ADVERTORIAL DPRD RIAU

DPRD Riau Sahkan APBD Riau 2018 Sebesar Rp10 Triliun


 Riau
Ketua DPRD Riau
PEKANBARU, Oketimes.com - DPRD Riau, Rabu malam (29/11/2017) mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2018 sebesar Rp. 10 triliun lebih dalam Paripurna pengesahan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo didampingi Ketua DPRD Riau Septina Primawati, Wakil Ketua Kordias Pasaribu dan Wakil Ketua Noviwaldy Jusman.

Berdasarkan absensi di Sekretariat dewan, dari 65 anggota dewan 45 orang hadir pada sidang paripurna pengesahan APBD Riau 2018.

Pengesahan APBD Riau 2018 yang berlangsung pada Rabu malam (29/11/17) di ruang paripurna Gedung DPRD Riau ini tanpa kehadiran Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dan diwakili oleh Wakil Gubernur Riau Thamrin Hasyim didampingi Sekdaprov Ahmad Hijazi sehingga diwarnai aksi interupsi.

Menariknya, sebelum pembacaan hasil kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau yang berlangsung hingga tengah malam tersebut, sempat diwarnai aksi protes oleh anggota DPRD Riau, HM Adil SH. Aidil memprotes ketidakhadiran Gubernur dalam pengesahan RAPBD 2018.

"Instruksi pimpinan saya mempertanyakan soal ketidakhadiran pak gubernur dalam acara yang sangat penting ini. Apa alasan beliau tidak hadir. Sebab acara ini penting, sedangkan Presiden saja hadir dalam pengesahan APBN. Kok gubernur tidak hadir," katanya.

Menangapi peryataan itu beberapa anggota DPRD Riau interupsi untuk menjelaskan ketidakhadiran gubernur. Alhasil kesimpulannya Paripurna pengesahan APBD 2018 dilanjutkan.

"Saya rasa ketidakhadiran gubernur sudah jelas bahwa beliau berhalangan hadir karena urusan yang beliau anggap penting, jadi Paripurna tetap lanjut sebab tidak ada melanggar hukum kehadiran wakil gubernur sudah mewakili karena satu paket," jawab Sunaryo.

Tak terima dengan alasan tersebut, HM Adil pun terlibat perdebatan sengit dengan pimpinan sidang. Hingga pada akhirnya sidang pun dilanjutkan dengan laporan juru bicara Badan Anggaran, Sugeng Pranoto.

Dalam laporannya Sugeng menyebutkan, APBD Riau tahun 2018 senilai Rp.10 triliun lebih yang terdiri dari belanja langsung Rp 4,3 triliun lebih dan belanja tidak langsung Rp.5,7 triliun lebih.

Untuk belanja langsung pemerintah mengalokasikan Rp.3,6 miliar lebih untuk belanja pegawai, Rp.2,7 triliun lebih untuk belanja barang dan jasa, serta Rp.1,5 triliun lebih untuk belanja modal.

 Riau
Wakil Ketua DPRD Riau
Dalam perincinanya, total belanja daerah sebesar Rp.510.145.520.1889.24 atau turun 4,91 persen dari yang diusulkan dalam rancangan KUA PPAS Provinsi Riau tahun 2018 yang sebelum pembahasan Banggar dengan TAPD Provinsi Riau sebesar Rp.9.887.577.703.329.14.

"Jumlah ini jika dibanding tahun 2017 (setelah Perubahan) juga turun, tahun lalu sebesar Rp. 10.397.723.223.518.30," jelasnya.

Kemudian untuk total belanja sendiri katanya tidak mengalami penurunan melainkan mengalami kenaikkan. Dalam KUA PPAS 2018 sebelum pembahasan di Banggar bersama TAPD sebesar Rp. 9.887.577.703.329.14 dan sekarang setelah ditetapkan naik menjadi Rp. 203.607.923.218.25 atau 2,06 persen.

"Jadi besaran nilai APBD 2018 pemerintah provinsi Riau berjumlah Rp. 10.091.185.626.547.00," paparnya.

Usai menyampaikan laporan banggar, seluruh anggota DPRD menyetujui APBD murni 2018 ini setelah ditanya Sunaryo. Wakil rakyat ini langsung mengetok palu sebagai tanda raperda APBD 2018 sudah disahkan.

Sementara itu anggota DPRD Riau HM Adil saat dikonfirmasi usai dirinya keluar dari ruang Paripurna (walk out) mengatakan, aksi ini dilakukan karena tidak memenuhi unsur keadilan bagi masyarakat.

Salah satunya dari sektor kesehatan. Dari triliunan rupiah anggaran kesehatan, tidak satu rupiahpun yang mengalir untuk bantuan keuangan bidang kesehatan kepada dua daerah yaitu Dumai dan Bengkalis.

"Memang memenuhi mandatori (10 persen APBD untuk kesehatan-red), tapi pertanyaan kita itu, mengapa Dumai dan Bengkalis itu tidak dianggarkan untuk bantuan kesehatan?" kata M. Adil di Gedung DPRD Riau.

Padahal menurutnya, kedua daerah tersebut juga telah mengusulkan proposal untuk bantuan keuangan. Bahkan di Komisi V (Komisi E) dirinya juga sudah mempertanyakan hal tersebut kepada Banggar.

"Kita mempermasalahkan makanya dalam rapat Banggar dengan TAPD, kita mempertanyakan ini, membagi APBD ini pakai indikator atau tidak? Apa cara-caranya," ujarnya.

Menurutnya, membagi APBD itu memakai tiga indikator, yaitu pertama tingkat kemiskinan, kedua luas wilayah dan ketiga jumlah penduduk.

Bahkan, lanjut Adil, ketika Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait ditanyakan hal tersebut, terkesan tidak bisa menjawab hal yang bersangkutan.

 Riau
Suasana sidang paripurna
"Tapi dalam peraturan pembahasan APBD, antara Banggar dengan TAPD itu kan teknis, pengesahannya mau atau tidak ya di sini (rapat paripurna-red)," kata politisi Partai Hanura ini.

Sehingga menurutnya, tidak tepat jika setiap finalisasi pembahasan antara Banggar dan TAPD ketika sudah dibawa Rapat paripurna sudah otomatis harus disahkan, karena pengambil keputusan tertinggi adalan dalam Rapat paripurna ini.

Terlebih lagi, lanjut dia, Gubri Andi Rachman sering berpidato akan membangun daerah pesisir, sementara Dumai dan Bengkalis termasuk ke dalamnya.

HM Adil mengatakan akan tetap memperjuangkan ini, termasuk mempertanyakan ini ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tapi menurutnya di Rapat paripurna inilah saat yang paling tepat.

"Pak Sunaryo (pimpinan rapat paripurna,Red) kan dari Dumai, kita cuma ada 11 orang dari Dapil V (Dumai, Bengkalis, Meranti), makanya saya kadang-kadang kecewa juga, katanya.(advertorial)