Rabu (6/11/2017) pagi, mengakui bahwa sepengetahuannya memang Pemkab Inhu sudah menerbitkan Izin Lokasi terhadap PT BIP, hanya saja untuk mendapatkan nomor surat, tanggal dan tahunnya hingga seberapa luasannya, masih perlu waktu untuk mencari berkasnya.

"Tapi memang saya pernah melihat izin lokasi PT BIP itu, nantilah dicarikan dulu berkasnya," kata Syarudin.

Semenatara, Mantan Kasubbag Tapem, R Fahrurozi yang kini menjabat sebagai Kabag Pertanahan Setdakab Inhu juga mengakui bahwa seingatnya memang izin lokasi terhadap PT BIP sudah diterbitkan, bahkan kala itu ikut turun lokasi guna melakukan cek lapangan terhadap areal yang akan diterbitkan izin lokasinya ke Peranap.

Menurut Fahrurozi, meski Pemkab Inhu sudah menerbitkan izin lokasi terhadap pemohon dalam hal ini PT BIP, bukan serta merta PT BIP dapat menggarap lahan apalagi kawasan hutan, karena masih banyak lagi perizinan yang harus dilengkapinya.

Fahrurozi juga menyebutkan saat dirinya meninjau cek lokasi lapangan sebagaimana yang akan diberikan izin lokasi dari Bupati Inhu sesuai dengan permohonannya, ternyata dari luasan yang dimohonkan ada sekitar 70 persennya kawasan penyangga hutan lindung itu sudah ditanami kelapa sawit oleh PT dengan alasan lahan itu dibelinya dari masyarakat. Padahal pembelian itu dilakukan secara global dari Kepala Desa Pauh Ranap lewar Amri RF.

Ditambahkannya, untuk mendapatkan IUP-B, PT BIP setelah mengantongi izin lokasi dari Bupati Inhu, sesuai dengan aturan yang berlaku, wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup (BLH), BPN, Disbun dan Dinas terkait lainnya.

"Setelah itu semua rekomendasi yang diperlukan bersama izin lokasi yang ada, memohon kepada Kementerian LHK untuk meminta izin pelepasan kawasan hutan, guna alih fungsi lahan atau pinjam pakai lahan," pungkasnya.

Fahrurozi juga menjelaskan setelah pemphon PT BIP mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian LHK tersebut, barulah Pemkab Inhu bisa menerbitkan IUP-B, setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Riau melalui Disbun Prop Riau.

Kemudian sambung Fahrurozi, selanjutnya semua berkas itu dihimpun menjadi satu bundel untuk pengajuan mendapatkan HGU dari BPN Pusat. Sehingga rumusnya untuk mendapatkan IUP-B PT BIP wajib memiliki dulu izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian LHK, jika PT BIP saat ini sudah memiliki IUP-B namun ditolak untuk mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian LHK, maka IUP-B yang dimiliki PT BIP saat ini cacat hukum.

Terkait hal ini, Ketua LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (KPK) Kab Inhu, Ir Johansen Simanjuntak menjelaskan bahwa, kesimpulan apa yang diterangkan Kabag Pertanahan Setdakab Inhu, Fahrurozi, patut diduga bahwa IUP-B yang dimiliki PT BIP saat ini adalah 'Bodong'.

Dengan tegas, Johansen mengisyaratkan kepada penegak hukum agar segera menangkap pemilik PT BIP itu, karena diduga keras telah melakukan pengrusakan kawasan hutan dan menyalahi prosedur dalam mendapatkan IUP-B dari Bupati Inhu.

Alasannya cukup jelas sambung Johansen, dimana seharusnya PT BIP wajib lebih dulu mengantongi izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian LHK Jakarta, barulah bisa mendapatkan IUP-B yang diterbitkan Bupati Inhu.

"Tapi nyatanya PT BIP tidak dan atau belum memperoleh izin pelepasan kawasan hutan tersebut, namun sudah bisa mendapatkan IUP-B yang diterbitkan Bupati Inhu, ini pelanggaran namanya," kata Johansen.

Menurutnya, sebenarnya permasalahan seperti ini tidak mesti menunggu ada pihak yang melaporkannya, atas tindakan yang diduga telah melawan hukum dilakukan PT BIP dari sector perizinan dan pengrusakan kawasan hutan, Kejaksaan, Polisi dan KPK sudah harus melakukan tindakan konkrit guna penyidikannya sehingga dapat dilakukan penyelesaian secara hukum di Pengadilan tentunya. (zul)

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.