Home / Ekbis / Dinilai tak Transparan, Aktivis Inlaning Curigai Lelang di Ptpn5

Dinilai tak Transparan, Aktivis Inlaning Curigai Lelang di Ptpn5

Dinilai tak Transparan, Aktivis Inlaning Curigai Lelang di Ptpn5
int
Ilustrasi

Pekanbaru, Oketimes.com - Sekitar 75 persen dari ratusan paket lelang proyek di PT Perkebunan Nusantara (PN) 5, diduga sarat praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Sistem lelang e-procurement (e-proc) yang di‎terapkan oleh PTPN 5, diragukan sejumlah pihak. Pasalnya, lelang tersebut dilakukan secara tertutup dan terindikasi terjadi pengaturan sebelum lelang. Sudahlah e-proc nya tertutup‎, disinyalir pula ada praktik pengaturan.

"Menurut laporan, ini sudah berlangsung lama dan dibiarkan. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, kami banyak menerima laporan soal lelang proyek di PTPN 5," ungkap Direktur Indonesia Law Enforcement Monitoring (Inlaning), Dimpos, saat bincang-bincang dengan pers di salah satu hotel di Pekanbaru, Senin (06/11/2017).

Dimpos menyebutkan pelelangan di perusahaan plat merah itu, tak sesuai dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana Permen BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, yang mengedepankan prinsip Efisien, Efektif, Kompetitif, Transparan, Adil dan Wajar serta Akuntabel.

"Bagaimana mungkin menerapkan prinsip itu jika pemenang lelang sudah ditentukan sebelum lelang ditayangkan. Bagaimana mungkin PTPN 5 bisa untung besar dibandingkan BUMN lain yang lebih kecil, tapi untungnya besar," terang Dimpos.

Soal teknis, katanya, diatur sendiri oleh Surat Keputusan (SK) Direksi PTPN 5, yang jadi patokan pengadaan barang dan jasa yang tak menyimpang dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

"Namun, dari laporan yang kami terima, semua aturan itu seakan terabaikan ‎dan dilabrak sendiri dengan modus pertemanan dan lainnya.

Nah, jika ada pemenang yang diluar kesepakatan, langsung dipanggil‎. Jika membandel, maka pencairannya akan dipersulit. Kalau benar, ini tergolong praktik mafia‎. Sudah tak sehat lagi," ujarnya.

Bagi yang tak menang, akan diberikan kompensasi ‎berupa uang Tolak Pengganti RKS yang besarnya tergantung nilai proyek dan jumlah peserta‎.

Dimpos juga menyatakan, dari hasil diskusi pihaknya secara informal dengan pihak Badan Pengawasan Keuangan PKP, biasanya sebelum dilelang, spefisikasi teknis pengadaan itu sudah diatur bekerjasama dengan rekanan yang dielus-elus oleh oknum orang dalam.

"Jadi saat lelang, spek di RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat, red), diarahkan ke rencana mereka. ‎Ada juga dibuat syarat-syarat tertentu yang hanya rekanan tertentu yang memiliki agar yang lain gugur. Dengan modus-modus ini, banyak hal bisa terjadi, ada mark up, pengaturan, pembagian fee ke si A sekian, ke si B sekian," beber Dimpos.

Akibat praktik ini, belanja modal tidak efektif dan efisien. Dahlan Iskan, Menteri BUMN terdahulu sendiri‎, kata Dimpos, sekitar 50 persen lelang di BUMN, diduga diatur.

"Tapi, coba bandingkan dan lihat sendiri eproc PTPN 5 dengan eproc BUMN lain yang setara aset dan kemampuannya. Cek di situs eproc.ptpn3.id, sepanjang tahun ini PTPN 5 tak ada melampirkan daftar paket lelangnya disitus itu. Hanya 1 paket yang tercatat, yakni tahun 2016. Apakah ini namanya transparan?," papar Dimpos.

Untuk diketahui, sejak keluarnya Surat Edaran (SE) dari Holding, lelang PTPN 5 tidak lagi memuat di situs eproc.ptpn5.co.id dialihkan ‎ke ‎eproc.ptpn3.id.

