Home / Lingkungan / Selain PT RPJ, Perusahaan BIP Juga 'Sulap' Kawasan Penyangga Hutan Lindung Jadi Kebun Sawit

Pemda Terkesan 'Tutup Mata'

Selain PT RPJ, Perusahaan BIP Juga 'Sulap' Kawasan Penyangga Hutan Lindung Jadi Kebun Sawit

Selain PT RPJ, Perusahaan BIP Juga 'Sulap' Kawasan Penyangga Hutan Lindung Jadi Kebun Sawit
Ist
Kondisi kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh di Perbatasan Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dan Kuantan Singingi (Kuansing) Riau, pasca dirusak pelaku perambahan hutan untuk membukan perkebunan kelapa sawit di Riau.

Rengat, Oketimes.com - Sedikitar 2.000 hektar kawasan hutan Penyangga Bukit Batabuh Desa Pauh Ranap Kecamatan Peranap, Kab Inhu, Riau, kini sudah rata dengan tanah, akibat dibabat dan ditanami kelapa sawit oleh PT Bagas Indah Perkasa (PT.BIP) dan PT Runggu Prima Jaya (RPJ).

Anehnya, pihak perusahaan terkesan arogan dengan mengatakan bahwa pihaknya tidak perlu mengurus Hak Guna Usaha (HGU), dengan alasan, jika pakai HGU status lahannya sama dengan menyewa, sementara jika mengurus sertifikat sejenis SHM merupakan adalah hak milik perusahaan.

Milli Taufiq selaku tokoh masyarakat Peranap ini, tak rela dengan perlakuan perusahaan pembabat kawasan hutan penyangga Bukit Batabuh tersebut bebas membuka lahan kawasan hutan menjadi perkebunan sawit tanpa mengikuti aturan dan prosesdur yang sah dari pemerintah.   

"Sebaiknya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia - Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI-LBH) Pekanbaru tidak hanya melaporkan PT Runggu Prima Jaya (PT.RPJ) yang membua kebun di areal kawasan hutan lindung Bukit Batabuh Batang Peranap saja, tapi perbuatan yang sama juga dilakukan PT Bagas Indah Perkasa (PT.BIP) tidak kalah gesitnya," ujarnya pada awak media ini, Kamis (30/11/17).

Milli yang juga aktivis LSM ini menyebutkan bahw PT RPJ membabat areal kawasan hutan lindung Bukit Batabuh hingga mencapai 3.247 Ha yang saat ini sudah berproduksi, dan PT BIP pimpinan oleh Andi Sinaga itu juga melakukan hal yang sama di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) penyangga Bukit Batabuh seluas 2.000 Ha, yang kini juga sudah berproduksi.

Ditambahkan Milli Taufiq lagi, PT BIP memiliki modus operandi dengan dalih membeli lahan masyarakat dan berhubungan langsung dengan penjualnya dari warga tempatan. Hal ini diperkuat sesuai dengan keluarnya sekitar 500 Surat Keterangan Tanah (SKT) atau 1.000 Ha lahan yang sempat dilakukan Kepala Desa Pauh Ranap Kecamatan Peranap, Amri.

Lebih jauh lanjut Milli, pihak PT BIP juga berhubungan dengan Syamsir warga Desa Gumanti, Peranap yang juga mengaku sebagai kelompok tani yang memiliki lahan di kawasan hutan tersebut, sehingga Kades Pauh Ranap kala itu, masih dijabat oleh Amri dan menerbitkan SKT mencapai ratusan surat.

Hal yang sama juga dilakukan terhadap Anto Jaya dan Yatin warga Sei Uboh, Peranap, hingga lahan PT BIP bisa seluas sekitar 2.000 Ha.

"Sebaiknya YLBHI-LBH Pekanbaru juga melaporkan PT BIP ini ke Polda Riau, karena selain tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, juga tidak memiliki HGU sebagaimana persyaratan perusahaan dalam membangun kebun," tukas Milli geram.

Ironisnya sambung Milli, meski demikian terjadi, PT BIP maupun PT RPJ di Kecamatan Peranap dan Batang Peranap ini, malah bebas dari aparat hukum di Riau dan tidak tersentuh hukum sama sekali, meski sudah merusak kawasan hutan lindung secara terang-terangan dalam waktu yang cukup lama.

Hal ini bisa dibuktikan lanjutnya, bahwa sejak tahun 2008 lalu yang sudah dibabatnya kawasan lindung maupun kawasan hutan tanpa izin ini bisa berjalan lancar, "Sementara pihak yang berkompeten tenang tenang saja, ini ada apa," tanya Milli Taufiq.

