Home / Parlemen / Gubri Tidak Hadir, Hujan Interupsi Warnai Pengesahan APBD Riau 2018

Gubri Tidak Hadir, Hujan Interupsi Warnai Pengesahan APBD Riau 2018

Gubri Tidak Hadir, Hujan Interupsi Warnai Pengesahan APBD Riau 2018
Fin
Ketua DPRD Riau didampingi tiga Wakil Ketua menandatangani pengesahan APBD Riau 2018 diruang paripurna lantai II Gedung DPRD Riau, Rabu malam (29/11/17).

Pekanbaru, Oketimes.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama DPRD Provinsi Riau, resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2018. Pengesahan APBD Riau yang diwarnai aksi interupsi ini digelar diruang paripurna lantai II Gedung DPRD Riau, Rabu malam (29/11/17).

Sidang paripurna pengesahan APBD Riau 2018 ini, dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo didampingi Ketua DPRD Riau Septina Primawati, Wakil Ketua Kordias Pasaribu dan Wakil Ketua Noviwaldy Jusman. Berdasarkan absensi di Sekretariat dewan, dari 65 anggota dewan 45 orang hadir pada sidang paripurna.

Sedangkan dari Pemprov hadir Wakil Gubernur Riau Thamrin Hasyim, Sekdaprov Ahmad Hijazi, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) dan sejumlah Kepala Dinas/Badan di lingkungan Pemprov Riau.

Menariknya, sebelum pembacaan hasil kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau yang berlangsung hingga tengah malam tersebut, sempat diwarnai aksi protes oleh anggota DPRD Riau, HM Adil SH. Ia memprotes ketidakhadiran Gubernur dalam pengesahan RAPBD 2018.

"Instruksi pimpinan, saya mempertanyakan soal ketidakhadiran pak gubernur dalam acara yang sangat penting ini. Apa alasan beliau tidak hadir. Sebab acara ini penting, sedangkan Presiden saja hadir dalam pengesahan APBN. Kok gubernur tidak hadir," katanya.

Menanggapi pertanyaan itu, beberapa anggota DPRD Riau interupsi untuk menjelaskan ketidak hadiran gubernur. Alhasil kesimpulannya paripurna pengesahan APBD 2018 tetap dilanjutkan.

"Saya rasa ketidak hadiran gubernur sudah jelas bahwa beliau berhalangan hadir, karena urusan yang beliau anggap penting, jadi paripurna tetap lanjut sebab tidak ada melanggar hukum kehadiran wakil gubernur sudah mewakili karena satu paket," jawab Sunaryo.

Tak terima dengan alasan tersebut, HM Adil dan pun terlibat perdebatan sengit dengan pimpinan sidang. Hingga pada akhirnya sidang pun dilanjutkan dengan laporan juru bicara Badan Anggaran (Banggar) Sugeng Pranoto.

Dalam laporannya Sugeng menyebutkan, APBD Riau tahun 2018 senilai Rp 10 triliun lebih yang terdiri dari belanja langsung Rp 4,3 triliun lebih dan belanja tidak langsung Rp 5,7 triliun lebih.

Untuk belanja langsung pemerintah mengalokasikan Rp 3,6 miliar lebih untuk belanja pegawai, Rp 2,7 triliun lebih untuk belanja barang dan jasa, serta Rp 1,5 triliun lebih untuk belanja modal.

Ia merincikan, total belanja daerah sebesar Rp.510.145.520.1889.24 atau turun 4,91 persen dari yang diusulkan dalam rancangan KUA PPAS Provinsi Riau tahun 2018 yang sebelum pembahasan Bangar dengan TAPD provinsi Riau sebesar Rp.9.887.577.703.329.14.

"Jumlah ini jika dibanding tahun 2017 (setelah Perubahan) juga turun, tahun lalu sebesar Rp. 10.397.723.223.518.30," jelasnya.

Kemudian untuk total belanja sendiri katanya tidak mengalami penurunan melainkan mengalami kenaikkan. Dalam KUA PPAS 2018 sebelum pembahasan di Banggar bersama TAPD sebesar Rp. 9.887.577.703.329.14 dan sekarang setelah ditetapkan naik menjadi Rp. 203.607.923.218.25 atau 2,06 persen.

"Jadi besaran nilai APBD 2018 pemerintah provinsi Riau berjumlah Rp. 10.091.185.626.547.00," paparnya.
 
Usai menyampaikan laporan banggar, seluruh anggota DPRD menyetujui APBD murni 2018 ini setelah ditanya Sunaryo. Wakil rakyat ini langsung mengetok palu sebagai tanda raperda APBD 2018 sudah disahkan. (fin)

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.