Home / Ekbis / RAPP Klaim Patuh Aturan dan Perundangan, Tapi Mohon Kepastian Hukum Investasi

RAPP Klaim Patuh Aturan dan Perundangan, Tapi Mohon Kepastian Hukum Investasi

RAPP Klaim Patuh Aturan dan Perundangan, Tapi Mohon Kepastian Hukum Investasi
ist
Jakarta, Oketimes.com - PT RAPP adalah perusahaan yang senantiasa mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Perihal permintaan KLHK untuk merevisi Rencana Kerja Usaha (RKU), PT RAPP sudah beberapa kali dilakukan pengajuan revisi RKU kepada KLHK. Namun usulan Revisi RKU tersebut belum dapat disetujui, lantaran Hutan Tanaman Industri (HTI) yang sudah dipanen tidak boleh ditanami kembali.
 
Dalam siaran Pers RAPP yang diterima awak media, Senin (23/10/2017) melalui Djarot Handoko selaku Corporate Communications Head PT. RAPP menyebutkan berdasarkan Pasal 45 huruf a PP 71/2014 sebagaimana telah diubah pada PP 57/2016 menyatakan bahwa izin usaha dan atau kegiatan untuk memanfaatkan ekosistem gambut pada fungsi lindung ekosistem gambut yang telah terbit sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku dan sudah beroperasi dan dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu izin berakhir.

Dengan demikian kata Djarot memberikan kepastian hukum kepada PT RAPP yang telah beritikad baik melakukan investasi sesuai dengan ijin yang telah diperoleh sebelumnya sudah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Selain itu Djarot juga menyebutkan bahwa RAPP menerima kebijakan KLHK dan bersedia untuk melakukan proses revisi RKUPHHK-HTI dengan permohonan untuk mendahulukan penyelesaian Lahan Usaha Pengganti (land swap) secara bertahap, dengan kondisi clean and clear secara layak teknis dan ekonomis di sekitar lokasi industri, sebelum areal tanaman pokok dijadikan kawasan fungsi lindung  gambut.  

Jika tidak tersedia land swap dan harus revisi RKU, maka areal tanaman pokok kami dan mitra akan berkurang kurang lebih 50 persen untuk sumber bahan baku Utama PT RAPP.
 
Sejak dibatalkannya RKU pada tanggal 16 Oktober 2017, sebagai perusahaan yang patuh hukum, PT RAPP menghentikan seluruh operasional  HTI. 

Menurutnya tanpa adanya payung hukum RKU, dengan sendirinya Rencana Kerja Tahunan (RKT) tidak berlaku, hal ini didukung oleh pendapat pakar hukum tata usaha negara. 

Sambung Djarot dampak pembatalan ini adalah berhentinya seluruh kegiatan di HTI  PT RAPP, meliputi kegiatan pembibitan, penanaman, pemanenan dan pengangkutan di seluruh areal operasional PT RAPP yang terdapat di 5 Kabupaten di propinsi Riau, yaitu Pelalawan, Kuantan Sengingi, Siak, Kampar dan Kep. Meranti. Investasi yang telah dilakukan perusahaan telah mencapai kurang lebih 85 triliun.

"Demi mendukung program hilirisasi industri pemerintah (downstream), kami telah melakukan investasi baru dengan membangun pabrik kertas dan Rayon (Tekstil)) yang mencapai kuranh lebih Rp. 15 triliun, sehingga total investasi dari  hulu sampai ke hilir mencapai kurang lebih Rp 100 triliun," ulas Djarot Handoko.

Group April berorientasi ekspor dan menghasilkan devisa kepada negara sekitar kurang lebih US$ 1,5 milyar atau setara dengan Rp 20 triliun per tahun. PT RAPP juga bertanggung jawab secara langsung kepada lebih dari 15,000 karyawan  dan lebih dari 35,000 mitra  karyawan.

Selain membutuhkan kepastian bahan baku, semua ini juga membutuhkan jaminan dan kepastian hukum dalam berinvestasi. Dampak yang lebih besar lagi adalah terhadap ribuan tenaga kerja langsung dan puluhan ribu tenaga kerja tidak langsung, serta terhadap para kreditur, pemasok, kontraktor, pelanggan dan seluruh masyarakat yang terkait dengan kegiatan usaha perusahaan dan keberlangsungan hidup perusahaan.
 
Sejak menerima Surat Peringatan kedua, sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, kami wajib memberi informasi kepada pimpinan Kontraktor, pemasok dan mitra Bina  tentang situasi yang terjadi agar tetap tenang.

Dan setelah SK Pembatalan RKU, RAPP juga menghimbau kepada Serikat Pekerja agar menjaga suasana tetap kondusif dan tidak melakukan aksi unjuk rasa. PT RAPP tidak pernah menyatakan izin operasional dicabut.

Sewaktu konferensi pers pada 19 Oktober lalu, yang kami nyatakan adalah dengan batalnya RKU maka RKT menjadi tidak berlaku sehingga kegiatan operasional HTI di lapangan berhenti. 

Sepengetahuan kami yang menyampaikan ini bermula dari pemberitaan 9 Oktober di : http://www.foresthints.news/april-loses-legal-basis-for-operations-due-to-non-compliance dan kemudian dikutip oleh http://bertuahpos.com/berita/menteri-lhk-cabut-izin-rapp.html.

Berita-berita ini membuat resah semua karyawan dan juga para mitra RAPP. Sehingga perusahaan harus memberi informasi kepada media bahwa PT RAPP mendukung pemerintah dan turut aktif dalam program pencegahan kebakaran.

Apalahi sejak 2014, RAPP adalah pioneer di program Desa Bebas Api, yang merangkul desa untuk mencegah kebakaran secara komprehensif. 

Program  Desa Bebas Api ini berjalan sukses dan Program ini terus berkembang sejak tahun 2015 dengan data menunjukan relatif kecil kejadian kebakaran di sekitar areal kerja PT RAPP dibandingkan konsesi HTI lain.

Program Desa Bebas Api juga sukses menjadi model (best practices) bagi pemerintah, dengan adanya MOU bersama Kemenko Perekonomian. "Kami yakin dan percaya bahwa Pemerintah dapat memberikan solusi  yang terbaik bagi PT RAPP dan dunia investasi di Provinsi Riau dan Indonesia pada umumnya," tutup Djarot Handoko selaku Corporate Communications Head PT. RAPP.***

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.