ADVERTORIAL DPRD KABUPATEN BENGKALIS

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis Pansus Badan Pemusyawaratan Desa

Bupati Bengkalis
Pansus Badan Pemusyawaratan Desa melalui juru bicaranya Susianto.
BENGKALIS, oketimes.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis pada sidang paripurna Selasa 3 April 2018 mengesahkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Bengkalis menjadi Perda, diantaranya Perda Badan Permusyawaratan Desa (PMD).

Keempat Perda tersebut yakni Perda tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah. Perda Penggelolaan Barang Milik Daerah, Perda Badan Pemusyawaratan Desa (PMD), dan Perda Perlindungan dan Penggelolaan Lingkungan Hidup.

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Bengkalis Kaderismanto dan dihadiri sebanyak 32 orang anggota DPRD Kabupaten Bengkalis.

Dalam sambutannya, Kaderismanto mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Pansus Ranperda yang telah bekerja secara maksimal dalam menyelesaikan pembahasan tersebut, sehingga dapat ditetapkan dalam keputusan Dewan hari ini.

Sebelumnya, paripurna pembahasan Ranperda terlebih dahulu menyampaikan laporan pansus. Seperti Pansus Zakat, Infak dan Sedekah melalui juru bicaranya, H Mawardi menyampaikan beberapa saran, yaitu agar membuat Peraturan Bupati guna menjabarkan teknis implementasi Peraturan Daerah ini.

Kemudian, dalam penetapan Perda jangan hanya menekankan kepada ASN, dan Masyarakat saja, tetapi juga diutamakan untuk perusahaan–perusahaan yang memiliki Badan Hukum. Agar Perangkat Daerah menjalankan fungsinya sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam Perda ini.

Terakhir, Pemerintah Daerah gencar melakukan sosialisasi kepada ASN dan segenap masyarakat terkait Perda Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah ini.

Selanjutnya, Pansus Badan Pemusyawaratan Desa melalui juru bicaranya Susianto, menyampaikan tiga saran, yakni Perangkat Daerah terkait agar segera mensosialisikan Perda tersebut ke desa-desa.

Kemudian Susianto menekankan agar Perangkat Daerah segera membuat petunjuk teknis pelaksanaan Perda ini dalam bentuk Peraturan Bupati. Perangkat Daerah agar terus mengawasi dan berkoordinasi dengan pihak Desa, agar Perda ini terlaksana dengan baik.

Bupati Bengkalis
Susianto menyerahkan laporan Pansus Badan Pemusyawaratan Desa
ke Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Kaderismanto.
Selain mengesahkan Perda, Pansus Badan Permusyawaratan Desa menyarankan beberapa hal kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Masukan dan saran ini langsung ditujukan kepada Bupati Bengkalis dan OPD terkait untuk segera ditindaklanjuti.

Pansus meminta Pemda Bengkalis untuk segera mensosialisasikan Perda yang disahkan ke desa-desa di Negeri Junjungan. Menekankan kepada Bupati melalui OPD terkait untuk segera membuat petunjuk teknis pelaksanaan Perda ini dalam bentuk Peraturan Bupati atau Perbup dalam Perda.

Dalam penetapan Perda ini, Pansus berharap agar OPD terkait terus mengawasi dan berkoordinasi dengan pihak desa agar Perda ini terlaksana dengan baik.

Adapun Anggota Pansus Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari H Zamzami SH, Rianto, Saiful Ardi, Hendri S Agar, MSi, Hj Aisyah, H Asmara, H Jasmi, Sofyan SPdi, Adihan, Zamzami Harun ST, Pipit Lestari SPd, Leonardus Marbun, Safrana Fizar ST dan Nur Azmi Hasyim ST.

Bupati Bengkalis
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis yang dipimpin
Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Kaderismanto.
Pemkab Apresiasi

Bupati Bengkalis Amril Mukminin yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, H Bustami HY menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada unsur pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis yang dengan bersusah payah membahas 4 Ranperda yang telah diajukan Pemkab Bengkalis. Dan 4 Ranperda tersebut telah mendapatkan persetujuan DPRD Bengkalis.

“Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Bengkalis atas kerjasama yang baik selama ini, semoga Perda yang telah disahkan hari ini dapat dilaksana oleh Pemda Bengkalis dengan sebaik-baiknya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis,” ujar Bustami.

Kemudian Pansus Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui juru bicaranya Syahrial menyampaikan dua saran, yakni meminta Kepala Daerah tidak memindahkan Pejabat Fungsional Lingkungan Hidup (PPLH). Karena PPLH tersebut telah mengikuti Pelatihan Khusus tentang Lingkungan Hidup.

Selanjutnya, Syahrial meminta Pemerintah Daerah agar segera mensosialisasikan ke Perusahaan-Perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Sementara itu Pansus Pengelolaan Barang Milik Daerah, melalui juru bicaranya, Febriza Luwu menyampaikan beberapa saran dan rekomendasi. Diantaranya, agar Perangkat Daerah menyusun regulasi dan mendata aset milik daerah. Kemudian, agar kendaraan roda dua dan empat yang sudah lama dan tidak layak, agar dihapuskan atau dilelang. Kemudian, terkait aset tanah, untuk diselesaikan legalitas surat kepemilikannya. (adv)