Lebih lanjut diuraikannya, sepanjang sistem eproc diterapkan sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 (sebelum dialihkan ke eproc.ptpn3.id), di situs eproc.ptpn5.co.id itu, hanya memuat 4 paket.

Yakni, tahun 2012 sebanyak 2 paket, 2013 tak satu pun ditayang, 2014 ada 2 paket dan 2015 hingga 2016 kembali tak ditayang‎ sama sekali.

"Padahal setiap tahunnya, ‎ada ratusan mencapai ribuan paket lelang di Rencana Kerja PTPN 5. Ini bukti konkrit bahwa PTPN 5 tidak menerapkan prinsip pengadaan barang dan jasa dengan benar," tegas Dimpos.

Ia menyebut sejumlah lelang proyek yang terindikasi paling banyak dikuasai oleh kelompok tertentu, seperti Proyel Replanting, Boiler, Minyak, Titi Panen, Jembatan, Perumahan apalagi kategori pabrikan.

Bahkan, yang tak punya alat pun dapat menang lelang. "Laporan yang kami terima, orangnya (pemenang), itu-itu terus, ‎perusahaan kadang ganti, tapi yang pasti orang tetap mereka. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Ditreskrimsus Polda, Pidsus Kejaksaan dan Pengawas Internal BUMN harus hadir disini. Ini perusahaan negara, bukan milik cukong," terangnya.

Bahkan, paling parahnya, kata Dimpos, ada laporan bahwa peserta lelang yang terindikasi memalsukan dokumen malah menang lelang.

"Laporan-laporan yang masuk itu, akan kita kemas. Agar perusahaan ini sehat dan bebas dari praktik pelanggaran oknum-oknum bermain. Persepsi kita saat ini, dari laporan ini, lelang PTPN 5 cukup diragukan. Bagian pengadaan dan keuangan menjadi sorotan tajam kita saat ini," katanya.

Tepisah, Asisten Kaur Humas PTPN 5 Risky Ariansyah malah tak setuju dengan pendapat dari pemerhati tersebut. Karena menurutnya, selama ini perusahaan telah melaksanakan lelang melalui proses eproc sesuai aturan yang berlaku, secara terbuka, fair dan dapat dipertanggung jawabkan. "Jadi tidak benarlah tudingan itu, sebab lelang kita sudah berjalan dengan baik dan trasnparab selama ini," ujarnya.  

Dijelaskannya, dalam melaksanakan proses lelang, perseroan mengacu kepada standar perusahaan yang merujuk ke perundang-undangan yang berlaku dan prosesnya dilakukan secara transparan.

Mengenai beberapa paket yang bisa dilihat di situs lanjutnya, sebaiknya dipahami ada beberapa jenis lelang yang diatur oleh UU dan diaplikasikan di perusahaan. Ada pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, pelelangan sederhana, penunjukan langsung, dan sebagaianya.

Semuanya itu tambah Risky, berdasarkan nilai hingga klasifikasi dari pekerjaan itu sendiri. Kalau yang melihat situs eproc ptpn 5 atau eproc.ptpn3.id, bukanlah Daftar Rekanan Terseleksi/DRT perusahaan.

Tentu yang bisa di lihatnya hanyalah pelelangan umum terbatas yang nilainya diatas 50 miliar dan bisa diikuti oleh yang tidak rekanan perusahaan sekalipun.

Sedangkan untuk paket pekerjaan yang nilainya 200 juta hingga 50 miliar, maka tergolong pelelangan sederhana, dan hanya bisa dilihat pengumumannya di Daftar Rekanan Terseleksi yang bisa login ke eproc perseroan.

Termasuk pemilihan langsung dan penunjukan langsung yang nilainya Rp 200 juta kebawah, hanya DRT yang bisa mengakses informasinya.

Jelas hal tersebut mengacu kepada peraturan di reksi holding Ptpn III No:3.00/PER/41/2016 tentang pedoman umum pengadaan barang dan jasa ptpn 3 dan ptpn1 s.d 14. Dima mana peraturan tersebut juga merujuk kepada UU PT 40/2007, UU BUMN 19/2003, PP 72/2014 , hingga permen BUMN 15/2012 tentang PBJ BUMN. (ars)

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.