Home / Hukrim / Diduga Ada Unsur Kriminalisasi, Kuasa Hukum 9 Tersangka RTH Ancam Praperadilankan Kejati Riau

Nama Gubri dan PPTK Disebut-sebut

Diduga Ada Unsur Kriminalisasi, Kuasa Hukum 9 Tersangka RTH Ancam Praperadilankan Kejati Riau

Diduga Ada Unsur Kriminalisasi, Kuasa Hukum 9 Tersangka RTH Ancam Praperadilankan Kejati Riau
Diskominforsantik Siak For Oketimes.com
Rasman Arif Nasution selaku Ketua Tim Penasehat Hukum dari 9 ASN tersangka dugaan korupsi tersebut kepada awak media dalam jumpa Persnya, Jumat (10/11/2017) di salah satu hotel di Pekanbaru.

Pekanbaru, Oketimes.com - Pasca penetapan 13 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 18 tersangka dugaan korupsi pada pelaksanaan proyek Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Tugu Integritas yang diumumkan oleh tim penyidik pidana khusus Kejati Riau Rabu (8/11/2017) kemarin.

Kepala Dinas PUPR Riau, Dadang Eko Purwanto (Kiri) bersama Gubri Arsyadjuliandi Rachman (tengah) Armansyah selaku PPTK kedua RTH saat meninjau lokasi pembangunan RTH di persimpangan jalan Ahmad Yani dan Jalan Riau bekas Kantor PU Riau belum lama iniTim Kuasa Hukum 9 dari 13 ASN yang disangkakan oleh Aspidsus Kejati Riau, dalam waktu dekat segera melakukan Praperadilan atas penetapan 9 ASN sebagai tersangka oleh Kejati Riau ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam waktu dekat ini.

Penegasan ini, langsung diutarakan Rasman Arif Nasution selaku Ketua Tim Penasehat Hukum dari 9 ASN tersangka dugaan korupsi tersebut kepada awak media dalam jumpa Persnya, Jumat (10/11/2017) di salah satu hotel di Pekanbaru.

Dijelaskan Rasman, adanya unsur kriminalisasi terhadap penetapan tersangka dugaan korupsi pada pembangunan proyek RTH dan Tugu Integritas tersebut, setelah dirinya mempelajari dari hasil keterangan yang dihimpun dari 9 kliennya yang meneybutkan pihak Kejati sepertinya melewatkan inti pokok permasalahan yang ada.

Pokok permasalahan tersebut lanjut Rasman, dalam penetapan 18 tersangka tersebut, pihak Kejati tidak ada menetapkan tersangka utamanya. Sebab menurutnya, semenjak dirinya menangani masalah korupsi di tiap daerah di Indonesia, dalam kasus yang dialami kliennya ini sangat jauh berbeda.

"Apalagi pelaku utama penerima dan pemberi suap harusnya dapat dibuktikan oleh penyidik. Tapi yang saya himpun keterangan dari klien kami itu, mereka hanya disangkakan sebagai persengkonkolan atau pemufakatan atau bekerjasama, tapi tidak menyebutkan siapa pelaku utamanya," papar Rasman.

Yang menarik lanjut Rasman, Kepala Dinas, Kabid, PPK dan PPHP serta Pokja turut dijadikan tersangka, sementara untuk posisi dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak dijadikan sebagai tersangka atau tidak terlibat.

"Bagaimana mungkin ini bisa terjadi, ada apa dalam kasus ini. Kenapa pihak Kejati tidak menetapkan tersangka lainnya, sementara anggota pokja dan tim PPH malah jadi tersangka, Mana PPTKnya," tanya Rasman menentang pihak Kejati Riau.      

Tidak sampai disitu, Rasman juga menyebut-nyebut peran serta oleh Gubernur Riau Andi Rachman terkait pelaksanaan pembangunan RTH dan Tugu Integritas tersebut. Dimana sebelum proyek itu dimulai dikerjakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.

Gubri berpesan kepada Kepala Dinas melalui Dwi Agus Sumarno, agar dalam pembangunan proyek RTH tersebut, gubri memerintahkan agar Kadis memuat semacam tugu integritas dalam rangka mendukung penolakan melawan korupsi.            

