Home / Pemerintahan / Walikota Pekanbaru: Retribusi Sampah dikelola Dinas LHK, Selain itu Ilegal

Soal Pemungutan Retribusi Sampah di Kelurahan Padang Terubuk

Walikota Pekanbaru: Retribusi Sampah dikelola Dinas LHK, Selain itu Ilegal

Walikota Pekanbaru: Retribusi Sampah dikelola Dinas LHK, Selain itu Ilegal
Ist
Ilustrasi, Retribusi Sampah Pemko Pekanbaru.

Pekanbaru, Oketimes.com - Wali Kota Pekanbaru Dr H Firdaus MT geram dan langsung dengan tegas mengatakan pihak mana saja yang melakukan pemungutan retribusi sampah di Kota Pekanbaru, selain Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) adalah Ilegal!

Pernyataan itu, terucap dan diulangi beberapakali oleh Walikota Pekanbaru, begitu mendengar adanya oknum lurah yang melakukan pemungutan uang retribusi sampah di tengah masyarakat. Oknum lurah yang dimaksud adalah Lurah Padang Terubuk Kecamatan Senapelan.

Pada pemberitaan sebelumnya, terungkap bahwa oknum Lurah Padang Terubuk, Senapelan Dwi Rahma Purnama Sari melakukan pungutan kepada enam RW di lingkungan kelurahan yang dipimpinnya sebesar Rp. 1.000.000 per bulan. Kendati Lurah Dwi Rahma Purnama Sari mengaku hanya memungut Rp. 670.000 per RW per bulan.

Akibat adanya kebijakan tersebut, seorang mantan RT menjadi korban kebijakan Lurah Dwi Rahma Purnama Sari, karena tidak bisa melaksanakan setoran itu sebesar Rp.1 juta. Sehingga, Indra Leonardo mantan RT 6 RW 4 harus menggenapkan retribusi tersebut sebesar Rp.700.000 ditambah Rp.300.000 untuk dana operasional kelurahan.

Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT saat dikonfirmasikan Minggu (3/12/2017) pagi di kediamannya, mengaku bahwa pengelolaan sampah baik secara operasional dan pemungutan retriusinya sejak akhir tahun 2015 lalu, sudah sepenuhnya diserahkan pada satu instansi (OPD) yang dulunya bernama Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan kini dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kehutaan (DLHK) Kota Pekanbaru.

"Selain yang dipungut oleh Dinas LHK, retribusi sampah ini adalah sama dengan Ilegal," kata Ocu Fidau dalam nama sapaan akrabnya yang geram dengan ulah oknum bawahannya itu lantaran dinilai belum memahami tupoksi kerjanya.

Dia juga meminta kepada pihak RT atau RW yang mendapati penyalahgunaan wewenang seperti ini atau yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ada membuat laporan kolektif, sehingga Walikota bisa mengambil tindakan yang tegas untuk oknum tersebut.

Seperti pemberitaan sebelumnya, kelakuan Lurah Padang Terubuk Senapelan ini terungkap saat seorang RT di lingkungan kelurahannya mengeluhkan tindakan lurah yang memotong honornya sebagai RT untuk membayar retribusi sampah warga yang tidak bisa ditagihnya.

Sifat arogansi Lurah Padang Terubuk Dwi Rahma Purnama Sari itu pun terlihat, ketika awak media ini mengkonfirmasikan terkait pungutan tersebut yang menyebutkan bahwa kebijakan tersebut adalah  merupakan kewenangannya sebagai pimpinan di kelurahan.

"Sebagai atasan RT dan RW, saya berhak memberhentikan jika bawahannya tidak patuhi perintah," ujarnya enteng pada awak media ini saat ditemui di kantor kelurahan Padan Terubuk belum lama ini. (len)

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.