Terpisah, Manejer PT Bagas Indah Perkasa (PT BIP), Andi Sinaga saat dikonfirmasi awak media ini, Kamis (30/11/17) siang, mengaku bahwa perusahaan yang dipimpinnya sudah mendapatkan izin berupa Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Bupati Inhu.

Begitu juga dengan izin lokasi yang dikeluarkan Bupati Inhu hingga Amdal perusahaan sudah dimilikinya, sehingga PT BIP bebas bergerak membersihkan lahan yang sudah memiliki legalitas dari Bupati Inhu yang dimiliki sejak tahun 2011 lalu.

Menurut Andi Sinaga, dia sudah mengajukan izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian LHK Jakarta, maupun HGU, sebagaimana yang direkomendasikan dalam Izin Lokasi dan IUP yang diterbitkan Bupati Inhu yang kini masih terbentur pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan masih belum mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Pusat.

Dia juga menyebutkan dengan bermodalkan surat Izin Lokasi, IUP dan Amdal dari Bupati Inhu, kawasan hutan yang 'disulapnya' menjadi perkebunan kelapa sawit itu, menurutnya sudah legal dan mengatakan bukan lagi berstatus lahan Negara. Dengan dalil, bahwa lahan tersebut merupakan lahan warga setempat yang dia beli dengan memberikan ganti rugi sejumlah uang kepada masyarakat setempat.

Bermodalkan hal tersebut, dia mengaku perusahaan yang dipimpinnya dapat melakukan pembabatan dan pembersihan lahan hingga menanaminya dengan kelapa sawit, yang kini sekitar 70 persennya sudah berproduksi (menghasilkan buah), dari luasan lahan yang dikuasai versi Andi Sinaga hanya 1.000 hektar.

Anehnya lagi lanjut Andi Sinaga, dia mengaku setiap bulannya membayar PBB lewat Dispenda Inhu sebesar Rp.200 juta per bulan, sedangkan PPN sekitar Rp.100 juta lebih per bulan dan selanjutnya pajak berdasarkan laporan konsultannya telah membayar ke kantor pajak Pekanbaru sekitar Rp. 50 juta per bulan.

"Meski tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian LHK Jakarta dan belum memiliki HGU, namun kami tetap membayar pajak sebagaimana aturan yang ditetapkan," pungkas Andi Sinaga seakan merasa tanpa bersalah.  

Ketua Pemantau Korupsi Kolusi Nepotisme (PKKN) Kab Inhu, Berlin Manurung, SH saat dimintai komentarnya, terkait Pembabatan Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh di Kabupaten Indragiri Hulu Riau menyebutkan seharusnya Bupati Inhu, Yopi Arianto bisa bertindak tegas kepada kedua perusahaan perusak hutan itu, yaitu PT BIP dan PT RPJ di Kecamatan Peranap dan Batang Peranap Inhu.

Artinya jelas bahwa PT RPJ secara nyata, sama sekali tidak memiliki izin apapun dan patut diduga membabat kawasan hutan lindung Bukit Batabuh. Seharusnya pemda melakuka tindakan nyata secara konkrit, sehingga proses hukum yang sedang berlangsung di Polda Riau sesuai laporan YLBHI LBH Pekanbaru dapat menguatkan kesalahan yang sudah dilakukan perusahaan pembabat hutan tersebut.

Dia juga mengatakan Pembukaan Kebun Sawit di Kawasan Penyangga Hutan Lindung Bukit Batabuh yang dilakukan PT BIP dengan bermodal IUP, Izin Lokasi dan Amdal sesuai pengakuan Manejer PT BIP, Andi Sinaga. Bukanlah serta merta diperbolehkan membabat kawasan hutan hingga menanami kelapa sawit, sebelum secara sah dan nyata memperoleh izin pelepasan kawasan hutan sebagaimana alih lahan hutan menjadi kelapa sawit dari Kementerian LHK dan mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) dari BPN Pusat.

Ditambahkan Berlin Manurung, semestinya Bupati Inhu, Yopi Arianto secara tegas dan segera menghentikan segala aktivitas yang ada di PT BIP dan PT RPJ, dan diharapkan kepada Kapolda Riau untuk dapat segera mungkin memproses laporan YLBHI-LBH Pekanbaru terkait pembabatan hutan lindung yang diduga dilakukan PT RPJ. (zul)

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.