"Sehingga klien kami harus membuat semacam tugu tersebut di lokasi yang sama. Akan tetapi mata anggaran untuk pembuatan tugu tersebut tidak tersedia dalam APBD Riau tahun 2016," pungkas Rasman.

Lantaran adanya perintah gubri tersebut, sehingga Kepala Dinas bersama anggota tim lainya harus merubah kontrak atau change order contract (CCO) alias adendum setelah kontrak sempat selesai dilakukan antara rekanan dan penyelenggara kegiatan.       

"Tapi meski demikian, hal itu bisa terjadi dilakukan dan dihadapi klien kami. Karena dalam atuaran Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa pemerintah diperbolehkan yang tertuang dalam Pasal 87 huruf c dan d, makanya klien kami melakukan adendum terhadap pekerjaan tersebut," ulas Rasman.   

Selain itu, Rasman juga mempertanyakan nilai dugaan korupsi yang disangkakan kepada kliennya sebesar Rp1,2 miliar, sementara dari hasil temuan BPK RI sendiri hanya menemukan kelebihan bayar sebesar Rp 285 juta rupiah dan temuan tersebut sudah ditindaklajuti oleh kliennya sendiri.

"Makannya saya heran dengan kasus ini, kenapa kejaksaan ngotot melakukan penyidikan saat kala proses tahapan pekerjaan dan masih dalam tindaklanjut temuan BPK mereka bisa melakukan peningkatan penyidikan," sebutnya.             
 
Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau, Sugeng Riyanta.Lebih jauh sebut Rasman, terkait hal ini pihak Kejati Riau sendiri terkesan memaksakan kasus tersebut, dimana dalam setiap adanya kebijakan penyelenggara atau diskresi pemerintah tidak boleh dipidanakan.

Hal tersebut tertuang dalam pidato Presiden dalam rapat dengan Kejati dan Kapolda Se-indonesia pada hari Selasa 19 Juli tahun 2016 lalu.

Terkait pelaksanaan kebijakan daerah yang bertujuan demi pembangunan yang baik dan tidak mengarah korupsi, jika ada unsur kesengajaan dalam mengkrimnalisasi kebijakan tersebut, maka apara hukum yang terkait akan diambil tindakan tegas seperti pencopotan dari tugasnya sebagai aparat hukum setempat.

"Tapi jika itu, terjadi saya minta Kejati Riau copot Kasipidsus Kejati Riau," tegas Rasman.

Ia juga menjelaskan adapun bentuk perlawanan yang dilakukan terhadap Kejati Riau, dirinya bersama rekan Ellyda Netti, SH, Datuk Effendi, SH, Gultom dan Jeges, SH. dalam waktu dekat ini akan melakukan praperadilan terkait penetapan 9 dari 13 ASN yang ditetapak tersangka dugaan korupsi tersebut.    

Kesembilan kliennya tersebut, antara lain, Ikwan Sunardi selaku Ketua Pokja, Haryanto Sekretaris Pokja, Desyiswanti Ruliana Silalahi, Rica Martiwi, Hoprizal anggota pokja, Ardiansyah Ketua PPHP, Akrima, H Yusrizal selaku PPK, Dwi Agus Sumarno selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.    

Terpisah, Aspidus Kejati Riau Sugeng Riyanta, SH saat diminta komentarnya terkait adanya praperadilan yang akan dilakukan 9 dari 13 ASN tersangka melalui penasehat hukum Razman Nasution dkk, pada oketimes.com menyambut baik langkah yang dilakukan mereka.

Ia menyebutkan bahwa upaya praperadilan atau upaya hukum yang dilakukan mereka adalah langkah untuk melakukan cek en balances dalam proses hukum dan pihaknya menghormati langkah tersebut.

"Kami menyambut baik langkah hukum tersebut, karena upaya praperadilan itu, upaya hukum untuk menjamin cek en Balance dalam proses hukum dan kami menghormatinya," tulisnya lewat pesan Whatsappnya yang diterima media ini. (ars)       

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.