ADVERTORIAL DPRD KABUPATEN BENGKALIS

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis Pansus Badan Pemusyawaratan Desa

Bupati Bengkalis
Pansus Badan Pemusyawaratan Desa melalui juru bicaranya Susianto.
BENGKALIS, Oketimes.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis pada sidang paripurna Selasa 3 April 2018 mengesahkan empat Peraturan Daerah (Perda).

Keempat Perda tersebut tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Penggelolaan Milik Barang Daerah, Badan Pemusyawaratan Desa dan Peraturan Daerah Penggelolaan Lingkungan Hidup.

Sidang Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Bengkalis Kaderismanto dan dihadiri sebanyak 32 orang anggota DPRD Kabupaten Bengkalis.

Kaderismanto mengucapakan terima kasih kepada seluruh anggota Pansus ranperda yang telah bekerja secara maksimal dalam meyelesaikan pembahasan tersebut, sehingga kerjanya dapat ditetapkan dalam keputusan Dewan hari ini.

Sebelum Rencana Perda disahkan Perda, terlebih dahulu menyampaikan laporan pansus. Seperti Pansus Zakat, Infak dan Sedekah melalui jurubicaranya, H Mawardi beberapa saran, yakni agar membuat Peraturan Bupati guna menjabarkan teknis implementasi Peraturan Daerah ini.

Kemudian, dalam penetapan Perda jangan hanya menekankan kepada ASN, dan Maysarakat, akan tetapi juga diutamakan untuk perusahaan–perusahaan yang memiliki Badan Hukum. Agar Perangkat Daerah menjalankan fungsinya sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam Perda ini.

Terakhir, Pemerintah Daerah gencar melakukan sosialisasi kepada ASN dan para segenap masyarakat terkait Perda Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah ini.

Selanjutnya, Pansus Badan Pemusyawaratan Desa melalui juru bicaranya Susianto, menyampaikan tiga saran, yakni Perangkat Daerah terkait agar segera mensosialisikan ke desa-desa.

Kemudian Susianto menekankan agar Perangkat Daerah agar segera membuat petunjuk teknis pelaksanaan Perda ini dalam bentuk Peraturan Bupati. Perangkat Daerah agar terus mengawasi dan berkoordinasi dengan pihak Desa, agar peda ini telaksana dengan baik.

Bupati Bengkalis
Susianto menyerahkan laporan Pansus Badan Pemusyawaratan Desa
ke Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Kaderismanto.
Selain mengesahkan Perda, Pansus Badan Permusyawaratan Desa menyarankan beberapa hal kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Masukan dan saran ini langsung ditujukan kepada Bupati Bengkalis dan OPD terkait untuk segera ditindaklanjuti.

Pansus meminta Pemerintah Bengkalis untuk dapat segera mungkin mensosialisasikan Perda yang disahkan ke desa-desa di Negeri Junjungan. Menekankan kepada Bupati melalui OPD terkait untuk segera membuat petunjuk teknis pelaksanaan Perda ini dalam bentuk Peraturan Bupati atau Perbup dalam Perda.

Dalam penetapan Perda ini, Pansus berharap agar OPD terkait terus mengawasi dan berkoordinasi dengan pihak desa agar Perda ini terlaksana dengan baik.

Pemkab Apresiasi

Bupati Bengkalis Amril Mukminin yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis H Bustami HY mengatakan, atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis yang telah bersusah payah membahas 4 Ranperda yang telah diajukan Pemkab Bengkalis. Dan 4 Ranperda tersebut telah mendapatkan persetujuan DPRD Bengkalis.

"Sekali kami ucapkan terima kasih DPRD Bengkalis atas kerjasama yang baik selama ini, semoga Ranperda yang diajukan tersebut dapat jadikan Perda yang dapat dilaksana Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan sebaik-baiknya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis," ujar Bustami.

Anggota Pansus Badan Permusyawaratan Desa:

H Zamzami SH, Rianto, Saiful Ardi, Hendri S Agar, MSi, Hj Aisyah, H Asmara, H Jasmi, Sofyan SPdi, Adihan, Zamzami Harun ST, Pipit Lestari SPd, Leonardus Marbun, Safrana Fizar ST dan Nur Azmi Hasyim ST.

Bupati Bengkalis
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis yang dipimpin
Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Kaderismanto.
Sebagaimana di yang telah diketahui bahwa melalui rapat paripurna, Pemeritah Daerah Kabupaten Bengkalis telah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis telah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang badan Permusyawaratan desa ini.

Dari hasil konsultasi, Kunjungan kerja serta rapat yang telah dilaksanakan oleh pansus sebagai berikut, pada pasal 31 huruf H, tentang Persayaratan mejadi calon BPD, harus bertempat tinggal diwilayah pemilihan dengan dasar KTP atau surat keterangan, akan diatur dalam peraturan Bupati.

Kemudian Pansus Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui juru bicaranya Syahrial menyampaikan dua saran, yakni meminta Kepala Daerah tidak memindahkan Pejabat Fungsional Lingkungan Hidup (PPLH). Karena PPLH tersebut telah mengikuti Pelatihan Khusus tentang Lingkungan Hidup.

Selanjutnya, Syahrial meminta Pemerintah Daerah agar segeramensosialisasikan ke Perusahaan-Perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Sementara itu, Pansus Pengelolaan Barang Milik Daerah, melalui jurubicaranya, Febriza Luwu, menyampaikan beberapa saran dan rekomendasi. Diantaranya, agar Perangkat Daerah menyusun regulasi dan mendata aset milik daerah.

Kemudian, agar kendaraan roda dua dan empat yang sudah lama dan tidak layak, agar dihapuskan atau dilelang. Kemudian, terkait aset tanah, untuk diselesaikan legalitas surat kepemilikannya.

Pada waktu yang sama, Bupati Bengkalis Amril Mukminin yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis H Bustami HY mengatakan, atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis yang telah bersusah payah membahas 4 Ranperda yang telah diajukan Pemkab Bengkalis sehingga 4 Ranperda tersebut telah mendapatkan persetujuan DPRD Bengkalis pada hari ini.

"Sekali kami ucapkan terima kasih DPRD Bengkalis atas kerjasama yang baik selama ini, semoga ranperda yang diajukan tersebut dapat jadikan perda yang dapat dilaksana Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan sebaik-baiknya, dalam rangka meningkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis," ujar Bustami. (ADV/DPRD/put)