Home / Lingkungan / Babat Hutan Lindung, PT Runggu Prima Jaya Dilapor ke Polda Riau

Berkedok Koperasi Apkasindo

Babat Hutan Lindung, PT Runggu Prima Jaya Dilapor ke Polda Riau

Babat Hutan Lindung, PT Runggu Prima Jaya Dilapor ke Polda Riau
Ist
Kondisi kawasan hutan lindung Bukit Batabuh di Kecamatan Peranap perbatasan Kabupaten Indragiri Hulu dan Kuantan Singi-ngi provinsi Riau, pasca dirusak oleh oknum-oknum perusak hutan untuk pembukaan kebun sawit.

Rengat, Oketimes.com - Meski tidak memiliki izin berupa apapun juga, PT Runggu Prima Jaya (PT.RPJ)nekat membabat kawasan hutan lindung mencapai 3.247 hektar, di 5 titik lokasi dalam wilayah Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap dan Desa Anak Talang Kecamatan Batang Cenaku, Inhu, Riau.

Kawasan hutan lindung Bukit Batabuh yang dibabat sejak tahun 2010 lalu itu, kini sudah ditanami kelapa sawit dan sudah menghasilkan. Ironis memang kenapa PT Runggu bisa berjalan dengan lancar dari pembabatan kawasan lindung hingga menggantinya dengan tanaman kelapa sawit.

Tokoh masyarakat Peranap, Milli Taufik setelah mempertanyakan permasalahan ini kepada Kepala Desa Pesajian dan Kepada Desa Anak Talang menyebutkan kepada awak media ini, Senin (27/11/2017), bahwa cara PT Runggu Prima Jaya bisa memperoleh lahan kawasan lindung itu, sejumlah masyarakat membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) dari dua kepala desa itu, selanjutnya diganti rugi oleh PT Runggu.

Namun, kepala desa Pesajian sempat complain, karena surat tanah yang pernah dia tanda tangani hanya sekitar 30 hektar saja, kenyataannya lahan yang dibabat PT Runggu mencapai ratusan hektar, bahkan bisa mencapai ribuan hektar, ujar Milli Taufiq menirukan ucapan Kades Pesajian, Batang Peranap itu.

Anehnya lagi, tambah Milli Taufiq setelah mengumpulkan informasi dari berbagai pihak di Peranap menyebutkan, kini PT Runggu Prima Jaya mengatasnamakan perusahaan itu, dengan Koperasi Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Aspekindo) Kab Inhu.

Keberadaan Aspekindo Kab Inhu itu, di PT Runggu Prima Jaya ini dimaksudkan, agar seolah olah kebun kelapa sawit seluas 3.247 hektar itu adalah milik petani kelapa sawit yang bernaung di Koperasi Aspekindo.

Bahkan PT Runggu menyebutkan bahwa dia hanya sebatas kontraktor pembangunan kebun sawit, setelah selesai dibangun dikembalikan kepada pemiliknya, pertanyaannya siapa yang menjadi pemilik kebun sawit itu? Tanya Milli Taufiq dengan nada geram.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia/ Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI/LBH) Pekanbaru melalui anggotanya, Rian Sibarani, Senin (27/11/2017) menjelaskan, PT Runggu Prima Jaya (PT.RPJ) memang sama sekali tidak memiliki berupa izin apapun juga, mulai dari izin lokasi, izin usaha perkebunan (IUP), Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), lingkungan apalagi Hak Guna Usaha (HGU).

Hal itu semua sudah dipertanyakan kepada pihak yang berkompoten yaitu, Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMD-PPT) Kab Inhu, Dinas Pertanian dan Perternakan Bidang Perkebunan Kab Inhu dan Dinas Perkebunan Prop Riau, hingga BPN Kab Inhu dan BPN Prop Riau.

Mereka menyatakan tidak satupun Dinas institusi itu mengetahui kebedaraan PT Runggu Prima Jaya yang telah membangun kebun sawit di Kab Inhu, dan institusi itu tidak merasa ada menerbitkan rekomendasi apalagi izin kepada PT Runggu Prima Jaya.

Rian Sibarani juga menyebutkan terkait hal ini, pihaknya sudah melaporkannya langsung ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di Jakarta tanggal 24 Nopember 2017, dan sekarang disusul melaporkan hal yang sama ke Polda Riau,

"Sekarang kami sedang berada di Polda Riau, Pekanbaru untuk melaporkan keberadaan PT Runggu Prima Jaya yang sekehendaknya saja membabat kawasan hutan lindung hingga ribuan hektar," kata Rian.

Awalnya PT Mulia Agro Lestari mengajukan izin lokasi kepada Bupati Inhu pada 7 Juni 2011. Bupati menolak, karena areal yang dimohonkan merupakan kawasan hutan lindung.

Apalagi lajut Rian, lokasi yang sama dimohonkan PT Mulia Agro Lestari saat ini telah dikelola PT Runggu Prima Jaya. Setidaknya ada 5 lokasi dengan luasan ±3.247 hektar dikuasai oleh PT Runggu Prima Jaya, Papar Rian.

Lebih jauh tambah Rian, bahwa surat laporan YLBHI/LBH Pekanbaru yang ditujukan kepada Kementerian LHK Jakarta adalah, Nomor. 143/SK/LBH-PBR/XI/2017 yang telah diregistrasi KLHK No.170486 tanggal 24 Nopember 2017, sedangkan surat laporan yang ke Polda Riau adalah Nomor. 117/SK/LBH-PBR/XI/2017 tanggal 29 September 2017 dan selanjutnya ditindak lanjuti hari ini LBH dimintai keterangan atas laporan.

Manejer PT Runggu Prima Jaya, A Sihaloho saat dihubungi melalui selulernya, Senin (27/11/2017)mengatakan bahwa dia tidak lagi bekerja di PT Runggu Prima Jaya Peranap dan sudah digantikan dengan TJ. Purba.

Sayangnya TJ. Purba yang Manejer PT Runggu Prima Jaya Peranap ini tidak pernah bersedia saat dihubungi awak media ini, bahkan saat di sms pun tidak berkenan menjawabnya. (zul)

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.