Home / Hukrim / Babat Kawasan Penyangga Hutan Lindung, Pemda 'Restui' PT BIP

Babat Kawasan Penyangga Hutan Lindung, Pemda 'Restui' PT BIP

Babat Kawasan Penyangga Hutan Lindung, Pemda 'Restui' PT BIP
Zul.A.P
Kawasan Penyangga Hutan Lindung Bukit Batabuh di Desa Pauh Ranap Kecamatan Peranap, Kab Inhu, Riau, yang kini beralih fungsi menjadi kebun kelapa sawit PT Bagas Indah Perkasa (BIP).

Rengat, Oketimes.com - Rusaknya ribuan hektar Kawasan Hutan Penyangga Bukit Batabuh di Desa Pauh Ranap Kecamatan Peranap, Kab Inhu, Riau, yang kini sudah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit PT Bagas Indah Perkasa (BIP) terkesan dibiarkan oleh Pemkab Inhu dan Pemprov Riau.

Entah segan atau pura-pura tidak tahu, kedua Lembaga Pemerintah sebagai perpanjagan tangan pemerintah pusat di daerah ini, hingga kini masih acuh tak acuh dengan kondisi tersebut, dan seakan merestui kegiatan yang diduga melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku di Negara ini.    

Sebagai bukti, meski pemerintah Pusat melalui Menteri LHK, Pertanian dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), sudah berulang kali mensosialisasikan penerapan sistim rencana Pembangunan Perkebunan, terutama di kawasan hutan atau sekitarnya, agar mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di NKRI.    
Sepertinya aturan tersebut, tidak berlaku bagi PT BIP dalam membuka kebun sawit di kawasan hutan yang masih di lindung negara itu. Yang parah lagi, Pemkab Inhu malah diduga memberikan kewenangan untuk pembukaan lahan dikawasan tersebut.

Kewenangan yang diberikan Pemkab Inhu tersebut, mulai dari pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang dikelurakan Kepala Desa dan Camat Peranap setempat kepada PT BIP. Termasuk pemberian izin IUP, Izin Lokasi dan Amdal yang dikelurakan Bupati Inhu.          
     
Pemberian SKT/SKGR dan IUP, Izin Lokasi dan Amdal oleh pemerintah setempat itu pun diakui oleh Menejer PT BIP, Andi Sinaga saat dikonfirmasikan awak media ini lewat ponselnya belum lama ini.
Dimana, Andi Sinaga mengatakan bahwa perolehan lahan yang dikuasainya sekitar kurang lebih 2.000 Ha di kawasan penyangga hutan lindung tersebut merupakan lahan masyarakat tempatan yang dibelinya dan dilengkapi dengan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang ditanda tangani Kepala Desa dan Camat Peranap kala.

Menurut Andi Sinaga, dengan hanya bermodalkan Izin Usaha Perkebunan (IUP), Izin Lokasi (Ilok) dan Izin Amdal yang diterbitkan Bupati Inhu, menurutnya sudah menjalani prosedur yang ada, tanpa harus melakukan pengajuan izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Kemenhut yang sekarang berubah menjadi Kementerian LHK dan HGU dari ATR/BPN belum sama sekali diperoleh PT BIP.

"HGU atau pelepasan kawasan bukan persyaratan mutlak untuk membangun kebun sawit, apalagi saya tetap membayar pajak hingga mencapai Rp.350 juta per bulan," ujar Andi Sinaga enteng dengan nada suara berkelakar.

Dia juga mengaku bahwa setiap bulan perusahaannya harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Pemkab Inhu mencapai Rp. 200 juta per bulan. Begitu juga pajak penghasilan (PPn) setiap bulannya membayar Rp.100 juta lebih ke pemkab Inhu.

"Bukan itu saja entah pajak apalah itu namanya saya lupa di Pemprov Riau juga saya membayarkan pajak mencapai Rp.50 juta per bulan, sehingga usahanya dapat membangun kebun sawit itu bisa berjalan mulus tanpa ada hambatan apapun," ulasnya.

Terpisah, mantan Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Pemkab Inhu, Hendri, S.Sos kepada awak media ini mengakui bahwa dirinya sempat pernah ikut mengurusi perizinan PT BIP kala itu. Dia menyebutkan bahwa perusahaan kebun sawit pimpinan Andi Sinaga itu, sudah memiliki IUP, Izin Lokasi dan Amdal dari Pemkab Inhu.

Akan tetapi lanjut Hendri, bahwa pengeluaran sejumlah izin tersebut terdapat kalimat di alinea terakhir baik pada izin Lokasi, IUP dan Amdal disebutkan dengan jelas bahwa, diterbitkannya izin lokasi, IUP dan Amdal tersebut merupakan prose melengkapi persyaratan untuk mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian LHK dan mendapatkan izin HGU dari BPN Pusat.

"Izin lokasi, IUP dan Amdal yang diterbitkan Bupati Inhu itu merupakan rekomendasi guna mendapatkan izin berikutnya yang dirtikan sebagai izin tetap," ungkap Hendri.

Anehnya, kendati PT BIP sudah mengantongi Izin IUP, Lokasi dan Amdal dari Bupati Inhu, sejak tahun 2011 lalu, mengapa perusahaan tersebut belum juga mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan dari kementrian LHK?.

Menanggapi hal itu, Ketua Pemantau Kolusi Korupsi dan Nepotisme (PKKN) Kab Inhu, Berlin Manurung menyebutkan bahwa pembukaan lahan yang dilakukan PT BIP belum memiliki kekuatan hukum tetap dalam penguasaan lahan. Anehnya Pemkab Inhu malah terkesan melakukan pembiaran.

Kenapa demikian lanjut Berlin, sebab Bupati Inhu dalam hal ini Yopi Arianto sebenarnta sudah lama mengetahui bahwa, PT BIP itu masih belum memiliki izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian LHK dan belum pula memiliki HGU dari BPN Pusat.

"Pembiaran membuka lahan hingga mencapai ribuan hektar dan mengalihfungsikan kawasan hutan menjadi kebun sawit, ini suatu perbuatan yang melawan hukum dan wajib dilakukan tindakan tegas, mengingat perlakuan ini sudah sejak tahun 2011 dibiarkan saja," pungkas Berlin.

Tak jauh beda, Ketua Ikatan Sarjana Anak Negeri (Iksan) Kab Inhu, Haryadi Sanjaya, SP mengatakan, sudah seharusnya Bupati Inhu Yopi Arianto menghentikan semua aktifitas yang dilakukan Andi Sinaga selaku pemimpin PT BIP, dalam membangun kebun sawit yang diduga illegal itu.

"Kenapa segala aktivitas PT BIP dibiarkan begitu saja meski tak berizin. Hal ini seharusnya diusut oleh aparat penegakan hukum, jika perlu pihak KPK untuk memberikan tindakan tegas, akibat pembiaran itu," pungkas Haryadi heran.

Informasi yang dirangkum di lokasi, Andi Sinaga selaku pimpinan PT BIP diduga memperoleh lahan dari masyarakat secara kotor dan terkesan memaksa. Dimana dia memberikan ganti rugi tanah hanya kepada orang tertentu saja, sementara kepada masyarakat pemilik lahan seperti pemangku adat tidak deberikan.

Modusnya, Andi Sinaga hanya mendekati pihak aparat setempat, seperti Kepala Desa Pauh Ranap, Amri dan sejumlah kelompoknya. (Zul)

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.